Close

Komisi III Minta Muatan Ranperda Nomor 1 Tahun 2011 Diperjelas

Komisi III DPRD Sumbar saat berdiolog dengan jajaran Pemprov Jatim terkait saat kunjungan kerja

Peraturan daerah (Ranperda) Perubahan ke tiga Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum masih dalam pembahasan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Komisi III DPRD Sumbar menargetkan pembahasannya akan diselesaikan secepatnya.

Perubahan ke tiga Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum tersebut didasari dengan adanya peralihan kewenangan pusat pemotongan hewan. Ada beberapa yang akan direvisi dalam perda tersebut. Seperti halnya perubahan tarif terhadap jasa pelayanan.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar Murdani beberapa waktu lalu mengatakan, pengelolaan rumah potong moderen di Kota Payakumbuh telah beralih kewenangan ke kabupaten/kota. Sehingga retribusi pelayanan laboratorium kesehatan dan klinik hewan tidak dapat dipungut lagi.

”Sesuai dengan regulasi yang berlaku, retribusi pelayanan laboratorium kesehatan dan klinik hewan merupakan jenis retribusi umum, karena kewenangan sekarang berubah maka Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mesti diubah agar tidak menyalahi aturan yang berlaku,” jelasnya.

Dia juga mengatakan perobahan ini merupakan upaya mendasar untuk mengantisipasi permasalahan Hukum di kemudian hari. Karena itu, pembahasan Ranperda ini akan dilakukan secara komprehensif dan mendalam.

Terpisah Anggota Komisi III, Liswandi menambahkan, regulasi ini akan menjadi landasan pencarian PAD melalui pelayanan kesehatan hewan, pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, dan pelayanan laboratorium kesehatan yang dikelola oleh UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar.

Dia berharap aturan ini bisa memberi dampak positif terhadap pelayanan. DPRD tetap mengingatkan, pungutan yang dilakukan pemerintah daerah harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan. Ranperda ini membahas tentang retribusi yang diambil dari pusat kesehatan hewan, maka setiap sarana dan prasarana lengkap agar pelayanan optimal.

Komisi III menekankan, pemerintah mesti memperjelas muatan Ranperda ini, salah satu objek retribusi baru yang akan diinput adalah kesehatan hewan. Apakah hewan peliharaan seperti anjing, kucing dan kera masuk dalam kriteria retribusi, ketika Ranperda ini telah diterapkan apakah sumber daya manusia (SDM) telah disiapkan oleh pemerintah daerah.

Hadirnya revisi perda ini diharapkan mampu memberikan stimulus tumbuh dan berkembangnya investasi. Di samping yang harus mendapat perhatian yakni penyederhanaan pungutan, perbaikan, sistem dan prosedur pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan aturan dengan tegas.

Liswandi menambahkan, selain retribusi dari pusat kesehatan hewan, Rumah Sakit Paru Sumbar juga menjadi objek baru regulasi ini. Untuk memperdalam muatan revisi Perda, Komisi III berencana akan melakukan studi banding ke Provinsi Jawa Barat dan Yogjakarta.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, Pembangunan rumah potong itu sudah dirancang sejak 2008 dan diresmikan pada tahun 2016. Ini merupakan kerjasama Pemrov Sumatera Barat, Kementerian Pertanian dengan Pemerintahan Spanyol.

Pembangunannya diawali dengan membangun fisik bangunan, dan kemudian disusul dengan pengadaan mesin potong hewan. Karena mesin potong hewan merupakan bantuan Spanyol, teknisi yang ada di Sumbar, harus mempelajari lagi untuk melakukan operasionalnya. Sehingga, dengan beralih kewenangan pengelolaan lebih optimal.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar telah melayangkan surat Nomor 188/544/Huk-2019 mengenai usulan pembahasan Ranperda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus menjelaskan, terjadinya peralihan kewenangan pengelolaan rumah potong hewan modern di kota Payakumbuh, melalui perubahan peraturan Daerah tentang perubahan kedua Atas Perda Nomor 1tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.Iklan Dalam Berita

Sesuai dengan pasal 111 UUD nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka laboraturium kesehatan dan klinik hewan termasuk dalam Retribusi Jasa Umum,” katanya.

Guspardi juga menyampaikan, agar setiap fraksi bisa mempelajari dan mendalami substansi dari Ranperda yang diajukan dan menyusun pandangan fraksinya yang akan disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD pada hari Senin tanggal 25 Maret lalu. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top