Menu

KPK Ingatakan Pejabat yang Sunat Dana Bansos PPKM Darurat

  Dibaca : 55 kali
KPK Ingatakan Pejabat yang Sunat Dana Bansos PPKM Darurat
RPW (38), warga Koto Langang, Kenagarian Punggaaan Timur, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan diamankan Polsek Lengayang Polres Pessel, usai korban R (40) melapor ke Polsek Lengayang. 

JAKARTA, METRO–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang ingin menyunat dana Bansos PPKM Darurat. Lembaga antirasuah itu memastikan tak segan untuk mengusut pihak-pihak yang menerima atau menyuap program tersebut. Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati meminta masya­rakat tak ragu untuk melaporkan jika menemukan adanya dugaan penyimpangan. Masyarakat bisa melapor melalui platform Ja­ringan Pencegahan (JA­GA) KPK.

 “Jika dari keluhan yang disampaikan masyarakat berindikasi tindak pidana, maka KPK dapat saja menindaklanjuti laporan tersebut. Tim pengelola akan meneruskan laporan kepada Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat untuk didalami,” kata Ipi dalam keterangannya, Rabu (7/7). Terkait penanganan pandemi Covid-19, Ipi mengatakan terdapat dua fitur pada Platform JAGA, yaitu JAGA Bansos Covid-19 dan JAGA Penanganan Covid-19. Ke­dua­nya memfasilitasi keluhan dari masyarakat. Pada fitur JA­GA Bansos Covid-19 masya­rakat dapat menyampaikan keluhan terkait penyaluran bansos termasuk di dalamnya bantuan UMKM.

“Sedangkan pada JAGA Penanganan Covid-19, ma­sya­rakat dapat menyampaikan keluhan terkait pelayananan dalam penanganan pasien Covid-19, insentif, dan santunan tenaga kesehatan, biaya perawatan pasien Covid-19, klaim RS, dan terkait vaksin Covid-19,” katanya. Tidak hanya menampung keluhan, masyarakat juga dapat mencari tahu informasi tentang Covid-19 dan terkait lainnya pada menu panduan di platform tersebut.

Ipi memastikan KPK akan menampung dan me­nin­daklanjuti setiap laporan dan keluhan masya­ra­kat tersebut. “Keluhan yang­ masuk akan dianalisis oleh tim pengelola JAGA untuk kemudian dite­rus­kan kepada instansi terkait apakah kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan tersebut. KPK akan mengawal tindak lanjut penanganan keluhan tersebut,” kata dia.

Ipi menekankan, KPK terus mengawal dan mengawasi penyaluran bansos.  Untuk itu, lembaga antikorupsi mengingatkan seluruh pihak untuk tidak me­nyu­nat atau mengambil ke­untungan pribadi terkait program yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak pandemi tersebut. “Tentu saja KPK akan tetap mengawal program dan kebijakan pemerintah da­lam penanganan pandemi Covid-19,” katanya.

KPK mengingatkan ber­bagai program pemulihan ekonomi nasional, termasuk bansos harus me­nge­depankan prinsip tran­s­paransi dan akuntabi­litas serta partisipasi publik. Hal ini penting agar kasus dugaan suap pengadaan bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Barubara dan sejumlah pejabat Kemsos lainnya tidak terulang kembali.

“KPK berharap semua anggaran negara baik di pu­sat maupun daerah yang dialokasikan untuk program pemulihan eko­nomi nasional, termasuk di dalamnya bansos untuk masyarakat dikelola secara transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi publik,” kata Ipi. (tan/jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional