Menu

Konflik  Malalo Tigo Jurai dan Sumpur Mereda, BPN Tanahdatar Diminta Bertanggung Jawab

  Dibaca : 105 kali
Konflik  Malalo Tigo Jurai dan Sumpur Mereda, BPN Tanahdatar Diminta Bertanggung Jawab
BERDAMAI— Demi kemaslahatan bersama masyarakat Sumpur dan Malalo Tigo Jurai sepakat berdamai. Kesepakatan perdamaian dilakukan di Mapolres Padangpanjang.

TANAHDATAR, METRO
Masyarakat Malalo Tigo Jurai dan Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, akhirnya berdamai dengan membuat kesepatan bersama. Kesepakatan diambil setelah semua pihak terlibat dalam upaya pendamaian ke dua belah pihak.

Kedua kelompok masyarakat tersebut tidak hanya berdekatan secara wilayah, namun juga masih ada unsur kekerabatan dan kekeluargaan. Keduanya pun akhirnya menandatangani kesepakatan perdamaian setelah sempat terjadi keributan dalam dua hari belakangan.

Walaupun sempat terjadi adu argumen yang cukup alot namun kedua belah pihak datang dengan itikad yang sama untuk berdamai demi kemaslahatan bersama. Kesepakatan damai ini akhirnya bisa ditanda-tangani tanpa ada rasa paksaan dan tekanan dari pihak manapun di Mapolres Padang Panjang, Selasa malam (13/10).

Kesepakatan ditandangani Wali Nagari Padang Laweh, Wali Nagari Guguak Malalo, Wali Nagari Sumpur, Ketua KAN, Ketua BPRN, Ketua Pemuda ketiga nagari dan ikut bertanda-tangan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Nazwir, Kapolres Padang Panjang AKBP Apri Wibowo, S.IK, Dandim 0307 Tanah Datar Letkol Inf. Wisyuda Utama dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di antaranya Kadis PMPTSP dan Naker Zarratul Khairi, Kepala Kesbang Irwan, Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Herison dan Camat Batipuh Selatan Herru Rachman.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Irwan menyampaikan rasa syukur dan bahagianya.

“Pada malam ini, kita baru saja menyelesaikan perdamaian antara masyarakat Sumpur dan masyarakat Malalo Tigo Jurai, Alhamdulillah tentu ini berkat ridha Allah SWT dan dukungan semua pihak,” ungkapnya.

Segala sesuatu miskomunikasi yang sudah terjadi selama beberapa hari ini antara masyarakat Sumpur dan masyarakat Malalo Tigo Jurai, telah dapat dilakukan perdamaian dengan sebaik-baiknya di Mapolres Padang Panjang.

Irwan juga sampaikan agar kesepakatan damai ini juga disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat kedua belah pihak.

Adapun isinya memuat 3 poin penting yaitu, pertama, konflik yang terjadi bukanlah konflik antar nagari, melainkan konflik kepemilikan tanah yang telah disertifikatkan yang digugat, yang saat ini dalam proses di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Kedua, masyarakat Nagari Sumpur dan masyarakat Malalo Tigo Jurai bersepakat untuk bersama-sama menjaga lokasi seluas 60 ha dan lahan yang disengketakan dengan investor dari tindakan yang akan menimbulkan konflik dan perselisihan.

Ketiga, kedua belah pihak sepakat untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman dan kondusif dan sepakat saling menahan diri serta tidak akan melakukan aksi-aksi di wilayah yang bersengketa sehingga menimbulkan potensi konflik. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan ini maka yang melanggar bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Terpisah, Ketua Tim Tapal Batas Malalo Tigo Jurai Irwan mengatakan, selain sepakat untuk menahan diri, mediasi di Polres Padangpanjang juga menyepakati tidak boleh ada kegiatan proyek milik investor  di lokasi tanah ulayat milik Malalo di Jorong Rumbai tersebut.

Selain itu, masyarakat Malalo diperbolehkan beraktifitas sehari-hari seperti ke ladang, parak dan ke sawah di lokasi yang disertifikatkan seluas 60 hektar tersebut.

“Diperbolehkan oleh Pak Kapolres dan disepakati bersama-sama,” kata Indrawan.

Indrawan menyebut, dalam hal ini BPN wajib bertanggungjawab atas konflik yang terjadi. “Kami atas nama masyarakat protes keras dan meminta menuntut dilakukan penyelidikan atas dugaan keterlibatan oknum-oknum di BPN menerbitkan sertifikat tanpa proses yang benar,” katanya. (ant)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional