Menu

Konversi Bank Nagari tak Semudah Membalik Telapak Tangan

  Dibaca : 234 kali
Konversi Bank Nagari tak Semudah Membalik Telapak Tangan
Dr Genius Umar M.Si Walikota Pariaman

Oleh : Dr Genius Umar M.Si Walikota Pariaman

Sudah jadi hukum alam penonton sepak bola itu lebih pintar “ngoceh” diban­dingkan pelatih ataupun pemain sepak bola. Walau tak memiliki kepandaian dan kemampuan khusus dalam mengo­lah si kulit bundar namun berbekal pandangan mata, penonton bisa “ngoceh” apa saja. Salahkah penonton? Jawabannya pasti tidak.

Dalam dunia sepak bola modern saat ini komen­tar dari penonton adalah hal yang lumrah dan si pe­main sepak bola bersama timnya juga tak boleh “merah telinga” dengan kritikan itu. Selain berguna untuk evaluasi diri,  bisa jadi satu atau dua dari apa yang disampaikan oleh penonton ada juga benarnya. Mungkin karena penonton memiliki sudut pandang ke seluruh sisi lapangan sedangkan pemain hanya terpaku dengan pandangan ke depan saja. Sehingga apa yang terjadi di samping kanan dan samping kiri tak dapat dilihatnya dengan komprehensif.

Dalam sebuah bisnis lembaga keuangan, konver­si bu­kanlah perkara gampang dan jangan pula sekali kali kita menggampang gampangkan. Sebab, kon­versi itu pa­da hakikinya menutup satu usaha lama dan mela­hirkan usaha baru. Begitu juga halnya dengan Konversi Bank Nagari dari sistem Konven­sional ke Sistem Sya­riah. Konversi disini berarti me­nutup / melikuidasi / membubarkan / menghapus Bank Nagari dengan sis­tem operasional konvensional yang hari ini ber­assetkan lk Rp27 Triliun dan mem­buka bank baru be­nama Bank Nagari Syariah dan harus memin­dah­kan seluruh kekayaan yang ada pada bank la­ma itu kepada bank baru dibentuk.

Simpelkah memindah­kan itu? Jawabannya pasti tidak. Memindahkan ba­rang dari satu ruangan ke ruangan lain saja mem­butuhkan waktu dan pro­ses. Apalagi memindahkan aset yang sudah mencapai Rp27 Triliun yang dida­patkan dengan susah pa­yah selama hampir 60 ta­hun. Sekelas BPD di NTB yang selalu dijadikan role model pihak yang mengi­nginkan konversi saja mem­butuhkan persiapan selama 8 tahun.

Butuh dua periode­nisa­si Gubernur untuk menja­lankan itu sehingga bisa berjalan dengan baik tanpa polemik. Itu hanya untuk meyakinkan 8 Kabupaten dan Kota lengkap dengan DPRD nya. Bayangkan kita di Sumatera Barat dengan 19 Kabupaten/Kota yang ingin ujuk-ujuk dengan ce­pat mengkonversi Bank Nagari. Hanya dalam wak­tu dua tahun sudah merasa siap dan matang mela­kukan konversi.

Konversi taklah semu­dah mengganti “baju kaus” dengan “baju gamis”. Ka­lau pakaian mah tinggal sorong. Namun, kalau kon­versi ada tahapan yang harus dilalui. Dari 16 syarat yang diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih banyak yang mesti disiapkan termasuk pondasi utamanya berupa perubahan akta peru­sa­haan.

Perubahan akta ini tak­lah sesimpel yang diba­yang­kan pula. Diperlukan Peraturan Daerah terbaru untuk mendudukkan kem­bali akta perusahaan da­lam bentuk peraturan da­erah. Selain itu status peru­sahaan juga harus diper­tegas kembali. Sesuai PP No 54 Tahun 2017, Bank Nagari adalah Perseroan Daerah (Perseroda). Peme­rintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang saham pengendali harus memenuhi kewajibannya untuk memiliki 51 persen saham. Artinya, Pemprov wajib menyetor modal kem­bali sebanyak Rp1 Tri­lun agar bisa menjadi pe­megang saham 51 persen sesuai amanat PP 54 Tahun 2017 tersebut. Sanggupkah Pemprov melakukan itu?

Itu baru salah satu sya­rat dan kebetulan itu syarat utama. Belum lagi syarat lainnya seperti risalah RUPS LB yang tak bulat dari keputusan RUPS LB tang­gal 30 November 2019 yang lalu. Selain itu juga ada kewajiban untuk merinci kembali siapa saja peme­gang sahamnya pasca di­lak­sanakan amanat PP 54/2017. Regulasi juga menga­manatkan untuk mendaf­tarkan kembali calon pe­ngurus perusahaan, dewan pengawas syariah, ada lagi surat penyataan dari pe­me­gang saham yang ber­sedia modalnya dialihkan ke sistem syariah. Khusus surat peryataan ini belum satupun kepala daerah di Sumbar yang menanda tangani itu.

Tak sampai di situ ma­na­jemen juga wajib mem­buat kajian bisnis tentang potensi dan risiko yang akan dihadapi jika konversi dilaksanakan. Kajian ini juga harus komprehensif dengan beragam alternatif pilihan. Konversi juga me­minta harus ada roadmap bisnis sementara waktu terus bergulir. Sedangkan deadline untuk pengajuan Rencana Bisnis Bank saja sudah terlewati akibat kita sibuk berdebat dan berpo­lemik konversi. Kondisi diperparah lagi oleh wabah Covid19 yang tak kunjung mereda. Intinya, ada ba­nyak acuan dan ketentuan yang belum terpenuhi. Jika satu saja dari ketentuan tersebut tak terpenuhi ma­ka konversi tak akan per­nah bisa dilaksanakan.

Bulat tak Berlonjong

Konversi itu tak semu­dah membalik telapak ta­ngan. Keputusan politik yang diambil untuk me­ngubah bentuk operasional dari konvensional ke sya­riah haruslah bulat tak berlonjong. Artinya, dari 21 pemegang saham Bank Nagari yang ada saat ini harus bulat tak sumbing untuk bersepakat dan ber­komitmen penuh berkon­versi. Jangan seperti RUPS LB 30 November 2019 yang lalu, kitapun harus jujur mengatakan itu adalah bulat masih berlonjong.

Pilihan untuk mengikuti keinginan pemegang sa­ham pengendali tak terle­pas dari rasa segan dan menghargai pemegang sa­ham pengendali. Kalau tak percaya bukalah reka­man RUPS LB itu kem­bali. Begitu juga hasil survei yang dila­kukan Lembaga Pelatihan Perbankan Indonesia (LPPI) yang menyatakan 55 : 45. Artinya, keputusan yang ada saat itu tak lah bulat bundar seperti yang kita bayangkan.

Ibarat mata rantai, 21 pemegang saham Bank Nagari saat ini saling ber­tali temali antara satu de­ngan yang lainnya. Jika satu mata rantai itu putus jangan berharap rotasi bisa berjalan. Begitu juga dengan pemegang saham. Harus bulat 100 persen bersepakat untuk konversi. Jika satu saja dari 21 peme­gang saham tadi tidak setu­ju maka Otoritas Jasa K­e­ua­ngan juga tak akan me­lanjutkan prosesnya. Begi­tu juga dengan 16 syarat yang diamanatkan Otori­tas Jasa Keuangan. Satu di antara 16 syarat tersebut tak terpenuhi maka kon­versipun tak akan bisa diproses. Fakta ini kembali mempertegas kepada kita semua bahwa konversi itu taklah semudah membalik telapak tangan.

Mengubah Bentuk Vs Mengubah Hati

Manakah yang lebih berat membangun gedung berlantai 100 dibanding mengubah hati 100  orang? Asal orangnya waras dan rasional pasti akan berkata berat mengubah hati 100 orang. Fakta mengatakan seberat apapun memba­ngun gedung bertingkat, teknologi dan material ter­sedia dengan cukup untuk melakukannya. Ada pan­duan instruksi kerja yang da­pat diikuti, ada gambar tiga atau empat dimensi yang lengkap kajian teknis yang bisa dipedomani.

Bagaimana mengubah hati manusia? Inilah yang sangat sulit. Apalagi ade­gium di Ranah Minang se­ring mengatakan “nan ang­guak alun tantu iyo, nan geleng alun tantu tido”. Di bibir bisa saja dia ber­kata mendukung dan sangat setuju, tapi dalam tindakan bisnisnya justru bertolak belakang. Tak tertutup ke­mungkinan itu terjadi pada pemegang saham yang setuju dan sangat ingin melaksanakan konversi. Sudahkan kei­nginan itu li­near dengan komitmen pe­nempatan da­nanya? Justru yang terjadi sebaliknya. Sebagian dae­rah membagi kas daerah ke sejumlah bank umum konvensional BUMN.

Jika di tingkat peme­gang saham saja lain di mulut namun lain pula di hati, tentulah jauh lebih rumit di tingkat nasabah lain dan calon nasabah lainnya. Ini linear dengan survei literasi syariah yang dilakukan setahun terakhir. Dikutip dari tulisan Dr Asya­ri dengan judul “Konversi Bank Nagari dan Dakwah Ekonomi” tanggal 3 Juli 2021 terlihat dengan nyata literasi syariah termasuk di Sumatera Barat sendiri sangatlah rendah.

Dari 100 orang yang diwawancarai hanya 14 orang yang memahami ten­tang perbankan syariah sementara 86 lainnya tidak memahami dengan baik. Artinya, hanya 14 persen pemahaman publik Suma­tera Barat terhadap per­ban­kan syariah itu sendiri. Literasi ini malah menga­lami penurunan dibanding­kan tahun 2016 yang lalu. Inilah tugas terberat kita bersama terutama Masya­rakat Ekonomi Syariah dan para pendakwah. Maksi­mumkanlah edukasinya, bukan merongrong masuk ke dalam bidang teknis operasional. Apalagi sam­pai mendukung dan tak mendukung konversi.

Begitu juga dengan mar­ket share perbankan di Sumbar saat ini. Dari 100 persen market share per­bankan 93 persennya di­kua­sai perbankan koven­sio­nal sedangkan kurang dari 7 persennya dipegang perbankan syariah. Ini juga linear dengan total asset Unit Usaha Syariah Bank Nagari dengan total asset konsolidasi Bank Na­gari. Unit Syariah Syariah berassetkan lk Rp2,3 Triliun sedangkan Bank Nagari konvensional berassetkan lk Rp27 Triliun.

Kalaulah tiga indikator ini dikomparasikan maka sama artinya 14 % : 86 % (Literasi), 7 % : 93 % (Market Share Perbankan) dan Rp2,3 Trliun : Rp27 Triliun (perbandingan total asset). Data ini menunjukan kepa­da kita betapa sulit dan beratnya menundukan dan mengubah hati masya­rakat untuk beralih dari kovensional ke Syariah.

Parpol Vs Industri Keuangan Vs Risiko

Ada perbedaan yang sangat mendasar antara partai politik, permainan politik dengan lembaga keuangan (perbankan). Partai politik dibangun dengan konsituen dan platform politik sedangkan perbankan dibangun mo­dal uang dan diperkuat dengan trust publik.

Dua entitas ini salinglah bertolak belakang. Jika par­tai politik akan semakin besar dan menarik jika diterus digulirkan isunya di ruang publik dan me­nda­pat atensi dari publik luas se­dangkan perbankan jus­tru sebaliknya. Makin digu­lirkan isunya ke ruang pub­lik dengan cara-cara politis seperti saat ini maka sema­kin terganggu keper­ca­yaan nasabahnya kepa­da lem­baga keuangan tersebut.

Kenapa terganggu? Lum­rah saja. Bagi kita yang berkantong cekak kalau menitipkan dan menyim­pan dana di sebuah wadah sementara wadah itu sela­lu diributkan dengan gon­jang ganjing tak jelas ten­tulah rasa cemas dan takut akan muncul. Untuk itu hentikanlah mempolitisir polemik ini. Bukankah ma­syarakat sudah memberi­kan amanat kepada Kepala Daerah, berikanlah keper­cayaan kepada kami. Kami juga ingin menyampaikan bahwa kami sebagai Ke­pala Daerah tak lah bodoh-bo­doh amat. Sebagai Ke­pala Daerah pun kami me­nginginkan Bank Nagari Syariah. Perbedaan kita hanyalah pada cara mewu­judkan bank syariahnya, ingat cara bersyariahnya.

Ada satu hal yang mes­ti kita ingat saat ini. Kondisi ekonomi bangsa dan Sum­bar sangatlah jauh ber­beda dibandingkan tahun 2019 yang lalu. Kini eko­nomi kita sedang rontok, ekonomi kita tumbuh minus. Jangankan untuk survival, untuk bertahan saja dunia usaha sangatlah sulit sekali. Untuk itu, biarkan Bank Nagari saat ini ber­kerja dengan tenang dan nyaman. Janganlah diusik usik dulu.

Begitu juga dengan as­pek risiko. Sebagai peme­gang saham kamipun harus mempertimbangkan ba­nyak hal termasuk risiko yang akan muncul pasca­kon­versi. Sudah jadi rah­a­sia umum konversi meng­hasilkan “turbulensi” ki­nerja seperti yang terjadi pada BPD NTB. Inter­me­diasi bank melambung, portofolio kredit terkunci, pendapatan bunga menu­run, biaya operasional cen­derung merangkak naik akibat penyesuaian sistem operasional termasuk jasa untuk fee consultan kon­versi yang nilainya men­capai miliaran, pencada­ngan (CKPN dan PPAP) meningkat. Muara akhir­nya adalah menurunnya laba bersih usaha dan men­ciutnya deviden yang men­jadi sumber PAD utama pemerintah daerah se Su­matera Barat saat ini. Bila kondisi sulit seperti itu terjadi siapa yang akan bertanggungjawab. Sudah tentu kami sebagai Kepala Daerah yang akan disalah­kan oleh masyarakat.

Itu baru dari sisi risiko bisnis, belum lagi kita bica­ra konsekuensi dari kepu­tusan. Khusus untuk kon­versi ini adalah hal yang jauh lebih sulit. Konversi ini bukanlah untuk coba-coba. Artinya, begitu diputus konversi maka kita tak bisa lagi kembali menjadi bank Umum Konvensional (BUK). Kalau kita ingin kembali ke konvensional maka kita harus memenuhi aturan layaknya membuat bank umum konvensional yang baru. Sanggupkah kita me­nyediakan modal Rp1 Tri­liun hingga sampai Rp3 Tri­liun dalam kondisi keuangan daerah yang berat akibat recofusing saat ini?

Sebagai salah satu pe­me­gang saham saya meli­hat dan mengajak marilah kita berpikir jernih. Konver­si tidaklah seperti mem­balik telapak tangan. Lebih baik kita besarkan saja Unit Usaha Syariah (UUS) yang ada saat ini beriringan dengan membesarkan Bank Konvensional. Ma­syarakat kita bisa memiliki pilihan, bisa konvensional atau syariah untuk ber­mitra dengan Bank Nagari. Tegasnya bagi yang tak ingin dengan konvensional maka bisa menempatkan dananya di Unit Usaha Syariah yang sudah ada, bagi yang tak ingin dengan sistem syariah bisa ber­mitra dengan yang konven­sional.

Terakhir saya meng­imbau akan jauh lebih arif dan bijak bila kita sebagai Kepala Daerah memaksi­malkan pikiran dan waktu kita untuk membatasi pe­nyebaran Covid-19 dan membenahi ekonomi dae­rah yang sudah rontok akibat Covid-19. Ini jauh lebih urgen dan lebih me­nyentuh kepentingan hidup orang banyak. (*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional