Menu

KPU Bolehkan Konser Musik saat Kampanye

  Dibaca : 98 kali
KPU Bolehkan Konser Musik saat Kampanye
KPU Bolehkan Konser Musik saat Kampanye

PADANG, METRO
Berdasarkan surat KPU-RI nomor 768/PP.06-SD/KPU/IX/2020, tertanggal 14 September 2020, berkaitan dengan penerapan protokoler kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada, agar tidak menyebabkan dampak negatif peserta dan pemilih, KPU Sumbar melakukan sosialisasi pada stakeholder di Hotel Grand Zuri Padang, Senin (21/9).

Sosialisasi tersebut menghadirkan Bawaslu, Pemprov, TNI, Polri, pasangan calon, partai politik, wartawan dan juga lembaga negara lainnya, sehingga bisa disampaikan pada publik atau organisasi yang ada didaerah ini.

Kordinator Divisi Parmas, Gebril Daulai mengatakan, ini sebuah kewajiban bagi KPU agar tidak melanggar aturan terutama peraturan KPU Nomor 6/2020 junto Peraturan KPU nomor 10/2020. Dimana dengan tegas menginstruksikan semua tahapan harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19, yang merupakan bencana non-alam berupa pandemi.

“Kita berharap semua pihak dapat menyebarkan dan menerapkan informasi ini, sehingga penyelenggaraan pilkada serentak, baik Pilgub, Pilbup maupun Pilwako dapat berjalan baik, terhindar dari penularan Covid-19 dan pandemi dapat segera diputus mata rantai penyebarannya,” ulas Gebril Daulai.

Gebril menambahkan, menurut BPS indeks Sumbar meningkat, termasuk juga mengenai demokrasi di Sumatera Barat, yang merupakan perlu dipertahankan dan diupayakan untuk ditingkatkan. Selain virus corona, semua pihak juga harus mengantisipasi virus elektoral berupa politik uang, sara, ujaran kebencian dan hoaks, yang sudah terlebih dahulu menggerogoti dan jauh lebih berbahaya, serta dapat merusak demokrasi.

Kemudian, terkait kampanye yang nantinya akan menjadi salah satu ajang menyatukan aspirasi pasangan calon para pendukungnya, Gebril mengatakan bahwa pasangan calon boleh melakukan konser musik. Namun peserta dibatasi dan diikuti protokol kesehatan.

“Konser musik, kan salah satu bentuk kegiatan lain yang diatur dalam PKPU No 4 tahun 2017, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2020,” kata Gebril.

Semua bentuk kegiatan lainnya itu, ujar Gebril, penyelenggara kegiatan wajib mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan. Kegiatan itu harus ada izin dari gugus tugas penanganan Covid-19, dinas kesehatan, dan kepolisian.

“Kegiatan lain itu bisa dilakukan kalau sudah ada koordinasi dengan gugus tugas, kuncinya gugus tugas dan tentu terakhir kepolisian yang akan mengeluarkan STTP, Jadi sudah diatur, mereka harus mengikuti, ketentuan di kampanye maksimal 100 orang, kalau melanggar tentu bisa dibubarkan,” tegas Gebril.

Selalin itu, Gebril juga mendorong para calon untuk melaksanakan kampanye secara daring. Diketahui, dalam PKPU 10 tahun 2020 pasal 63 ayat 1 disebutkan beberapa kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye, diantaranya rapat umum, kegiatan kebudayaan hingga konser musik.

Sedangkan pada ayat 2, dituliskan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi jumlah orang sebanyak 100 orang. Serta tetap menerapkan protokol kesehatan.

Menyikapi sosialisasi, mewakili ketua Bawaslu Sumbar, Vifner mengatakan, ini harus terus dilakukan KPU khususnya dan berbagai lembaga pada umumnya, sehingga pelaksanaan tahapan Pilkada berjalan sesuai aturan dan mengikuti protokol kesehatan.

“Sosialisasi ini harus dilakukan secara masiv, agar dalam penyelenggaraan pilkada tidak berdampak terhadap penyebaran virus corona dan pemilih serta penyelenggaran tidak merasa takut untuk ke TPS,” kata Vifner. (heu)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional