Menu

Komisi III Dorong Optimalisasi Aset Daerah, Pengelolaan Aset yang Benar Bisa jadi Sumber PAD

  Dibaca : 374 kali
Komisi III Dorong Optimalisasi Aset Daerah, Pengelolaan Aset yang Benar Bisa jadi Sumber PAD
Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar Ismunandi memimpin rapat kerja tentang pertanggungjawaban.

Salah satu cara men­dorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan pengelolaan aset yang baik, benar, dan menguntungkan. Banyak cara mengelola aset, termasuk menggandeng pihak perguruan tinggi yang memiliki gudang ahli segala ilmu.

Sejalan dengan penilaian LHP BPK tahun 2020, per­soalan aset dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Sumbar menjadi perhatian Komisi III DPRD Sumbar. Komisi III akan ikut mengawasi dari hasil penilaain BPK untuk APBD 2020 ter­sebut.

Bahkan disebut,  dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Su­matera Barat, ditemukan se­jumlah unit barang milik daerah yang masih dikuasai oleh oknum mantan pejabat Sumbar.

Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar Ismunandi, menyam­paikan, persoalan aset Pem­prov Sumbar  cukup rumit.  Misalnya soal tanah atau lahan yang ada di Bukittinggi. Ada yang terbengkalai dan ada pula yang diduga dicaplok oleh pihak lain.

Untuk itu, dia menekankan agar Pemprov Sumbar khu­sunya Biro Aset bisa melakukan pendataan dan penertiban aset ini. Padahal jika aset ini terdata dengan baik, maka pengem­bangan aset masih bisa dila­kukan sehingga memberikan pendapatan bagi daerah.

Dia menilai pemerintah provinsi belum optimal dalam memanfaatkan potensi aset daerah sehingga pendapatan daerah terkesan stagnan. “Selama ini pemprov diman­jakan dengan dana perim­bangan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pusat,” katanya.

Menurutnya, berbicara masalah aset milik Pemprov Sumbar tidak hanya pada jumlah barang melainkan me­nye­luruh mulai dari fungsi sampai sarana dan prasarana pendukung. Perlu juga dilirik mengenai pemanfaatan tek­nologi informasi untuk meng­optimalkan aset.

Komisi III mendorong opti­malisasi aset daerah sebenar­nya sejak lama dan sangat berharap aset daerah bisa menjadi dorongan PAD, selain dari sektor pajak yang selama ini jadi primadona pendapatan.

Aset daerah yang tersebar berupa lahan dan gedung bila dimanfaatkan dengan baik bisa menjadi bagian dari sektor pendapatan. Tentunya penge­lolaan aset harus dijalankan dengan penunjukan khusus pejabat yang menangani aset harus mempunyai SDM ber­kualitas.

Sementara, menyoroti ma­salah tata kelola. Ia juga mengharapkan pola baru pe­nge­lolaan aset daerah yang selama ini masih kurang me­muaskan. Sudah saatnya, penge­lolaan aset bisa meng­gandeng akademisi perguruan tinggi mulai dalam pendataan sampai pengelolaan.

Selain itu akses informasi kepemilikan aset-aset milik peme­rintah provinsi juga kurang infor­matif, dan saatnya harus diperbaiki.

Menurut dia, pemerintah pusat dalam kondisi saat ini juga kewalahan karena APBN ha­rus tersedot untuk penanganan pandemi Covid-19. “Kita juga demikian sehingga harus ada upaya maksimal dalam mencari pendapatan daerah,” katanya.

Untuk itu, ia menambahkan, salah satu upaya yang harus dilakukan untuk optimalisasi pendapatan adalah dengan melakukan penataan aset da­erah yang tersebar di seluruh Sumatera Barat.

“Aset ini memiliki hubungan dengan pendapatan daerah. Apalagi dengan kondisi pan­demi Covid-19 ini, APBD ter­sedot dalam upaya pemulihan ekonomi, dan PAD juga ter­dampak. Untuk itu, setiap pe­luang harus di­mak­simalkan,” katanya.

Ismunandi juga menying­gung soal pendapatan dari pajak kendaran bermotor. Nah, agar masyarakat sadar mem­bayar pajak, terutama ken­daraan bermorot, maka laya­nan juga harus maksimal. Petugas Samsat mesti mem­berikan layanan terbaik dan sarana prasarana juga harus dilengkapi.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi me­minta pe­merintah provinsi memiliki inovasi dalam mencari pendapatan daerah sehingga program pem­bangunan di da­erah itu tetap ber­lanjut meskipun berada di tengah pandemi Covid-19.

“Alokasi dana transfer ke daerah khususnya berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus diprediksi me­nga­lami penurunan pada 2021,” ucapnya.

Dalam menyikapi hal itu pemerintah daerah harus ber­inovasi dalam mencari sumber pendapatan daerah atau sum­ber pembiayaan pembangu­nan agar keberlanjutan pem­bangunan daerah dapat dilak­sanakan.

Pemprov bersama DPRD Sumbar telah menyepakati APBD 2021 sebesar Rp6,73 triliun.  Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah sebe­sar Rp 6,51 triliun meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,33 triliun, pen­dapatan transfer sebesar Rp4,1 triliun lalu pen­dapatan lain-lain yang sah se­besar Rp 36,03 miliar. Kemudian untuk belanja daerah sebesar Rp 6,71 triliun yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 5,08 triliun, belanja modal Rp 665,95 miliar, belanja tidak terduga Rp 53,81 miliar dan belanja transfer Rp 917,64 miliar. (*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional