Menu

Komisi II DPRD Padang Belajar ke Banda Aceh, Terapkan BLUD Dalam Pengelolaan Pasar

  Dibaca : 975 kali
Komisi II DPRD Padang Belajar ke Banda Aceh, Terapkan BLUD Dalam Pengelolaan Pasar
Ketua Komisi II DPRD Padang Yandri, S.Pd, M.Pd menyerahkan cinderamata kepada Dinas UMKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Komisi II DPRD Kota Padang kunjungan kerja ke Dinas UMKM dan Perdagangan serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Banda Aceh. Kunjungan tersebut untuk melihat pengelolaan pasar rakyat yang di kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan diatur dalam perwako daerah tersebut.

Kunjungan kerja Komisi II DPRD Padang ke Dinas UMKM dan Perdagangan serta DPR Kota Banda Aceh, dipimpin Ketua Komisi II, Yandri, S.Pd, M.Pd, didampingi Wakil Ketua Komisi II H.Muharlion, S.Pd, anggota Komisi II, H.Edmon,SE, Irawati Meuraksa,SP, Dasman, Boby Rustam, Maelasa Wawaru, SH, dan sekretariat pendamping.

Untuk mengetahui seperti apa pola penerapan BLUD tersebut, komisi II DPRD Padang memilih Banda Aceh sebagai kunjungan. Terhitung dari 23 – 26 Februari 2020.

Aceh, merupakan salah satu daerah yang menerapkan sistem badan layanan umum daerah (BLUD) dalam pengelolaan pasar tradisional untuk meningkatkan pelayanan kepada pedagang. Hal ini dikarenakan berkembangnya persaingan pasar dan banyaknya toko modern.

Penerapan BLUD dalam pengelolaan Pasar ini yang menarik perhatian DPRD Kota Padang untuk mempelajarinya dan menerapkannya di Kota Padang. Sebab dengan sistem Blud akan membuat SKPD terkait lebih leluasa dalam mengelola pasar, baik pedagang maupun anggaran yang dihasilkan dari retribusi pedagang untuk kemajuan pasar.

Dengan model BLUD pasar akan dikelola oleh SKPD, tidak lagi dikelola Pemda, sehingga ketika ada permasalahan misalnya membutuhkan biaya untuk perbaikan fasilitas yang rusak bisa langsung dijalankan. Meski meneraokan BLUD dalam pengelolaan pasar, tetap masih mendapatkan kucuran dana baik dari APBD maupun APBN, bahkan pihak ke tiga sekali pun.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Yandri Hanafi mengatakan, pengelolaan pasar rakyat di Banda Aceh tak tergantung pada APBD, sehingga pedagang tak terbebani berat. BLUD tersebut berdiri sendiri dan struktur kepengurusannya di SK kan pemerintah Banda Aceh.

“Pengurus yang ditunjuk mencari donatur untuk pembiayaan operasional pasar selain diminta pada pedagang. Jika dari APBD diambilkan, tentu terbatas mendapatkannya, makanya di kelola seperti itu,” jelasnya.

Menurutnya, pengelolaan pasar dengan cara demikian, sangat menguntungkan pedagang sekitar dan operasional pasar yang ditetapkan terbantu secara maksimal.

Komisi II DPRD Padang akan berusaha menyamakan persepsi dalam pengelolaan pasar nantinya yang tentu akan dibicarakan dulu bersama anggota komisi, pimpinan, dan Dinas Perdagangan (Disdag) Padang.

“ Jika perlu kita akan usulkan Ranperda tentang pembinaan pasar kepada Pemko Padang, agar sinkronisasi terwujud dan kemajuan pasar terealisasi,” papar kader PAN ini.

DPR Kota Banda Aceh sambungnya Anggota dewannya bersinergi dalam pelaksanaan pengembangan pasar rakyat itu. Buktinya mereka ikut memperjuangkan keluhan yang dialami oleh pedagang.

“ Ke depan kita akan buat konsep yang serupa dalam pengelolaan pasar. Agar perubahan terlihat dan pasar sebagai pusat perdagangan terwujud secara nyata,” sebutnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Muharlion menyampaikan, sekaitan Pengelolaan Pasar di Banda Aceh, hampir sama dengan Kota Padang, tetap di bawah dinas Perdagangan yang ada UPT pasarnya. Di banda aceh penataan pedagang sudah pakai sistem zonasi.

“Ada pasar yang dibuat sedikit modern yang sistem pembayaran iuran tidak di pungut langsung ke pedagang. Namun pedagang tiap hari bayar langsung ke pengelola di kantor pasar. Dan sudah pakai sistim untuk menghindari kebocoran,” ungkap Muharlion kader PKS ini.

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Boby Rustam menambahkan di Aceh, walupun ketat dengan aturan tapi ekonomi kerakyatannya sangatlah bagus.

“ Di Aceh tidak berlaku jam malam, tapi kehidupan kuliner di Àceh dan geliat ekonominya sangat bagus. Begitu juga dengan panataan pedagang. Malahan Aceh masuk kategori terbaik kedua setelah Yogyakarta dalam tata kelolah kuliner, serta pembinaan ekonomi kerakyatan dan tata kelola pasar tradisionalnya,”  pungkas Boby Rustam yang juga kader Gerindra ini. (*)

Editor:
KOMENTAR

1 Komentar

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional