KONI Sumbar Abaikan Surat KONI Pusat, Penunjukan Plt Hingga Per 21 Februari Tak Digubris

PADANG, METRO–Forum Penyelamat O­lahraga (FPO) Sumbar meminta Ketua KONI Sum­bar Agus Suardi (Abien) agar legowo mundur dari tampuk pimpinan KONI Sumbar. Selain itu juga menjalankan titah dari KONI Pusat, agar segera membentuk Pelaksana Tugas (Plt), supaya roda orga­nisasi berjalan dengan baik. Selain itu KONI Sumbar mengabaikan surat KONI pusat memerintahkan untuk menunjuk Plt-hingga, 21 Februari 2022. Namun, sebaliknya KONI Sumbar balik balas surat KONI pusat mempertanyakan  penunjkan Plt tersebut.

Pasalnya, jika dibiarkan berlarut-larut dengan kondisi seperti sekarang ini, membuat pembinaan kepada cabang olahraga (Cabor) bisa mandek. A­pa­lagi Ketua KONI Sumbar sedang bermasalah dengan hukum, setelah ditetapkan jadi tersangka oleh Kejari Padang,  31 Desember lalu.

“KONI Pusat sudah me­ngirim surat kepada KONI Sumbar, agar segera me­laksanakan rapat pleno untuk menujuk Plt Ketua KONI Sumbar, paling lambat 21 Februari. Tapi ter­nyata perintah tersebut tak diabaikan. Ini sama saja dengan menentang KONI Pusat. Lebih baik Ketua KONI Sumbar mundur secara legowo,” ucap Ketua FPO Sumbar Togi P Tobing, Kamis (24/2). Hadir pada saat itu Sekretaris FPO Sumbar Dr Damrah, anggota Rahmat Wartira, Deno Indra Firmansyah dan E­fendi.

Togi Tobing menegaskan, jika Ketua KONI Sumbar tak segera mundur, dampaknya tentu membuat olahraga Sumbar le­bih terpuruk lagi di masa datang. Apalagi program organisasi dan program pembinaan prestasi tak bisa berjalan dengan baik atas status tersangka yang disandang Ketua KONI Sumbar saat ini.

FPO Sumbar pandang Togi, dengan kondisi ini perlu disampaikan ditengah masyarakat dan berharap masyarakat peduli dan ikut mendorong Ketua KONI Sumbar yang bermasalah hukum untuk mundur, agar pengurus kedepan dapat menata organisasi lebih baik lagi.

“Ketua KONI Sumbar tidak mensikapi dengan serius persoalan yang terjadi saat ini. Malah miris­nya perintah KONI Pusat dianggap angin lalu. Apalagi balasan surat KONI Sumbar setelah saya baca dan simpulkan, seperti menggurui KONI Pusat. Lebih baik biarkan lah dulu Ketua KONI Sumbar ini fokus menghadapi ma­salah hukumnya,” ujar Togi.

FPO Sumbar ditegaskan Togi, mempermasa­lahkan keadaan saat ini tidak melihat sosok satu orang berdasarkan suka tidak suka, meskipun ba­nyak yang menyalah artikan perjuangan ini. Namun, FPO Sumbar murni agar KONI dipimpin oleh sosok yang tidak berma­salah dengan hukum, agar pembinaan prestasi berjalan berkelanjutan.

Apalagi dengan status yang disandang Ketua KONI Sumbar saat ini, membuat NPHD Anggaran untuk KO­NI Sumbar tidak bisa di­cairkan. Padahal anggaran ini sangat diperlukan oleh atlet berprestasi yang telah menunggu bonus PON mereka cair. Anggaran ini juga sudah ditunggu cabor untuk menjalankan pembinaan.

“Ingat loh, saat ini a­genda Kejuaraan nasional (Kejurnas) masing-masing cabang olahraga sudah dekat. Jika dana tak ada, bagaimana cabor mau meng­gembleng atlet. Terus terang juga, atlet berprestasi di PON Papua lalu pun sudah menjerit me­nunggu bonus mereka kapan akan dicairkan,” beber Ketum Pertina Sumbar ter­sebut.

Sementara itu, Deno Indra Firmansyah menjelaskan, filosofi olahraga itu jujur, sportif terbuka transparan. Motto olahraga mensano corpora seno (dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat). Namun ia melihat saat ini jiwa Ketua KONI Sumbar tidak sehat.

“Kenapa saya katakan begitu, karena Ketua harus mengerti raso jo pareso kata orang minang. kalau sudah bermasalah mundur lah baik – baik. Apa juga lagi yang dipertahankan. Yang tersiksa saat ini cabor – cabor dan atlet. Jika bermasalah terus, atlet dan cabor ini mau dikemanakan. Kalau pemimpin yang jiwa nya benar-benar sehat, alun takilek lah ta­kalam. Daripada atlet tersiksa, lebih baik undur diri saja,” tegas Deno yang juga Ketua Harian Podsi Sumbar tersebut.

Pernyataan senada ju­ga disampaikan Rahmat Wartira, ia melihat Ketua KONI Sumbar tidak punya jiwa kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, harusnya dia legowo. Kalau diminang istilahnya raso jo pareso. Ia juga tak punya sense of crisis terhadap permasalahan yang terjadi.

“Sudah demikian rupa perintah dari KONI Pusat diabaikan. Sudah demikian gejolak di masyarakat diabaikan. Padahal dia sendiri sedang menghadapi ma­salah hukum.  Pak soeharto saja begitu krisis langsung mengundurkan diri. KONI Pusat minta Ketua KONI Sumbar di Plt kan, itu kan bukan sebagai punishment, tapi agar A­gus Suardi diberi kesempatan fokus menghadapi proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Pria yang juga lawyer senior ini. (hen)