Close

Komite Sekolah Pungut Uang Komite hingga Miliaran Rupiah, Wali Murid: Untuk Apa Uang Sebanyak itu?

JATI, METRO–Besarnya pungutan uang komite di sekolah-sekolah SMA dan SMK di Kota Padang sangat membenahi orang tua siswa. Apalagi di masa pandemi ini, bagi masyarakat yang tak punya, angka tersebut cukup besar. Mereka meminta pemerintah untuk arif dan menertibkan sekolah yang memungut uang komite secara berlebihan.

Seperti yang dikeluhkan salah seorang orang tua murid. Anaknya bersekolah di sebuah SMK yang ada di kawasan Jati, Kota Padang. Setiap orang tua siswa di sekolah keju­ruan favorit tersebut, uang komite dipungut Rp200 ribu per siswa/bulan. Jika dika­likan setahun, masing-ma­sing anak akan membayar sebesar Rp2.400.000.

Jika dalam satu sekolah mempunyai 700 orang sis­wa, maka total uang komite yang terkumpul berjumlah Rp1,68 miliar per tahun.

“Pertanyaannya, untuk apa uang komite tersebut dikumpulkan hingga milia­ran rupiah dan bagaimana bentuk pertanggung­jawa­ban­nya,” tandas orangtua yang meminta namanya tidak disebutkan ini.

Sementara di satu sisi menurutnya, sekolah ne­geri adalah tanggung ja­wab sepenuhnya oleh pe­merintah. Anehnya lagi, ka­ta dia, uang komite ter­se­but disangkut pautkan dengan pengambilan no­mor ujian, raport dan pe­ngam­bilan ijazah.

“Apabila tidak bayar uang komite, gak dapat nomor ujian, gak bisa teri­ma rapor dan dipersulit da­lam pengambilan ijazah. itu yang terjadi,” katanya.

Persoalan ini, kata dia, patut menjadi pem­baha­san bagi semua masya­rakat di Sumbar.

Orangtua lainnya, Ma­ya (43) juga melontarkan keluhan yang sama. Bagi orang berduit, mungkin dibebani uang komite sebe­sar itu tiap bulan tak ma­salah. Tapi bagi orang tua yang miskin atau tak mam­pu, pasti mereka tak sang­gup. Pihak sekolah selalu memberi alas, bagi orang tua yang tak mampu ba­yar, tidak usah bayar. Tapi pada kenyataanya, orang­tua tetap dituntut untuk membayarnya.

“Alasannya saja tak wajib bayar, pada kenya­taa­nya diwajibkan juga,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri mengatakan, Dinas Pendidikan tidak ada sang­kut pautnya dengan pe­mungutan uang komite. Uang komite adalah kese­pa­katan antara orangtua dan komite sekolah untuk memajukan sekolah de­ngan program-program yang tidak dibiayai  secara cukup oleh pemerintah.

Ia mencontohkan untuk pembelian komputer. Mung­kin pemerintah me­lalui sekolah hanya menye­diakan 30 unit saja. Semen­tara jumlah anak sebanyak 90 orang.  Jelas itu tidak akan cukup. Dan uang ko­mite dipergunakan untul hal-hal seperti itu.

Namun pada prinsip­nya, kata Adib tak ada paksaan untuk membayar komite, karena itu adalah sumbangan. Bagi orangtua yang tidak mampu diharap­kan membicarakan lagi dengan komite sekolah. Dan komite tidak harus bisa pula melihat dan me­nim­bang kondisi yang ada saat ini.

“Artinya, bagi orang tua yang tak mampu, kan bisa melapor ke komite. Bica­rakan lagi,” tandas Adib.

Yang jelas, terang dia, orang tua juga tak boleh lepas tangan untuk me­nunjang pendidikan anak. Semuanya butuh biaya. Apalagi tak semua program sekolah yang dibiayai pemerintah.

“Orang tua harus pe­duli juga terhadap pendi­di­kan anak. Kalau ingin anak­nya maju, semuanya bu­tuh biaya. Misalnya program sekolah ada 10, yang dibiayai pemerintah cuma 6. Program yang empat lagi, tentu dari komite itu,” tandas Adib. (tin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top