Menu

KPK Analisis Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19 di Sumbar, Kajati Tunggu Proses Hukum di Polda

  Dibaca : 217 kali
KPK Analisis Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19 di Sumbar, Kajati Tunggu Proses Hukum di Polda
BERSAMA KAJATI— Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama Kajati Sumbar, Anwarudin Sulistiyono, Kamis (18/3).

PADANG, METRO
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan analisis laporan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sumbar, terkait dugaan penyimpangan dana penanganan Covid-19 di Sumbar dalam pengadaaan hand sanitizer senilai Rp 4,9 miliar.

“Kita belum melakukan analisis, setelah menerima laporan dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sumbar, Selasa (16/3). Analisis dilakukan apakah ada dugaan korupsi atau tidak terkait laporan tersebut? Apakah itu wewenang KPK atau tidak?,” ungkap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, usai Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Provinsi Sumbar, Kamis (18/3) di Auditorium Gubernuran.

Ghufron menambahkan, kalau dari analisis yang dilakukan ternyata ada tindak pidana korupsi, namun ternyata bukan kewenangan KPK, maka KPK akan melimpahkan ke Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar dan Kapolda Sumbar untuk ditindaklanjuti.

Ghufron mengatakan, laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi merupakan pemicu bagi KPK untuk melakukan proses hukum. “Semua proses hukum pasti ada laporan. Laporan kita analisis melalui penyelidikan, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak,” tegasnya.

Sementara, Kajati Sumbar, Anwarudin Sulistiyono mengatakan, karena kasus dugaan penyimpangan dana penanganan Covid-19 di Sumbar saat ini ditangani Polda Sumbar, maka pihaknya hsekarang hanya menunggu proses hukum di Polda Sumbar.

“Kita ada surat keputusan bersama (SKB) melalui nota kesepahaman bersama. Di mana, institusi mana yang yang sudah menangani dahulu, maka kita hanya mengikuti. Kita memantau. Kami tunggu Polda Sumbar mengumpulkan data dan informasi melalui proses penyelidikannya,” ujar Anwaruddin.

Sebelumnya, Koliasi Masyarakat Anti Korupsi mendorong KPK untuk mengawal dan menindaklanjuti penyelewengan dana penanganan Covid-19 di Sumbar. Terutama mengenai pengadaan hand sanitizer yang diduga mengakibatkan kerugian sebesar Rp 4,9 miliar.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sumbar, bertemu dengan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Selasa (16/3) di salah satu kafe di Padang. Dalam kesempatan itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumbar menyerahkan laporan dari BPK, terkait dugaan penyimpangan dana penanganan Covid-19 di Sumbar.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sumbar yang diwakili oleh Charles Simabura mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan pernyataan sikap kepada KPK terkait kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19.

Ia menegaskan ketika ada pertemuan seperti ini tidak selesai dengan adanya laporan dari BPK saja. Tapi KPK juga memenuhi syarat, untuk mengambil alih kasus dugaan penyelewengan dana penanganan Covid-19 tersebut. (hen)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional