Menu

Kuatkan Pengawasan Internal Cegah Korupsi di Payakumbuh

  Dibaca : 86 kali
Kuatkan Pengawasan Internal Cegah Korupsi di Payakumbuh
IKUTI—Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda ikuti Rakorwasdanas.

POLIKO, METRO–Pemantapan pelak­sa­naan pengawasan penye­lenggaraan pemerintahan daerah oleh Aparat Pe­nga­wasan Intern Peme­rintah (APIP), dilak­sana­kan Rapat Koordinasi Pe­ngawasan Penye­leng­ga­raan Pemerintahan Dae­rah secara Nasional (Ra­kor­wasdanas) yang di­rang­kaikan dengan laun­ching Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK dan BPKP yang dilaksanakan virtual via Zoom Meeting, Selasa (31/8)

Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris Dae­rah, Inspektur Daerah, dan Kepala Badan Keuangan Daerah seluruh Indonesia. Kemendagri me­ngundang aparat Pemerintah Daerah dalam Rakorwasdanas 2021 secara Virtual agar menguatkan pengawasan internal untuk mencegah korupsi.

“Mereka diundang Rakor agar menguatkan p­e­ngawasan internal untuk mencegah korupsi. Upaya mencegah korupsi masih menjadi fokus pengawa­san yang harus dikawal oleh APIP baik Pusat maupun di Daerah,” ujar Men­dagri Tito Karnavian.

APIP memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan korupsi. Pengawasan secara profesional diharapkan mempu membuat tata kelola Pemerintahan yang baik. “Kunci keberhasilan dari Pemerintahan ialah efektivitas pengawasan internal,” tutur Tito Karnavian.

Kepada seluruh Kepala Daerah agar berperan aktif untuk melakukan pencegahan korupsi dan melaporkan capaian aksi melalui aplikasi laporan (jaga.id)  “Ini kami harapkan bisa berkolaborasi mencegah tindak pidana korupsi. Kita harus bergandengan tangan. Ini PR kita bersama,” ungkap­nya.

Saat diwawancarai me­dia, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda didampingi oleh Inspektur Kota Payakumbuh Andri Narwan dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Syafwal mengatakan Ko­or­dinasi yang efektif an­tara inspektorat dengan objek pemeriksaan serta BPK adalah salah satu hal penting yang dapat dilakukan untuk pencegahan tindak korupsi dilingku­ngan pemerintahan.

“Saatnya Pemko mela­kukan koordinasi yang efektif antara Inspektorat dengan objek pemeriksaan serta maupun de­ngan BPK. Dengan koordinasi yang efektif, maka diharapkan tidak terjadi­nya tumpang tindih pe­ngawasan, pengawasan yang bertubi-tubi dan yang terpenting tidak terjadinya kekosongan pe­nga­­wasan,” ujarnya

Ditambahkan Sekda Kepala daerah memiliki tanggung jawab bagaimana kita terus berpegang teguh kepada keselamatan masyarakat, tindakan kecurangan dapat diartikan tindakan melawan hukum dan penyimpangan terhadap kepercayaan.

“Pada intinya korupsi terjadi bukan karena ada niat pelakunya, namun didukung dengan kondisi dan lingkungan yang men­dukung terjadinya hal tersebut. Untuk itulah pim­pinan atau manajemen perlu menginvestigasi setiap kegiatan yg ada,” pungkas Rida. (uus)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional