Close

KPK Masih Selidiki Kasus Korupsi Bansos Penanganan Covid-19

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

JAKARTA, METRO–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam penyelidikan ini, KPK tengah mencari unsur kerugian keuangan negara yang dilakukan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).  “Kegiatan penyelidikan masih berjalan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (1/8).

Diketahui, Pasal 2 ayat 1 berbunyi ‘Setiap orang yang melawan hukum me­la­kukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun’. Sementara pada pasal 2 ayat 2 disebutkan, ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam ke­adaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’.

Sementara Pasal 3 yakni ‘Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewe­nangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau ke­dudukan yang dapat me­rugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sing­kat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Wakil Ketua Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membenarkan pihaknya tengah mengembangkan kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos).

Menurut Alex, pengembangan dilakukan berda­sarkan alat bukti dalam persidangan perkara yang membuat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara.

Sejauh ini pengembangannya masih dalam proses penyelidikan.  “Ada penyeledikannya untuk menindaklanjati fakta-fakta di persidangan,” ujar Alex di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/10).

Alex menyebutkan pihaknya banyak menerima informasi dari masyarakat soal nilai paket yang tak sesuai dengan ketentuan. Alex menyebut tim penyeli­dik tengah koordinasi dengan Badan Pengawa­san Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  “Kami juga menggandeng BPKP untuk mengaudit investagasi untuk penyaluran bansos tersebut,” kata Alex.

Alex mengatakan pi­hak­nya sudah mengantongi nama-nama oknum yang­ diduga turut bermain da­lam rasuah bansos Covid-19. “Nanti misalnya bukti-bukti sudah cukup kuat, nanti akan diekspose ke pimpinan dan akan ditetapkan menjadi tersangka. Ada kegiatan penyelidikan untuk menindaklanjuti penyaluran bansos tersebut tapi belum ke tahap penyidikan,” kata Alex.

Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 12 tahun kepada mantan Men­teri Sosial Juliari Batubara, terdakwa kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan sebelas tahun jaksa KPK.

Hakim menyatakan Ju­liari bersalah melakukan tindak pidana suap pengadaan bansos Covid-19 secara bersama-sama. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa ke­wajiban membayar uang penggati sebanyak Rp 14.597.450.000. Selain itu, majelis hakim juga mencabut hak politik Juliari Batubara untuk dipilih sebagai pejabat publik. (tan/jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top