Close

KPK Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi di Kabupaten A­gam

MONITORING— Kepala Satgas Korsupgah Wilayah I KPK Arief Nurcahyo bersama rombongan diterima Bupati Agam Andri Warman di ruang kerjanya.

AGAM, METRO–Komisi Pemberanta­san Korupsi (KPK) RI ber­kunjung ke Kabupaten A­gam, dalam monitoring dan eva­luasi program pem­berantasan korupsi terintegrasi di daerah itu, Senin (27/9). Kepala Satgas Korsupgah Wilayah I KPK Arief Nurcahyo me­ngatakan, monitoring dan evaluasi ini bukan untuk pertama kali, tapi merupakan lanjutan kegiatan sebelumnya.

Terkait kunjungan ini, katanya, ada beberapa agenda yang dilakukan di Kabupaten Agam seperti, monitor dan evaluasi terkait program pemberantasan korupsi di Pemkab Agam.

Kemudian diskusi tentang pencegahan korupsi bersama DPRD terkait progres kemajuan pemberantasan korupsi, serta melihat kondisi pelayanan publik yang ada di daerah itu. Kita dari Korsupgah KPK bertugas untuk melaksa­nakan kegiatan pemberantasan korupsi, terhadap instansi yang melaksanakan pelayanan publik,” ujar A­rief.

Korsupgah akan melihat implementasi program pemberantasan korupsi dan bagaimana capaiannya. Melalui sebuah aplikasi, di 2019 upaya pencegahan korupsi di Agam capaian MCP nya 79, tahun 2020 sedikit turun menjadi 72.

Sedangkan tahun ini, per September capaiannya di bawah 50 persen, sehingga diharapkannya Pemkab Agam bisa memanfaatkan waktu yang tersisa sekitar I triwulan, untuk meningkatkan capaian itu. “Bukan, capaian angkanya, tapi bagaimana pencegahan korupsi dapat diimplementasikan di la­pangan, bukan hanya sekedar mencapai skor tertinggi,” tegas Arief.

Disamping itu, ia juga minta komitmen Bupati dan Ketua DPRD agar aset Pem­kab Agam bisa tersertifikasi. Karena sesuai RP­JM Presiden, tahun 2023 seluruh aset pemerintah daerah sudah tersertifikasi 100 persen. “Maka kita harus berlari kencang me­ngejar ketertinggalan ini, karena banyak aset kita belum mendapatkan lega­lisasi secara hukum,” ujar Arief.

Bupati Agam, Andri Warman mendukung pe­nuh program KPK ini, karena juga kesempatan bagi Pemkab Agam untuk memahami dan mempedomani langkah pencegahan korupsi dalam pe­nge­lolaan anggaran. “Melalui koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi ini, kita berharap fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat dapat berjalan lebih optimal menuju Clean and Good Governance,” kata Andri.

Hasil monitoring dan evaluasi ini, tentu akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki semua kekurangan-kekurangan  pada tata kelola pemerintahan ke depan.  Ke depan semua kekurangan-keku­rangan  bakal dopernaiki. (pry)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top