Bantuan harus Transparan dan Diawasi
AGAM, METRO—Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi mendatangi sejumlah Puskesmas di Kabupaten Agam, Senin (20/4) dan mendapatkan hal yang memiriskan. Belum ada bantuan dari Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten untuk kebutuhan alat pelindung diri (APD) paramedis.
Seperti tanpa kenal lelah, Mulyadi memperlihatkan kualitas kepemimpinannya dengan turun langsung ke lapangan. Tak ayal, Mulyadi langsung menyerahkan APD, masker dan hand sanitizer untuk membantu kinerja dokter dan perawat. Dia berharap, paramedis terlindungi saat bekerja.
“Kami sengaja turun langsung melihat ke bawah, apa betul paramedis ini sudah diberikan alat yang cukup untuk bekerja menghentikan penyebaran wabah covid-19 ini. Ternyata, kesiapan mereka masih jauh karena belum memiliki APD. Tentunya kami sangat terkejut dengan situasi ini,” kata Mulyadi yang menyumbangkan tiga tahun gajinya untuk membantu APD medis di Sumbar ini.
Ketua Partai Demokrat Sumbar ini menegaskan, dokter dan paramedis seharusnya pihak pertama yang harus dibantu dan dilindungi. Sehingga mereka bisa bekerja dengan aman. “Saya membawa 4 anggota DPRD Kabupaten Agam, mereka menyatakan tidak ada alokasi anggaran dari Pemda untuk alat kesehatan. Yang ada hanya alokasi anggaran untuk beras dan garam yang dibagikan ke masyarakat,” katanya.
Ketua DPD Demokrat Sumbar Ir Mulyadi memberi semangat kepada petugas medis salah satu Puskesmas di Agam.Mulyadi mengatakan, informasi yang menyatakan ada nenek di Kecamatan Malalak yang mengembalikan beras bantuan adalah hal yang aneh. Karena dapat dianggap salah sasaran. Selain itu, masyarakat hanya diberikan beras dan garam, tidak ada minyak goreng, gula, sarden dan telur seperti di Bukittinggi — tetangga Agam.
“Kami melihat, salah sasaran ini adalah bentuk kelalaian atau kesalahan data. Sebentar lagi akan banyak bantuan lain yang turun dari pusat atau Provinsi serta Kabupaten/Kota. Bagaimana persiapan data pemerintah terhadap penerima manfaat bantuan ini?” tanya pemilik suara terbanyak Pileg 2019 di Sumbar ini.
Mulyadi menekankan, akuntabilitas dan transparansi bantuan harus jelas dan masyarakat wajib tahu siapa saja yang menerima bantuan dari APBN dan APBD. Karena, dana itu berasal dari pajak masyarakat. “Bagaimana penyalurannya harus disampaikan juga secara terbuka kepada masyarakat. Kami minta semua pihak harus ikut mengawasinya, termasuk juga pers,” sebut calon kuat Gubernur Sumbar ini. (r)
