Close

Kolaborasi Ormas dan Tokoh Datangi DPRD Sumbar, Sulitkan Masyarakat, Tolak Kenaikan Harga BBM

SAMPAIKAN ASPIRASI— Massa yang tergabung dalam Kolaborasi Ormas dan Tokoh Masyarakat Sumbar menyampaikan aspirasinya di DPRD Sumbar terkait penolakan atas kenaikan harga BBM.

PADANG, METRO–Penolakan kenaikan BBM di Sumatra Barat (Sumbar) tidak hanya dilakukan dari kalangan aktivis mahasiswa.  Puluhan ma­sya­­rakat yang tergabung dalam Ko­laborasi Ormas dan Tokoh Ma­syarakat Sumbar, juga men­da­tangi gedung DPRD Sumbar me­nyampaikan aspirasi protes ter­hadap pemerintah yang telah me­naikkan harga BBM, Selasa (6/9).

Kedatangan Kolaborasi Or­mas dan Tokoh Masyarakat Sumbar yang sebagian juga merupakan alumni 212 dan dikordinatori Jel Fa­thullah tersebut ingin me­lakukan hearing dengan ang­gota DPRD Sumbar ter­kait kenaikan harga BBM yang saat ini meresahkan masyarakat.

“Tingginya kenaikan  harga BBM di masa harga minyak dunia turun serta terpuruknya ekonomi rak­yat pascapandemi wabah corona dapat menimbulkan gejolak yang sulit dikendalikan. Terkait persoalan ini kami ingin hearing dengan DPRD Sumbar, “ ungkap Jel Fathullah.

Kedatangan Kolaborasi Ormas dan Tokoh Ma­sya­rakat Sumbar diterima Wa­kil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suwib dan di­dam­pingi Kabag Umum, Riswandi dan beberapa staf lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Jel Fathullah juga menyampaikan pihaknya agar pemerintah mengembalikan kembali harga BBM ke harga semula.

“Kami menilai rakyat kecil belum mampu untuk membelinya. Apalagi ma­syarakat saat ini masih berusaha untuk membangun kembali ekonominya yang hancur akibat pandemi Covid-19,” tegas Jel Fathullah, dalam pertemuan tersebut.

Pihaknya menilai, pemerintah tidak pantas me­ngaitkan antara BLT dengan menaikkan BBM, selain penyaluran tidak efektif juga justru bisa melahirkan kasus korupsi dan tidak mendidik mental positif rakyat.

“Kami yakin jika BLT dijadikan kompensasi BBM, bisa berstatus riswah artinya suap menyuap, maka tidak efektif,” tutur Jel Fa­thullah.

Selain itu, mereka juga meminta Presiden RI Jo­kowi untuk memecat Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, dan tidak memberikannya jabatan apapun karena dia dinilai telah merugikan BUMN khususnya Pertamina.

Bukan hanya itu, mereka mendesak DPR RI harus menggunakan hak interpelasi untuk mengkaji kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. “Pe­merintahan harus tran­sparan dalam mengelola BUMN Pertamina untuk mencegah kasus korupsi dan permainan para mafia migas,” tegasnya lagi.

Menyikapi hearing  bersama Kolaborasi Ormas dan Tokoh Masyarakat Sum­­bar tersebut, Wakil Ke­tua DPRD Sumbar Suwirpen Suwib mengatakan, segera mela­kukan pem­bi­ca­raan dengan anggota DPRD Sumbar lainnya, serta melanjutkan permintaan masyarakat pada pemerintah pusat.

“Saya akan segera mem­­bicarakan hal ini dan melanjutkan ke pihak ber­kompeten yakni DPR-RI, Presiden dan Menteri, semua masukan akan kami akomodir,” pungkas Suwirpen Suwib. (hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top