Jakarta, METRO–Komisi VII DPR RI mendukung langkah Pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk membangun transmisi listrik green super grid dan penggunaan teknologi smart grid dan smart control center di Tanah Air. Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia dengan tetap menjaga keandalan listrik sebagai upaya mencapai net zero emissions (NZE) tahun 2060.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan dukungannya kepada pemerintah dan PLN dalam meningkatkan pemanfaatan EBT di Indonesia.
“Komisi VII DPR RI mendukung Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, dan Dirut PLN atas rencana pembangunan infrastruktur dasar ketenagalistrikan termasuk super grid dalam rangka mengoptimalisasi potensi EBT,” ucap Sugeng dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM dan PLN, Rabu (15/11), di Jakarta.
Dirinya juga mendukung PLN untuk terus melanjutkan dan memperkuat digitalisasi kelistrikan dan pembangunan infrastruktur dasar ketenagalistrikan untuk implementasi smart grid agar pemanfaatan EBT dapat lebih optimal.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu menjabarkan, pihaknya mencatat potensi EBT di seluruh Indonesia mencapai 3.687 Gigawatt (GW). Potensi tersebut meliputi surya, hidro, bioenergi, angin, panas bumi dan laut.
“Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam, untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pencapaian target bauran EBT,” ujar Jisman.
Namun, dirinya mengatakan lokasi potensi EBT yang besar pada umumnya jauh dari lokasi pusat beban. Dengan begitu, diperlukan penguatan infrastruktur transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan energi listrik dari lokasi potensi EBT menuju ke pusat beban yang saat ini masih di pulau Jawa.
“Oleh karena itu, Indonesia berencana mengembangkan super grid guna meningkatkan konektivitas dan mengoptimalkan potensi EBT di 5 pulau utama, yakni Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Bali,” jelasnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menambahkan, Pemerintah dan PLN telah menyepakati penambahan pembangkit 75 persen akan berasal dari EBT dan 25 persen dari gas sampai 2040.
Skenario tersebut terangkum dalam skema Accelerated Renewable Energy Development (ARED) di mana pengembangan sistem interkoneksi listrik bersih antar pulau green super grid. Dengan pembangunan tersebut, penambahan kapasitas pembangkit EBT bisa meningkat dari 22 gigawatt (GW) menjadi 61 GW pada 2040.
“Salah satu prioritas tinggi adalah bagaimana Sumatra dan Jawa ini bisa disambungkan. Bagaimana potensi hidro dalam skala yang cukup besar, terutama di daerah-daerah Sumatra bagian utara, Aceh dan Pantai Barat Sumatra ini semuanya bisa dibangun dan kemudian produksi listriknya bisa disalurkan ke pulau Jawa,” paparnya.
Darmawan juga menjelaskan bahwa penambahan pembangkit EBT yang berbasis pada surya dan angin yang bersifat intermiten akan memberi tekanan cukup besar pada keandalan sistem kelistrikan PLN saat ini. Adanya intermintensi tersebut membutuhkan inovasi teknologi agar sistem PLN tetap stabil. (hsb/rel)
