Menu

KPU Tetapkan 4 Pasangan Cagub dan Cawagub Sumbar, Berebut Suara di Tengah Pandemi Covid-19

  Dibaca : 297 kali
KPU Tetapkan 4 Pasangan Cagub dan Cawagub Sumbar, Berebut Suara di Tengah  Pandemi Covid-19
DIJAGA KETAT— Polisi dilengkapi senjata laras panjang menjaga ketat kantor KPU Sumbar saat rapat pleno tertutup penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

PADANG, METRO
Melalui rapat pleno tertutup, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar resmi menetapkan empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada Pilkada serentak 2020 yang berlangsung pada tanggal 9 Desember mendatang.

Keempat pasangan yang ditetapkan KPU Sumatera Barat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilgub Sumbar yaitu Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy yang diusung PKS dan PPP yang memiliki total 14 kursi di DPRD Sumbar. Selanjutnya, pasangan Nasrul Abit-Indra Catri yang diusung Partai Gerindra yang memiliki 14 kursi di DPRD Sumbar.

Setelah itu pasangan Fakhrizal-Genius Umar yang diusung Partai Golkar, PKB dan Nasdem yang memiliki total 14 kursi di DPRD Sumbar. Terakhir, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni yang diusung Partai Demokrat dan PAN yang memiliki total 20 kursi di DPRD Sumbar.

Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, keempat pasangan calon dinyatakan telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilgub Sumbar berdasarkan rapat pleno.

“Keempat pasangan calon yang telah mendaftar dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon. Sehingga empat bakal pasangan calon (bapaslon), kami tetapkan menjadi pasangan calon (paslon),” kata Amnasmen kepada wartawan, Rabu (23/9).

Usai penetapan ini, dikatakan Amnasmen, dilanjutkan dengan pencabutan nomor urut calon, pada Kamis (24/9) yang dilaksanakan disalah satu hotel di Kota Padang dengan jumlah orang terbatas, serta kan disiarkan langsung melalui televesi dan FB KPU Sumbar.

“Dengan jumlah orang terbatas, kemungkinan masyarakat dan pendukung agak kecewa, namun itu harus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” terang Amnasmen.

Sementara itu, Komisioner KPU Sumbar, Izwaryani mengatakan, penetapan paslon itu, sebut Izwaryani, ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 yang ditandatangani Ketua KPU Sumbar Amnasmen.

“Usai penetapan dilakukan, akan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut calon pada Kamis (24/9) yang mengambil tempat di Hotel Grand Inna Padang. Rencananya pengundian nomor urut itu kami batasi jumlah yang hadir dalam ruangan. Ini sesuai dengan Juknis-nya KPU,” sebut Izwaryani.

Saat ditanya kenapa rapat pleno penetapan molor sekitar 1,5 jam, Izwaryani menyebut, hal itu dikarenakan pihaknya menunggu hasil pemeriksaan kesehatan terakhir dari salah seorang bakal calon wWakil Gubernur dari tim pemeriksa kesehatan.

“Hasil salah satu calon ini ditunda dulu keluarnya oleh tim dokter, karena calon ini sebelumnya sempat dinyatakan positif Covid-19. Setelah hasil swab lanjutan keluar dan hasilnya negatif, calon ini kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan pada 21-22 September lalu. Tapi kini, semuanya sudah clear. Untuk Pilgub Sumbar ini resmi diikuti empat pasang calon,” jelas Izwaryani lagi.

Pilkada se-Sumbar Ditetapkan 48 Paslon
Dalam rapat pleno tertutup , KPU Sumbar tidak hanya menetapkan 4 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar. Namun, KPU Sumbar juga telah menetapkan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota untuk seluruh pilkada di kabupaten/kota di Sumbar sebanyak 44 pasangan calon.

“Untuk Pilkada di Sumbar, semuanya ada 98 orang yang mendaftar ke KPU atau 49 pasang. Gagal satu, berarti tinggal 48 pasangan. Pasangan calon ini digugurkan karena tidak lolos pemeriksaan kesehatan. Satu-satunya pasangan calon yang digugurkan adalah calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yaitu Iriadi Dt Tumanggung-Agus Syahdeman (Demokrat, PDIP, Hanura).

Rapat Pleno Dikawal Ketat Polisi
Rapat pleno tertutup penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang dilakukan KPU Sumbar mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang untuk menghindari gangguan yang mengakibatkan gejolak.

“Pengamanan dilakukan sesuai standar pilkada, baik pada tahap penetapan calon maupun penetapan nomor urut, agar tidak ada kendala dalam prosesnya,” sebut Kabag Ops Kompol Alwi Askar.

Ditambahkannya, dalam pengamanan, pihaknya menurunkan sekitar 200 personil, baik dari Sabhara, Lantas,Serse, maupun Intel, dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan menjaga kebersihan.

”Kita melakukan pengamanan agar tidak terjadi gejolak dan pengamanan agar tetap menjaga protokol kesehatan,” terangnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat tidak ada penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Keputusannya, Pilkada tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang, namun dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih disiplin.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku pimpinan rapat menuturkan, Pilkada dilaksanakan dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Selanjutnya, Komisi II meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

“Revisi PKPU diharapkan mengatur secara spesifik di antaranya soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring. Selain itu, juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye,” ungkap Doli.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak ada tawar-menawar soal penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Karena keselamatan masyarakat adalah yang utama.

“Perlu saya tegaskan kembali, keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segalanya. Jadi, dalam urusan protokol kesehatan, tidak ada tawar-menawar. Supaya kita bisa keluar dari masa sulit pandemi Covid-19, kita harus bisa menangani permasalahan-permasalahan kesehatan. Yang paling penting, disiplin menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, protokol kesehatan mutlak harus dilaksanakan di dalam setiap tahapan Pilkada Serentak 2020,” tegas Jokowi.

Jokowi melihat, masih banyak bakal pasangan calon (bapaslon) yang melanggar protokol kesehatan seperti menggelar konser saat deklarasi keikutsertaan dalam Pilkada. Ini tidak bisa dibiarkan. Karena itu, Jokowi meminta semua pihak – seperti lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, pemerintah daerah, TNI-Polri, lembaga penegak hukum, seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi – untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat. Dalam melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi harus aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Saya menekankan seluruh aparat birokrasi/TNI/Polri agar turut menjaga kualitas demokrasi bangsa, dalam pelaksanaan Pemilu. Dengan tidak bersikap memihak kepada salah satu pasangan calon peserta Pilkada,” pungkas Jokowi. (heu)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional