Close

KPK Pastikan Dalami Keterlibatan Erick Thohir dan Luhut di Bisnis PCR

KETERANGAN PERS— Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan terkait dilaporkannya Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Tohir dalam bisnis tes PCR.

JAKARTA, METRO–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui, pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvem) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bisnis tes PCR. Laporan ini diterima KPK dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

“Kami mengkonfirmasi, benar, bahwa Bagian Persuratan KPK telah menerima laporan masya­rakat dimaksud,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/11).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihaknya akan mem­verifikasi terlebih da­hulu laporan tersebut. Jika memenuhi kelengkapan terkait adanya dugaan korupsi, tak menutup kemungkinan akan ditindaklanjuti pada tahap penyelidikan.

“KPK memastikan bah­wa setiap laporan yang masuk ke saluran pengaduan Masyarakat akan ditindaklanjuti dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan Informasi yang disampaikan tersebut,” ucap Ali.

Menurut Ali, tahapan ini penting untuk mengidentifikasi, mengacu pada Undang-Undang, apakah po­kok-pokok aduan termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. Apabila pokok aduannya merupakan kewenangan KPK, tentu akan menindaklanjutinya sesuai SOP dan ke­tentuan hukum yang ber­laku.

“KPK sangat meng­apre­siasi pihak- pihak yang terus gigih berperan dalam upaya pemberantasan korupsi,” tegas Ali.

Sebelumnya, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan ini, karena diduga keduanya terlibat dalam bisnis pengadaan alat tes PCR.

Partai Ummat Berikan Kecaman

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengecam menteri yang disebut terlibat dalam bisnis tes PCR di masa pandemi Covid-19. Hal itu karena telah melanggar etika, kepatutan, dan keadaban publik yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah negara demokrasi modern yang beradab.

“Kapitalisasi bencana di masa pandemi sungguh tak bisa diterima oleh akal sehat dan adab kita sebagai sebuah bangsa. Ka­rena ini mengandung unsur kezaliman di dalamnya dan lebih-lebih bila dilakukan oleh pejabat publik, jelas ini berlipat kali dosanya,” ujar Ridho kepada wartawan, Kamis (4/11).

Menantu dari Amien Rais ini mengatakan, terdapat konflik kepentingan yang besar bila para pejabat publik ikut berbisnis tes PCR karena mereka adalah pembuat regulasi.

“Itu sebabnya kecu­rigaan publik bahwa pera­tu­ran yang dibuat tujuannya untuk mengeruk keuntungan bagi perusahaan mereka menjadi masuk akal dan mendapatkan pem­­benaran,” katanya.

Meskipun kewajiban tes PCR untuk naik pesawat di Pulau Jawa dan Bali telah dihapus dan digantikan dengan tes antigen sejak Senin, 1 November 2021, tapi ada indikasi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan yang potensial dilakukan oleh menteri Joko Widodo (Jokowi) ini.

“Penentuan harga tes PCR terus berubah yang semula sangat mahal, tetapi karena besarnya kritik publik lalu harga diturunkan. Dan sekarang kita dike­jut­kan lagi ternyata tes PCR naik pesawat di Pulau Jawa dan Bali tidak diwajibkan, cukup pakai tes antigen. Kebijakan ini sangat berbau kepentingan oligarki,” ungkapnya.

Ridho Rahmadi mengatakan, potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kebijakan tes PCR yang merugikan publik ini hanyalah puncak dari gunung es yang sudah berlangsung lama.

“Kita harus bisa me­nang­kap gambar besarnya, yaitu keadaan politik dan demokrasi kita selama tujuh tahun ini mengalami kemunduran yang besar. Kasus alat tes PCR ini hanya satu saja dari banyaknya kasus sebagai bukti salah kelola dan kemunduran demokrasi kita,” katanya. (jpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top