Komisi C DPRD dengar Curhatan Disdik Payakumbuh, Peminat SMP Negeri Minim

SUKARNOHATTA, METRO–Komisi C DPRD Kota Payakumbuh mendengar curhatan dan keluhan dari Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam rapat kerja di ruang rapat kantor DPRD setempat, Senin (26/7). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi C Ahmad Zifal, dan diikuti oleh Wakil Ketua Mesrawati, Sekretaris Syafrizal, anggota Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Suparman, Mawi Etek Arianto, serta Yendri Bodra Dt. Parmato Alam. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh AH A­gustion didampingi Sekretaris Joni dan Kabid PTK Danil Devo.

Kadis Agustion menyampaikan kondisi se­kolah negeri saat ini, khu­susnya sekolah mene­ngah pertama (SMP). Pemerintah terus mendo­rong efektifitas zonasi sekolah berdasarkan da­sar hukum sistem zonasi yakni Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 Tentang “Penerimaan Peserta Didik Baru 2018” yang kemudian disempurnakan dengan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019 Terkait Perubahan Atas Pe­raturan Mendikbud Nomor 51 Tahun 2018. “Zonasi ditujukan agar tak ada se­kolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit. Sistem se­kolah unggulan ini meraih kritikan karena beberapa siswa malah diterima di sekolah yang memiliki ja­rak yang lebih jauh ketimbang sekolah terdekat,” ujar Kadis.

Untuk itu, kata Agustion, diaturlah penerimaan peserta didik baru lewat 4 hal. Yang pertama jalur zonasi bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zona yang telah ditetapkan. Prioritas utama jalur zonasi adalah calon siswa yang rumahnya berada di RT yang sama dengan sekolah yang dituju. Sedangkan pada prioritas kedua, zonasi diperluas dengan RT irisan di sekitar sekolah berada atau masih satu RW de­ngan lokasi sekolah. “A­dapun terkait dengan proporsi jalur masuk, jalur zonasi untuk SD minimal 70 persen dan SMP-SMA minimal 50 persen,” ujar­nya.

Untuk jalur prestasi, Agustion menjelaskan kalau konsep ini ditujukan untuk membangun iklim kompetisi yang mendo­rong prestasi peserta di­dik. Pada jalur prestasi untuk anak SMP-SMA dapat menggunakan rapor dan juga prestasi akademik maupun non-akade­mik. “Pro­porsi jalur masuk pres­tasi SD tak menggunakan jalur ini. Adapun SMP-SMA menggunakan sisa kuota,” ungkapnya.

Jalur terakhir, papar Agustion, adalah jalur perpindahan tugas yakni sekolah mengakomodasi peserta didik yang berpindah tempat karena hal yang tak bisa dipilih akibat pekerjaan/tugas orangtua/wali. “Pada proporsi jalur masuk perpindahan tugas, SD maksimal 5 persen, dan SMP-SMA maksimal 5 persen,” ungkap­nya.

Dijelaskannya lagi, khu­sus untuk daya tampung SMP negeri di Kota Payakumbuh saat ini ma­lah kekurangan siswa dari jumlah tamatan SD yang ada. Hal ini disebabkan minat orang tua memasukkan anak yang minim ke sekolah negeri. Sementara itu, SMP swasta dan sekolah di bawah kewe­nangan kementerian agama seperti MTsN setiap tahunnya banyak anak yang mendaftar ke sana.

“Untuk mengisi keku­rangan siswa di sekolah SMP negeri, maka kita harus menampung anak didik baru dari luar dae­rah, kita juga belum melihat permendikbud sistem zonasi dibatasi wilayah. Siswa di Kabupaten Lima­puluh Kota yang dekat dengan wilayah kota, ma­ka bisa ditampung dengan catatan siswa dalam zona wajib menjadi prioritas ditampung terlebih dulu,” kata Agustion.

“Faktor lainnya adalah beralihnya minat masya­rakat ke sekolah swasta berabasis Islam terpadu seperti ICBS Raudhatul Jannah, dan SMP lain yang menunggulkan program tertentu. Padahal dinas selalu menghimbau ma­syarakat agar bisa memasukkan anak ke sekolah sesuai zonanya,” kata Agustion.

Menjawab itu, Ketua Komisi C Ahmad Zifal dari Fraksi PPP menyampaikan akan memfasilitasi ruang dalam melaksanakan rapat bersama kemenag. Ada hal yang perlu disampaikan terkait PPDB dan hal lainnya bersama unsur pendidikan di Kota Payakumbuh. “Kami di DPRD akan terus mendo­rong bagaimana kualutas pendidikan di Kota Payakumbuh terus meningkat, laporan terkait PPDB dan kinerja dinas sudah kami catat, nanti akan kami tindak lanjuti,” kata Ahmad Zifal.

Dari sisi Suparman dari Fraksi PKS menyampaikan masukan perlunya inovasi bagaimana pro­ses belajar (PBM) mengajar dapat efektif, karena di masa pandemi Covid-19 saat ini PBM masih daring. “Kedepan kita perlu membangun komitmen bersama bagaimana PPDB bisa dilaksanakan secara zonasi agar pelaksanaannya lebih baik,” ujarnya.

Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah dari Fraksi Demokrat me­nyam­paikan saran dan masukan kepada dinas pendidikan dimana PBM daring masih berlangsung dan ditunda hingga Agustus mendatang. Dia menyarankan bagaimana a­nak didik SD dan SMP yang baru masuk sekolah bisa mengikuti sekolah tatap muka, diatur masuknya bershift, minimal 2 atau 3 kali seminggu.

“Anak kelas 1 SD dan SMP tentu ingin masuk sekolah, agar mereka me­ngenal lingkungan sekolahnya sehingga tidak canggung saat nanti mereka PBM tatap muka bersama kakak-kakak kelasnya, dinas bisa mengambil kebijakan khusus untuk itu,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi C Mesrawati dari Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional memaparkan pendidikan adalah tangung jawab bersama, tiga pilar pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Memang meski PPDB saat ini sudah melaksanakan zonasi, tapi banyak kepala sekolah mengeluhkan a­nak didik baru yang mi­nim di sekolahnya.

“Kami ingin hal ini se­gera kita carikan jalan keluar secepatnya, kalau tidak tentu sulit sekolah negeri berkembang, akhir­nya tren sekolah negeri yang selama ini menjawab keinginan kebanyakan warga kurang mampu untuk bisa menyekolahkan anak­nya bisa tergerus,” ungkap Mesrawati yang me­rupakan mantan kepala sekolah di SDN 21 Payakumbuh itu.

Menurut Sekretaris Ko­misi C Syafrizal dari Fraksi Amanat Bintang Perjuangan mengatakan untuk PBM tatap muka dipertimbangkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, anak-anak didikpun sudah merasa jenuh dengan belajar daring, sementara itu kebutuhan mereka tak hanya belajar saja, tapi bergaul dengan teman di sekolah untuk mengembangkan diri. “Da­­ri sisi PPDB, kami melihat kurangnya minat ke sekolah negeri karena i­novasi yang minim, ini hal yang perlu dievaluasi ke­depannya. Ditambah, us­ulan sekolah di saat musrenbang juga harus bisa difasilitasi oleh pemko melalui dinas pendidikan, apalagi terkait sarana dan prasarana sekolah, baik di  sekolah maupun  akses ke sekolah seperti jalan, sa­nitasi, pagar sekolah, dan drainase,” kata politikus PBBitu. (uus)