Close

Komnas HAM Jalin Kerjasama dengan Unand dan FISIP Unand, Libatkan Akademisi Bahas Kasus Pelanggaran HAM Berat

JUMPA PERS—Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik dan jajaran bersama Ketua Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumbar Sultanul Arifin saat jumpa pers di kantor Komnas HAM Provinsi Sumbar, Rabu (15/9).

PADANG, METRO–Ketua Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) RI, Ahmad Taufan Damanik melakukan kunjungan selama dua hari di Kota Padang. Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Taufan Damanik me­lakukan serangkaian kegiatan kerjasama. Yakni kerjasama dengan Universitas Andalas (Unand), dan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Unand.

Selain itu, Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik akan memberikan kuliah umum secara daring dengan sejumlah mahasiswa dan dosen dari Unand.

“Dalam kunjungan selama dua hari ini, kita me­lakukan serangkaian kerjasama dengan Unand dan FISIP Unand. Selain itu, saya juga saya memberikan kuliah umum secara daring di hadapan mahasiswa dan dosen Unand,” ucap Ahmad Taufan Damanik saat di Kantor Perwa­kilan Komnas HAM Sumbar di Padang. Rabu (15/9)

Ahmad Taufan Dama­nik menjelaskan, dalam kerjasama tersebut, akan dilakukan serangkaian kerjasama kajian dan pengembangan antar institusi. Di sisi lain, Komnas HAM akan melakukan pertemuan de­ngan akademisi dari Unand untuk membahas serangkaian pelanggaran berat yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sum­bar.

“Selain Unand, kita juga melakukan diskusi dengan berbagai universitas yang lain tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dan menjabaran tahapan apa yang telah dilakukan Komnas HAM da­lam menyelesaikan pe­lang­garan berat tersebut,” ungkapnya.

“Yang jelas, pendapat ahli dari Unand sangat kami butuhkan da. Memperkaya gagasan yang diker­jakan Komnas HAM dan pemerintah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, kasus-kasus yang pa­ling banyak di tangani oleh Komnas HAM di bidang agraria dan pertambang­an. “Kasus di bidang ag­raria, tambang banyak yang di tangani oleh Komnas HAM,” tambahnya.

Ahmad Taufan Dama­nik menjelaskan juga, Komnas HAM RI memiliki kewenangan berdasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk merekomendasikan pengemban kewajiban me­laksanakan apa yang menjadi saran, pendapat, dan rekomendasi Komnas HAM RI.

“Di sinilah nilai penting terkait urgensi dan kemanfaatan dari Standar Norma dan Pengaturan (SNP) sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang independen dan imparsial, sebagai panduan bagi pe­ngemban kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia,” tutupnya.(fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top