Menu

KUA PPAS APBD 2022 Disepakati, Belanja Daerah Rp.6,8 Triliun

  Dibaca : 55 kali
KUA PPAS APBD 2022 Disepakati, Belanja Daerah Rp.6,8 Triliun
TANDATANGAN—Gubernur Sumbar Mahyeldi saat menandatangani hasil rapat paripurna dengan dewan kemarin.

PADANG, METRO–Pemprov Sumbar dan DPRD menyepakati KUA PPAS APBD 2022 yang akan dijadikan pedoman, arah dan alokasi anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan layanan masyarakat dan meningkatkan  kesejahte­raan masyarakat.

“KUA PPAS yang telah disepakati untuk jadi dasar rencana anggaran APBD 2022. Dalam dokumen pe­rencanaan ini masih dialokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 sesuai aturan perundang-undangan serta untuk men­dukung percepatan pemulihan ekonomi dae­rah yang disinergikan dengan pemulihan ekonomi nasional,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Selasa (31/8) kemarin.

Ia mengatakan KUA PPAS 2022 itu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangu­nan Nasional Nomor 2 ta­hun 2021 tentang Ranca­nagan Rencana Kerja pe­me­rintah 2022 yang diarahkan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Peningkatan daya saing perekonomian pasca COVID-19 itu telah pula ditampung dalam RKPD Sumbar yaitu pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah dian­ta­raya pertanian, industri dan UMKM serta pariwisata.

Gubernur menyebut secara garis besar melihat tantangan terhadap pemulihan ekonomi pasca CO­VID-19 maka dapat dirumuskan beberapa arah kebijakan pembangunan eko­nomi yaitu percepatan vaksinasi agar pandemi se­gera bisa diakhiri sehingga perekonomian kembali ber­gerak serta serta transformasi struktural ekonomi daerah.

“Untuk tranformasi stur­tural ekonomi daerah itu Sumbar akan bertumpu pada sektor pariwisata, UMKM dan memperkuat sektor pertanian yang terbukti waktu bertahan terhadap guncangan perekonomian,” katanya.

Dengan demikian sebut Mahyeldi,  prioritas pembangunan Sumbar akan dititik beratkan pada tujuh kebijakan diantaranya, Pe­ningkatan SDM yang sehat berpengetahuan terampil dan berdaya saing, Me­ningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan ABS SBK, Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian perkebunan dan perikanan.

Kemudian meningkatkan usaha perdagangan industri kecil dan UMKM serta ekonomi berbasis digital, Meningkatkan eko­nomi kreatif dan daya saing kepariwisataan, Me­ningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkea­dilan dan berkelanjutan serta menciptakan tata pengelolaan pemerintahan yang bersih akuntabel serta berkualitas.

“Agar semua itu bisa berjalan dengan baik maka harus didukung dengan anggaran dalam APBD 20­22 baik dari segi pendapatan, belanja dan pem­bia­yaan,” urainya.

Pendapatan daerah secara makro dalam Rancangan Pendapatan Daerah dalam KUA PPAS diper­kirakan Rp6,6 triliun yaitu dari Pendapatan Asli Dae­rah, Pendapatan Transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.

Rincian pendapatan da­erah masing-masing Pen­dapatan Asli Daerah di­perkirakan Rp2,5 triliun terdiri dari Pajak Daerah, Retri­busi Daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Transfer diperkirakan sekitar Rp4,03 triliun pada tahun 2022 yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana alokasi khusus non fisik.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan Rp76,9 miliar diantarnnya dari hibah, sumbang­an pihak ketiga atau sejenis.

Belanja Daerah berdasarkan kesepakatan KU­A PPAS 2022 Rp6,8 triliun. Berdasarkan pasal 55 dan 56 PP nomor 12 tahun 2019 tentang tata pengelolaan keuangan daerah bahwa klasifikasi belanja daerah adalah belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga serta belanja transfer.

Belanja operasi diper­kirakan Rp4,9 triliun lebih diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan belanja subsidi.

Belanja hibah Rp850 miliar lebih, belanja modal Rp855,4 miliar, belanja ti­dak terduga Rp55 miliar dan belanja transfer Rp­962,7 miliar lebih.  Dalam KUA PPAS juga dimasukkan rencanan Penyertaan modal Rp20 miliar untuk Bank Nagari dalam rangka memperkuat BUMD tersebut agar bisa berkompetisi dan berkembang.

“Kami memahami da­lam KUA PPAS 2022 ini ma­sih banyak kebutuhan pem­bangunan yang masih belum alokasikan. Tapi karena keterbatasan anggaran maka dilakukan skala prioritas pembangunan dan tugas wajib pemerintahan,” pungkas Mahyeldi. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional