Menu

Kunjungi Koto Besar, Andre Terima Keluhan Sertifikat Lahan Warga

  Dibaca : 123 kali
Kunjungi Koto Besar, Andre Terima Keluhan Sertifikat Lahan Warga
DIALOG— Andre Rosiade bertemu dan berdialog dengan warga Koto Gadang Koto Besar, Dharmasraya.

DHARMASRAYA, METRO – Hingga saat ini, sekitar 6.000 hektare tanah pertanian di Kabupaten Dharmasraya, termasuk kawasan Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar masih berstatus milik negara. Masyarakat sekitar takut nantinya tanah mereka tersebut akan diambil alih oleh investor asing.

”Kami ingin sertifikat tanah ini bisa dimiliki masyarakat Pak, karena kini masih berstatus milik negara. Padahal kami sudah bertani sawit dan karet disini hingga 18 tahun lamanya pak,” ujar salah seorang warga, Hendra Gusti pada Andre Rosiade saat menyanbangi kawasan tersebut, akhir pekan lalu.

Dikatakan warga asli Maninjau, Kabupaten Agam yang menjadi peserta transmigrasi lokal (translok) itu, jika tanah yang menjadi tumpuan hidupnya selama ini diambil alih oleh investor asing, maka habislah mereka. “Selain nasib kami, kami juga memikirkan nasib generasi penerus kami nantinya. Jika mereka tidak mendapat pekerjaan di luar sana,” ujarnya yang berharap Andre menjadi solusi ketakutan mereka itu.

Padahal, katanya, pengakuan masyarakat yang pada umumnya warga trans itu telah sejak lama mengurus lahan mereka agar menjadi proyek operasi nasional agraria (PRONA) yang dapat dibagikan massal sertifikatnya pada masyarakat. “Namun hal itu percuma, kami sepertinya hanya diabaikan saja oleh pemerintah,” ungkapnya.

Dengan kedatangan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1, Andre Rosiade tersebut warga mengharapkan adanya secercah harapan agar masyarakat ke depan bisa lega dengan lahan pertanian atas namanya sendiri. Apalagi Andre sudah mereka kenal karena hampir setiap hari tampil di televisi-televisi nasional.

”Ini adalah kewenangan pemerintah pusat Pak. Ini menjadi utang bagi kami jika memang saya duduk menjadi anggota DPR RI dan Prabowo menjadi Presiden, serta Bang Sandi sebagai wakil Presiden,” ujar Andre yang juga juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu.

Wasekjen DPP Partai Gerindra itu mengatakan, akan mencari solusi masalah ini ke depannya. Di antaranya dengan mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia agar tanah tersebut bisa atas nama masyarakat. Serta Badan Pertahanan Nasional (BPN) di Provinsi dan Kabupaten/Kota juga mencermati hal ini.

”Itulah tugas dari anggota DPR RI Pak, sebagai penyerap aspirasi masyarakat. Dengan mencari solusi akan keluhan warga, bukan hanya duduk santai di kantor dewan tersebut. Kami akan perjuangkan nasib sertifikat masyarakat di Koto Gadang ini,” ungkap Andre.

Andre juga mengharapkan, seluruh sertifikat masyarakat Indonesia, dan Sumbar harus segera dituntaskan oleh negara. Bukan dipakai sebagai ajang untuk kampanye menarik simpati masyarakat saja.

”Pekerjaan sertifikat ini harus dituntaskan oleh Negara. Kalau Pak Jokowi tak tuntas, tentunya Pak Prabowo yang akan menyelesaikan Oktober 2019 nanti usai dilantik sebagai Presiden,” kata Andre yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Andre menyebut, akan terus berkeliling Sumbar untuk menjemput aspirasi masyarakat. Sekaligus menyosialisasikan diri sebagai calon anggota DPR RI dan Prabowo-Sandi sebagai calon Presiden dan wakil Presiden. “Insya Allah, kami oktomistis Pak Prabowo menang di Pilpres 17 April mendatang,” katanya. (zek)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional