KPU Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang

SAWAHLUNTO, METRO
Bawaslu Sawahlunto mengajak masyarakat untuk menolak money politic (politik uang-red) supaya memanfaatkan kesempatan memilih yang hanya satu kali.  Bersama tokoh masyarakat, Parpol peserta Pilgub, KPU Sawahlunto dan insan pers  Bawaslu mensosialisasikan ancaman pelanggaran pidana yang paling riskan menjelang Pilgub, Rabu (9/12) yang akan datang. Sosialisasi ini dilaksanakan diruangan pertemuan Bawaslu Kota Sawahlunto dengan menghadirkan dua orang narasumber  Komisioner KPU Sawahlunto Rika Arnelia  SE dan Dr  Aermadepa dosen pada Universitas Muhammad Yamin Kota Solok dan juga sebagai seorang pratiksi hukum.

Dalam kesempatan tersebut Rika Arnelia menyampaikan, bahwa sebagai penyelenggara alek demokrasi Pilgub, KPU mengingatkan agar seluruh masyarakat Sawahlunto yang sudah mempunyai hak pilih jangan lupa mendatangi TPS untuk menyalurkan suaranya memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

“Seperti yang kita ketahui pencoblosan pada Rabu (9/12), pada saat di TPS patuhilah protokol kesehatan untuk memutus mata rantai Covid -19. Dan tahapan kampanye akan berakhir besok Sabtu (5/12), selanjutnya kita semua akan memasuki masa tenang sampai hari “H”. Sebaiknya bagi Parpol peserta Pilgub mulai lah melakukan pembersihan APK (Alat Peraga Kampanye)  yang terpasang ditempat umum,” ujar Rika.

Terkait kesiapan KPU Sawahlunto dalam melaksanakan pilgub Gubernur dan Wakil Gubernur, pihaknya telah melakukan langkah dan upaya dengan berkoordinasi dengan pihak TNI, Polri, Satpol PP dan Bawaslu Kota Sawahlunto untuk menghadapi masa tenang mulai tanggal Minggu (6/12). Kemudian menjelang hari H,  untuk melakukan berbagai kegiatan pengamanan,  pendistribusian ligistik dan surat suara  dan pengawasan dari pihak Bawaslu Sawahlunto selama masa tenang.

“Disini pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu akan tetap melakukan aktivitas untuk mewujudkan Pilgub yang aman,  lancar dan sukses. Sehingga melahirkan proses demokrasi yang bermutu dengan hasil pemimpin yang berkualitas,” jelas Rika.

Pratiksi Hukum Dr  Aermadepa lebih menekankan kepada pelanggaran yang bisa menjadi pidana bagi peserta Pemilu.   Untuk Pilgub Gubernur dan Wakil Gubernur di tahun 2020, buat siapa saja yang terlibat dalam money politic pemberi dan penerima bila kedapatan melanggar dengan bukti yang cukup maka akan diancam hukuman minimal 36 bulan maksimal 72 bulan.

Dan bagi yang melakukan pencoblosan dua kali diancam hukuman dua tahun penjara. Untuk itu jadilah pemilih yang cerdas dalam Pilgub Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2020. “ Saya berharap yang hadir disini mensosialisasikan kepada kerabatnya dan masyarakat Sawahlunto bahwa tolak politik uang dan jangan memilih sampai dua kali,  itu cluenya,” ujar Dosen UMMY Solok ini. (cr2)