Close

Komisi IV Pertanyakan Validitas Data Dinsos, Faisal: Banyak Warga Miskin tak Terdaftar di DTKS

Rapat— Komisi IV DPRD melakukan rapat pembahasan LKPj TA 2020 bersama SOPD Pemko Padang. 

PERMINDO, METRO
Sekretaris Komisi IV DPRD Padang, Faisal Nasir meradang saat melakukan rapat pembahasan LKPj TA 2020 bersama Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Hotel Rocky Plaza.

Dalam kesempatan tersebut, Faisal Nasir mempertanyakan kinerja dari Dinas Sosial Kota Padang yang dirasa dalam penginformasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

“Saat ini masih banyak warga miskin yang tidak masuk dalam daftar DTKS. Tetapi Dinas Sosial selalu menceritakan yang enak-enak didengar saja. Ingat, kita lemah dalam hal sistem, dan DTKS masih jauh dari harapan. Oleh karena itu,  masih banyak data yang ganda, orang yang mampu dalam menerima bantuan dari pemerintah. Ingat RT/RW tidak dilibatkan Pekerja Sosial Masyaralat (PSM) dalam hal pendataan warga,” tegasnya.

Anehnya, Dinas Sosial selalu mempersalahkan PSM yang bertugas melakukan pendampingan dan pendataan bagi masyarakat penerima bantuan sosial (bansos).

“Sampai saat ini tidak ada evaluasi yang dilakukan Dinas Sosial terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh PSM. Parahnya, petugas PSM yang bekerja dilapangan tidak mempunyai gaji dalam hal pendataan. Ini yang sangat kita sesalkan sekali. Dinas Sosial harus menganggarkan gaji mereka (PSM),” jelas kader PAN ini.

Ketua Komisi IV DPRD Padang, Azwar Siry meminta wali kota membuat Perwako. Agar ini tak berlarut terjadi dan bantuan yang turun tepat sasarannya. “Wali Kota harus berani ambil tindakan, jangan bisu,” tukasnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Sosial Kota Padang, Yoserizal mengatakan DTKS itu di dapat dari kelurahan. “Tidak mungkin kelurahan dan perangkatnya tidak mengetahui data yang diberikan. Saya berpendapat alur pengiriman data yang tidak diketahui oleh lurah dan perangkatnya,” jelas Yoserizal.

Menurut dia, seharusnya, sebelum dikirim ke Dinas Sosial, data tersebut harus dipaparkan dalam musyawarah kelurahan.

Pada saat ini DTKS Kota Padang sebanyak 60 ribu KK, dan telah ada tambahan 12 ribu KK. ”Kita saat ini sedang mengusulkan data 78 KK tersebut.  Semoga data tersebut masuk dan diterima,” sebutnya. (ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top