Menu

KPP akan Ajukan Petisi ke DPRD, Tuntut Pemko secara Hukum

  Dibaca : 61 kali
KPP akan Ajukan Petisi ke DPRD, Tuntut Pemko secara Hukum
Ilustrasi

PASARRAYA, METRO – Komunitas Pedagang Pasar (KPP) Kota Padang akan segera mendatangi DPRD Padang guna menyampaikan petisi soal penghapusan Perwako yang membolehkan jalan di Pasar Raya dijadikan tempat berdagang. Tak hanya itu, terkait Perwako ini, organisasi yang membawahi belasan OPS di Pasar Raya Padang ini juga menuntut Pemko Padang secara hukum.

“Kita akan mendatangi DPRD untuk menyampaikan tuntutan untuk menghapus Perwako yang membolehkan jalan digunakan untuk berdagang. Dalam waktu dekat kami juga akan membawa persoalan ini ke ranah hukum,” sebut Ketua KPP Kota Padang, H Asril Manan, Kamis (7/11).

Dijelaskan Asril Manan, tujuan penyampaian petisi dan tuntutan hukum untuk memulihkan kembali Pasar Raya Padang yang semrawut akibat jalan diperbolehkan untuk lokasi berdagang Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Ini bukan masalah keberadaan PKL tapi masalah kebijaksanaan pemegang kekuasaan,” sebut pemilik Maili Motor ini.

Dia menguraikan, dalam kondisi sekarang saja, jika wali kota berdiri di depan Air Mancur atau depan Fase VII, maka wali kota tidak akan mengetahui mana akses masuk ke dalam pasar karena jalan masuk sudah ditutup pedagang. Akibatnya, pedagang pertokoan yang berjualan di dalam menjsdi mati.

“Katanya melayani, tapi ternyata menzalimi. Ini bentuk kezaliman terhadap pedagang toko,” ujar Asril Manan lagi.

Akibatnya, karena tak berjual beli, pedagang toko perlahan mulai mati. Mereka tak berjual beli. Jangankan untuk disuruh beli kedai baru, untuk mengontrak kedai saja mereka tak sanggup.

Terkait pembangunan pasar, KPP sebut H Asril Manan, sudah berdialog dengan beberapa tokoh masyarakat Padang baik yang tinggal di Padang maupun luar Padang. Mereka sependapat agar Pasar Raya tidak boleh dibangun dengan investor. Karena Pasar Raya adalah milik pedagang.

Adanya pembiaran lapak-lapak yang dipermanenkan adalah niat terselubung oleh Dinas Perdagangan untuk memastikan pedagang toko. Bukan kemauannya PKL.

“Sebenarnya ini bukan salahnya PKL. Kita yakin, mereka pasti diatur. Yang salah itu adalah kebijakan Pemko yang membolehkan mereka berdagang di jalan,” tandas Asril Manan lagi.

Terkait iven Permindo Night Market atau pasar malam, Asril menilai itu adalah ide yang kurang cerdas. Karena sama saja melegalkan jalan untuk berdagang.

“Kalau memakai istilah Rocky Gerung, ada kedunguan dalam cara berfikir tersebut. Masa pasar malam dibuat di depan ruko orang. Kalau mau buat pasar malam, buat tiap hari di tempat lapangan terbuka,” cetusnya.

Ia berharap, Pemko dan Dinas Perdagangan untuk tidak mencoba-coba menancapkan kayu bercupang. Ketika pedagang tidak sepakat, maka jangan coba dibuat. Ia juga berharap Pemko tidak lagi membohongi pedagang untuk kepentingan sendiri. Bukan untuk kepentingan bersama.

“Seperti firman Allah dalam surat Az-Zariat ayat 10 dan 11 yang artinya, ‘terkutuklah orang-orang yang berdusta, yaitu orang orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian’,” cetus Asril Manan mengakhiri.

Disdag: Perwako hanya bersifat sementara

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal sebelumnya mengatakan, Perwako yang membolehkan PKL berjualan di jalan itu sifatnya hanya sementara. Gunanya adalah untuk menampung dan sekaligus mengatur PKL agar berjualan pada waktu yang telah ditetapkan.

Sementara solusi jangka panjang dan menyeluruh itu adalah pembangunan gedung baru yang lebih representatif, sehingga bisa menampung semua PKL, khususnya yang ada di sepanjang jalan Pasarraya Barat.

Persoalan PKL dan kesemrawutan di jalan Pasar Raya Barat akan segera tuntas dengan pembangunan kembali gedung pasar bertingkat. Pembangunan gedung baru yang repsentatif dari fase 1 sampai 7 itu merupakan solusi secara menyeluruh yang ditawarkan Pemko untuk pedagang dan sudah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dijelaskannya, saat ini investor yang akan membangun telah ada. Kesepakatan juga telah dibuat. Nantinya pertokoan akan dibangun sekitar 4 lantai. Yang diprioriraskan mendapatkan kios di sana adalah pedagang dari fase 1 sampai 7. Sisanya baru bagi PKL yang berjualan di jalan.

Nantinya, semua PKL akan dimasukkan ke dalam. Mereka tak akan diizinkan lagi berjualan di jalan. Dengan demikian masalah kesemrawutan di sepanjang jalan Pasarraya Barat akan selesai. Ia berharap pedagang bersabar dan mendukung rencana Pemko Padang. (tin)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional