Close

Komisi I DPRD Sumbar Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

RAPAT KERJA--Komisi I DPRD Sumbar saat rapat kerja dengan semua mitra kerja di Bukittinggi.

BUKITTINGGI, METRO–Meminimalisasi temu­an atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan da­e­rah dan menghindari dam­pak hukum karena kelalaian dalam realisasi anggaran, komisi I DPRD Sumbar melakukan rapat kerja dengan semua mitra di kota Bukit Tinggi 14-17 Juni 2022.

Rapat kerja tersebut juga membahas  LHP-BPK dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggung-jawaban APBD 2021, guna menghasilkan keputusan optimal dalam menetapkan menjadi Peraturan daerah nantinya.

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung ketua komisi Syawal, dengan wakil ketua Maigus Nasir dan sekretaris Rafdinal, dan di hadiri anggota komisi seperti Hendra Irwan Rahim, Yunisra Sahiran dan Leliarni.

Pada kesempatan ter­sebut ketua komisi 1 DPRD Sumbar Sawal mengatakan, semua mitra kerja harus secara cermat da­lam merealisasikan anggaran, sehingga bisa dipergunakan secara optimal, dan menghindari adanya kelalaian dalam hal tersebut.

“Kami meminta kepada semua pihak, khususnya mitra kerja, agar bisa merealisasikan anggaran secara optimal, tapi harus jauh dari kelalaian penggunaan, sehingga tidak berdampak buruk, dan da­lam pemeriksaan tidak di­temukan kejanggalan, sehingga tidak memiliki efek hukum nantinya,” tegas Syawal.

Pertemuan tersebut juga mengakomodir semua masukan, serta koreksi terhadap mitra kerja, sehingga hasil yang didapatkan setelah ini akan mendekati sempurna dan jauh dari keteledoran.

“Kita menerima masukan mitra, namun juga tetap melakukan koreksi, sehingga hasil rapat kerja ini akan jauh lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak, termasuk masya­rakat Sumatera Barat,” tambahnya.

Pernyataan tersebut dipertegas Hendra Irwan Rahim, dimana dalam men­jalankan fungsi kontroling atau pengawasan serta pembuat aturan dan penganggaran, sangat pen­ting untuk menghimpun semua masukan, baik dari masya­rakat langsung maupun mitra kerja, se­hingga jelas dan bermanfaat nantinya setelah menjadi aturan.

“Kita laksanakan tugas pokok kita yakni legislasi, kontroling, dan budgeting, guna kepentingan semua pihak, tentunya untuk ma­syarakat secara keseluruhan, dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak, termasuk juga mitra, seperti yang kita lakukan saat ini,” papar Hendra Irwan Rahim. (hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top