Menu

Komisi III DPRD Agam Datangi Dishub Sumbar Pertanyakan Pengelolaan UPTD PKB

  Dibaca : 662 kali
Komisi III DPRD Agam Datangi Dishub Sumbar Pertanyakan Pengelolaan UPTD PKB
Komisi III DPRD Agam Datangi Dishub Sumbar Pertanyakan Pengelolaan UPTD PKB

AGAM, METRO
Komisi III DPRD Agam melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Perhubungan Sumbar, Selasa (3/2). Rombongan Komisi III dipimpin Ketua Komisi III Aderia dan juga hadir wakil ketua DPRD Marga Indra Putra , Wakil Ketua Komisi Efi Suardi, Syafrudin sekretaris komisi, anggota Komisi III Nesi Harmita, Doddi ST, Hendrizal, Antonis ,Irfawaldi, Fairisman dan di dampingi dari Sekretariat dewan.

Rombongan Komisi III diterima Kadis Perhubungan Heri Nofiardi, Sekretaris dinas Perhubungan Alfiandri,hadir Kabid LLPK ,kepala UPTD Wil II dan Kasi angkutan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Agam Aderia menyampaikan, maksud dari kunjungan ini adalah dalam meminta informasi dan berharap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dapat segera peroperasi kembali

“Kita tahu sekarang Uji kir untuk kendaraan umum dan barang tidak bisa dilaksanakan karena kedua kantor itu belum ada Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) dan belum akreditasi sebagai mana aturan yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan darat Kementerian Perhubungan RI,” ujar Aderia.

Dengan ditutupnya Kantor UPTD PKB Kota Bukittinggi dan Pemda Agam sejak 1 Januari 2021 tentunya membuat masyarakat kebingungan mengurus KIR dan harus ke wilayah lain untuk uji kir ke mana.

DPRD Agam khususnya Komisi III bersama pemerintah daerah mendorong setiap kebutuhan yang diperlukan bisa dapat Akreditasi dan keresahan masyarakat tentang uji kendaraan ini cepat terjawab . “Kita tahu sebelumnya yang mengelola propinsi setelah otonomi daerah diserahkan pengelolaannya oleh Pemprov Sumbar ke Pemko Bukittinggi dan Pemkab Agam,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut anggota komisi III Hendrizal, Efi Suardi, Syafrudin dan Doddi ST didampingi tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)juga mengusulkan kepada Dinas Perhubungan untuk membenahi rambu-rambu di Kelok 44 karena Kelok 44 itu hanya satu ada di Indonesia dan perlu dibenahi.

Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Heri Nofriardi menjelaskan, masalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang ada di Gadut sekarang tidak bisa dikelola oleh dua daerah, Kementerian perhubungan akan mengeluarkan akreditasi setelah dua daerah duduk bersama. Antara Sekda Agam dan Sekda Bukittinggi dan juga dihadiri Sekda Propinsi sudah duduk bersama untuk mencari kesepakatan nama yang akan dinaikan ke Kementerian Perhubungan.

Tidak ada permasalahan dan juga diminta kepada Dinas Perhubungan Bukittinggi dan Dinas Perhubungan Agam membuat berita acara pengelolaan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dengan mencantumkan kewajiban masing-masing dalam pengelolaannya, tapi untuk dilanjutkan akreditasi tetap satu nama karena itu sesuai dengan aturan. (pry)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional