Menu

Komisi II Minta Rencana Pengenaan PPN Bahan Pokok Ditinjau Kembali, Arkadius: Masyarakat Bisa Tambah Sengsara

  Dibaca : 130 kali
Komisi II Minta Rencana Pengenaan PPN Bahan Pokok Ditinjau Kembali, Arkadius: Masyarakat Bisa Tambah Sengsara
Arkadius Datuak Intan Bano Ketua Komisi II DPRD PADANG

PADANG, METRO–Komisi II Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), tegas me­minta pemerintah pusat untuk  meninjau kembali rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada sejumlah bahan pokok.

Ketua komisi yang mem­bidangi ekonomi tersebut Arkadius Datuak Intan Ba­no  mengatakan, rencana itu  akan lebih me­nyeng­sarakan masyarakat yang tengah berada pada kon­disi sulit.

“ Untuk rencana ini, dipastikan masyarakat se­makin sengsara dimana kondisi masih pandemi , pergerakan dibatasi, la­pangan pekerjaan sulit, kemiskinan meningkat di­tam­bah nanti akan terjadi kenaikan bahan pokok yang merupakan kebutuhan super primer,” katanya saat dihubungi, Jumat (11/6).

Dia mengatakan menu­rut undang-undang terkait mestinya bahan pokok ti­dak dikenakan pajak, na­mun kenapa disaat yang sulit undang-undang itu direvisi, ada apa dengan negara apa benar-benar krusial kondisi keuangan negara hingga membe­ratkan kepada masya­ra­kat.

Kondisi sekarang daya beli masyarakat rendah dan pertumbuhan eko­no­mi Sumbar pada kuartal pertama minus 0,6 persen, diharapkan di kuartal ke­dua bisa menjadi satu per­sen.

“Secara keseluruhan pada tahun 2021, target pertumbuhan ekonomi Sum­bar berada pada angka 4,7 persen hingga 5 persen, karena daya beli masya­rakat turun maka pertum­buhan ekonomi Sumbar masih dalam keadaan minus,” katanya.

Dia menghimbau pe­me­rintah mesti melihat secara jernih persoalan keuangan negara, katakan kepada masyarakat apa yang terjadi setransparan mungkin. Meski rencana pengenaan pajak bahan pokok masih dalam pem­bahasan,namun diharap­kan segeralah dihentikan.

Jika masih dilanjut­kan, pihaknya akan berkoor­dinasi dengan gubernur  untuk mengambil sikap demi kepentingan masya­rakat daerah.

“ Pengambilan sikap ini, tentu mesti melewati me­ka­nisme-mekanisme ter­kait hingga menetapkan keputusan strategis secara institusi,” katanya.

Dia mengatakan me­nge­nakan pajak  bahan pokok, merupakan upaya untuk menutupi defisit yang kontradiksi dengan kebija­kan recovery ekonomi, hingga saat ini, program itu belum berjalan optimal, dibuktikan dengan masih rendahnya daya beli ma­syarakat. (03)

Seperti diketahui, pe­me­rintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pe­ne­rimaan negara melalui sektor perpajakan. Yang terbaru, pemerintah be­ren­cana mengenakan Pa­jak Pertambahan Nilai (P­PN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako).

Aturan sembako bakal kena PPN ini tertuang da­lam Revisi Undang-Un­dang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Mengacu Pasal 4A RUU KUP, sembako di­ha­pus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Sembako sebagai ba­rang yang sangat dibutuh­kan oleh rakyat sebelum­nya tidak dikenakan PPN, seperti diatur dalam Pera­turan Pemerintah (PP) No­mor 144 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Ke­ua­ng­an Nomor 116/PMK.010/2017.

Untuk diketahui, dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Kamis (10/6/2021), PPN merupakan pajak yang di­ke­nakan atas setiap per­tambahan nilai dari barang atau jasa dalam pereda­rannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Go­ods and Services Tax (G­ST).

PPN termasuk jenis pa­jak tidak langsung, mak­sud­nya pajak tersebut di­setor oleh pihak lain (peda­gang) yang bukan penang­gung pajak atau dengan kata lain, penanggung pa­jak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pa­jak yang ia tanggung.

Saat ini, Indonesia me­nga­nut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum uta­ma yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Un­dang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Pada dasarnya, semua barang dan jasa meru­pakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, se­hingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertam­ba­han Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagai­mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18/2000 tidak dikenakan PPN.

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional