Close

Korupsi Proyek Gedung IPDN Gowa, KPK Bidik PT Waskita Karya

Alexander Marwata Wakil Ketua KPK

JAKARTA, METRO–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat PT Was­kita Karya sebagai ter­sang­ka korporasi dalam kasus dugaan rasuah proyek Gedung IPDN di Gowa, Sulawesi Selatan. Apabila cukup bukti, maka KPK tak segan melakukan tindakan hukum.

“Kalau bukti-bukti da­lam proses penyidikan cu­kup kuat ada keterlibatan kor­porasi dan ada persetujuan dari pihak manajemen atau jajaran direksi di perusa­haan, tentu akan kami kena­kan terhadap korporasi,” kata Wakil Ketua KPK Ale­xan­der Marwata saat di­kon­fir­masi, Jumat (18/2).

Pria yang akrab disapa Alex itu menerangkan KPK tidak akan tebang pilih meski PT Waskita Karya merupakan BUMN. “Enggak ada urusannya. KPK sudah beberapa kali memidanakan korporasi,” jelas Alex.

KPK, kata Alex, bakal mencari bukti dan memeriksa saksi untuk mendalami keterlibatan PT Waskita Karya dalam kasus ini. Dia memastikan dugaan perbuatan jahat perusahaan BUMN itu bakal diusut. “Artinya, kami tidak menghalangi BUMN menjadi tersangka korporasi. Nanti di proses penyidikan pasti akan kami dalami sejauh mana keterlibatan manajemen atau korporasi dalam proses pemberian suap,” tutur Alex.

Diketahui, KPK telah menahan mantan direksi PT Waskita Karya Adi Wibowo pada Selasa (11/2). Adi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus du­gaan korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Ne­geri (IPDN) Gowa, Sulawesi Selatan tahun anggaran 2011.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri Dudy Jocom dan Kepala Divisi Konstuksi VI PT Adhi Ka­rya (AK) Dono Purwoko.

Adi diduga melakukan pengaturan bagi calon pemenang lelang proyek Gedung Kampus IPDN Gowa, Sulawesi Selatan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 125 miliar. Pengaturan dilakukan dengan meminta pihak kontraktor lain mengajukan penawaran di atas nilai proyek PT Waskita Karya.

Adi diduga juga menyusun dokumen kontraktor lain sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi persyaratan dan mempermudah PT Waskita Karya. dimenangkan atas lelang proyek tersebut. Agar pem­bayaran bisa dilakukan 100 persen, Adi diduga memalsukan progres pekerjaan hingga mencapai 100 persen. Padahal fakta di lapangan hanya mencapai progres 70 persen serta adanya pencantuman perubahan besaran denda yang lebih ringan dalam kontrak pekerjaan.

Adi juga diduga menyetujui pemberian sejumlah uang maupun barang bagi PPK maupun pihak-pihak lain di Kemendagri. Akibat perbuatan Adi dan kawan-kawan, negara diduga me­nga­lami kerugian sejumlah Rp 27 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 125 miliar. (jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top