Menu

Komisi IV Sidak ke PT. KAS Kabupaten Limapuluh Kota

  Dibaca : 670 kali
Komisi IV Sidak ke PT. KAS Kabupaten Limapuluh Kota
SIDAK— Komisi IV DPRD Sumbar dan rombongan turun ke Kabupaten Limapuluh Kota dan sidak ke PT. Koto Alam Sejahtera di Jorong Polong Duo, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat bersama rombongan melakukan kunjungan ke Lima Puluh Kota dan sidak ke sebuah perusahaan tambang galian C yakni, PT. Koto Alam Sejahtera (KAS) Kamis, (14/1).

PT. Koto Alam Sejahtera merupakan suatu usaha pertambangan yang berlokasi di Jorong Polong Duo, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya juga terletak di jalan Sumbar-Riau.

Tim Rombongan Komisi IV dipimpin sekretaris komisi Lazuardi Erman ( Partai Golkar) dan didampingi anggota Artati ( PAN) Syawal ( PPP) dan Suharjono (Demokrat), meninjau dan memeriksa kelengkapan surat-surat izin tambang galian C yang dimiliki PT.KAS.

Menurut Sekretaris Komisi IV Lazuardi Erman, awalnya masyarakat mengadukan ke DPRD Sumbar tentang kajian lingkungan dan perizinan lingkungan dan keselamatan pertambangan.

“Laporan tersebut pada 2019 lalu. Pada saat itu kita sikapi dengan rapat bersama dengan pihak terkait baik pemerintah dan perusahaan, pada saat itu juga dilakukan kunjungan lapangan juga,  disepakati saat itu akan melengkapi perizinan oleh perusahaan ini (PT. KAS), “ katanya kepada awak media.

Lazuardi Erman menegaskan, namun pada  kunjungan saat ini,  masih ditemukan belum juga selasai soal perizinan UKL-UPL maupun limbah B3. Padahal sudah setahun tepat bulan maret 2020 diajukan ke Pemkab Limapuluh Kota.

“Saya lihat ada sesuatu, ini kok belum clear! Nanti kita akan lihat apa permasalahan. Apa di pemerintahan daerah atau di perusahaan. Kita kasihan juga dengan perusahaan dengan modal besar ini dilalai-lalaikan. Kita lihat itikad baiknya. Disamping itu, di sini kita sharing kewenangan, antara Pusat,  Provinsi Kabupaten,” ungkapnya.

Sementara itu,  Manajer HRD PT. KAS Rais mengatakan,sebelumnya juga hearing tahun 2019 lalu dengan DPRD Provinsi Sumbar dan telah laksanakan terkait dengan pengelolaan limbah dan telah disiana pengelolaan agar lumpur dan limbah tidak sampai ke masyarakat.

“Untuk izinpun sudah kita ajukan dan syaratnya telah dilengkapi ke pihak terkait cuma ada beberapa kendala, dan terakhir sebulan yang lalu sudah ada kunjungan lapangan dari pihak terkait, saat ini kita menunggu. Sembari itu kita intens berkomunikasi,” katanya.

Ia menyebut, untuk hasil produksi sebelumnya PT. KAS menyuplai suport kebutuhan tol Padang- Pekanbaru- Dumai.

“Sampai hari ini kita slow down dikarenakan market kita belum ada. Karyawan dirumahkan karena aktivitas belum ada.” katanya.

Sementara ditempat yang sama, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sumbar John Edward mengatakan, untuk limbah B3 yang perusahan yang mengatongi izin Pangkalan  di Kabupaten 50 Kota yakni ada dua perusahaan Berkat Bhineka ( Timah Hitam) dan Atika Tunggal Mandiri.

”Ada 18 perusahaan lain masih tahap proses tapi untuk izin persoalan limbah kewanangan ada di Dinas Lingkungan Hidup yang lebih jelasnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk perusahaan galian C (batuan) ada sekitar 20 perusahaan namun yang beroperasi hanya tujuh perusahaan.

Sebelumnya, 16 Januari 2020 , Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi meninjau sejumlah tambang batu yang dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota karena diduga berdampak pada permukiman penduduk.

Kunjungan tersebut menyikapi banyaknya laporan dari masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota terkait aktivitas pertambangan. Warga khawatir bisa memicu bencana banjir dan longsor. Selain itu, aktivitas pengeboman yang dilakukan di areal tambang juga meresahkan masyarakat sekitar

Ada yang rumahnya terdampak seperti retak-retak serta guncangan yang mengganggu kenyamanan penduduk, ini temuan yang akan ditindaklanjuti Menurut Supardi, hal ini tentu tidak diperbolehkan jika areal tambang dekat dengan pemukiman.

Menurut dia pihaknya tidak menolak investasi namun aksi tersebut harus sepadan dengan hasil yang didapat karena akan berdampak pada kondisi lingkungan. Jangan hanya keuntungan sedikit kita pertaruhkan dengan kerusakan lingkungan yang diwariskan masa depan anak cucu nantinya serta ekosistem yang ada.

Saat itu, Ketua DPRD Sumbar Suapardi bersama rombongan Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lainnya mengunjungi tiga lokasi tambang yang ada di Kecamatan Pangkalan Kabupaten 50 Kota.

Perusahaan yang dikunjungi adalah PT Koto Alam Sejahtera (KAS), Habasa dan ATM yang berada di Kecamatan Pangkalan.

Pada Februari 2019, puluhan warga dari kaum suku Melayu Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat sempat menutup akses jalan ke wilayah operasional PT Koto Alam Sejahtera di Nagari Koto Alam dan berujung pada pelaporan PT Koto Alam Sejahtera ke Polres Limapuluh Kota.

Warga menuntut perusahaan mengganti rugi lahan mereka yang terdampak akibat aktivitas perusahaan tersebut. Salah satu pemilik tanah yang mengaku dirugikan bernama Yulfida.

Saat itu, Perwakilan PT Koto Alam Sejahtera, Rais yang menemui warga didampingi aparat TNI dan kepolisian mengatakan bagi warga yang tidak senang mempersilahkan untuk melaporkan dan mengguggat ke kepolisian.

Kamis, 19 Desember 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turun ke Nagari Koto Alam. Saat itu, rombongan dipimpin Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dinas ESDM Sumbar Azril A.

Tim menapaki areal perbukitan yang ada retakan sepanjang 300 meter dengan lebar yang bervariasi antara 80-120 cm. Perbukitan yang retak, juga jalur ini juga termasuk jalur daerah yang rawan gerakan tanah.

Saat itu, ada tiga perusahan yang dilakukan uji petik kekuatan ledakan, yakni PT Koto Alam Sejahtera (KAS), PT Hasabah dan PT Atika Tunggal Mandiri (ATM). (*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional