Close

Kios Disegel di Kota Padang, Puluhan Pedagang Datangi DPRD, Retribusi Kios Bertahun-tahun Belum Dibayar

HEARING PEDAGANG— Komisi I DPRD Padang melakukan pertemuan dengan puluhan pedagang yang datang mempertanyakan toko mereka disegel oleh Disdag Kota Padang.

SAWAHAN, METRO–Puluhan pedagang fase VII Pasar Raya Padang mendatangi gedung DPRD. Pedagang memper­ta­nya­kan penyegelan terhadap beberapa kios pedagang di Fase VII Pasar Raya Pa­dang beberapa hari yang lalu oleh Dinas Perdaga­ngan (Disdag) Padang.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thris­yanti mengatakan, Disdag Kota Padang pada beberapa lalu melakukan penyegelan terhadap beberapa kios, karena ada penunggakan restribusi yang sudah ber­tumpuk sangat lama hing­ga empat tahun.

Ia menilai, bahwa­sanya pengunggakan retribusi karena imbas dari pandemic Covid-19, ditambah lagi dengan adanya SK Wa­likota No 438 Tahun 2018. Dimana para pedagang kaki lima (PKL) yang ada diluar tidak menjalankan apa aturan yang tertera didalam SK tersebut.

Akibatnya intensitas atau jual beli di dalam pasar sangat berkurang. Kare­na itu, untuk mem­bayar restribusi saja peda­gang mengaku sudah tidak punya kemampuan lagi. Sementara, Disdag memin­ta pedagang untuk harus melunasi semua tung­ga­kan restribusi tersebut.

Elly mengatakan kena­pa Disdag tidak menge­valuasi tagihan retribusi ini sekali setahun, tapi malah dibiarkan menumpuk ter­lalu lama. Ini juga patut dipertanyakan kinerja dari dinas tersebut.

“Mereka bukannya ti­dak mau bayar tunggakan restribusi tersebut, namun mereka meminta diberi waktu, namun tidak di­gubris,” paparnya

Ia mengatakan, masa­lah ini adalah masalah yang serius karena me­nyangkut hak hajat hidup orang, te­rutama peda­gang. “Kita minta kembalikan fungsi­nya seperti semula. Jalan kembalikan pada fungsi­nya, trotoar kembalikan pada fungsinya, lahan par­kir kembalikan pada fung­sinya,” tegas Elly.

“Sebagai anggota de­wan dan juga melalui Komi­si I dan II  sudah beberapa kali mendorong pemerin­tah agar mengevaluasi SK Wako No 438 tahun 2018 tersebut, bahkan hingga saat ini belum juga hingga terjadi konflik seperti saat ini,” ulasnya.

Ia mengatakan, Kota Bandung saja bisa bersih, Padang Panjang  bersih, Bukittinggi bersih, kenapa Kota Padang barome­ter­nya Sumatera Barat tidak bisa membersihkan hal ini.

 ”Kita melihat di Pasar Raya ini banyak tempat yang masih kosong. Mere­ka para PKL ini bisa pindah dimasukkan ke dalam Pa­sar Raya,” pungkasnya.

Sementara anggota Ko­­­­misi I Amran Tono, yang juga salah seorang pelaku pasar di Pasar Raya Pa­dang menyampaikan, kon­disi ini sudah berlanjut lima tahun belakangan. Dan belum ada upaya maksi­mal dari pemerintah kota untuk menjadikan Pasar Raya ini menjadi pasar. Sekarang saya melihat ini bukan lah pasar .

Dikatakan, sudah jelas turannya di SK tersebut bagi pedagang kaki lima yang diluar tersebut dibo­lehkan buka dagangan me­reka mulai pada pukul 15.00 WIB, namun kenyataannya pukul 10.00 WIB sudah pa­da buka dan hal ini menja­dikan akses masuk keda­lam tertutup. Kita melihat Pemko melalui dinas ter­kait belum serius. Aturan dalam SK No 438 tahun 2018 ini sudah jelas.

“Tadi sudah saya sam­paikan kepada kawan – ka­wan kelompok peda­gang pasar (KPP), bersa­tulah, lakukan kekompa­kan, apa­pun keluhannya sampai ke DPRD dan juga wali kota. Intinya lakukan­lah kekom­pakan dan kun­cinya bersatu lebih dulu agar tak perpe­cahan- per­pecahannya,” pungkas Am­ran.

Target PAD

Diberitakan sebelum­nya, capaian penerimaan retribusi Disdagmeningkat dua tahun ter­akhir. Pasal­nya,  menjelang ber­akhir­nya 2021,  capaian pe­ne­rimaan retri­busi Disdag sampai awal Desember su­dah tercatat sebesar Rp9,1 miliar atau 72,21 persen.

Menurut Kepala Disdag Kota Padang, Andree Alga­mar, pada  2019, capaian pe­nerimaan retri­busi dari Dis­dag berada di urutan 16 dari 16 Orga­nisasi Perangkat Da­erah (OPD) penghasil PAD.  “Sementara 2020 uru­tan capaian retribusi kami be­rada di urutan 9 dari 16 OPD, dan 2021 ini kami ber­ha­sil naik ke urutan 6 dari 16 OPD,” kata An­dree, Jumat (10/12) lalu.

Andree merinci, jumlah retribusi yang dikelola oleh Disdag di antaranya ret­ri­busi jasa umum, retribusi ja­sa usaha, retribusi peri­zi­nan tertentu, retribusi da­erah, dan PAD sah lain­nya. Di antaranya sumber retri­bu­­si tersebut, retribusi jasa usa­ha sebesar Rp 4,8 miliar le­bih sampai awal De­sem­ber.

“Penyumbang PAD dari retribusi jasa usaha ber­asal dari retribusi bulanan sebe­sar Rp1,5 miliar, piu­tang sebesar Rp 196 juta lebih, retribusi harian sebe­sar Rp2,5 miliar lebih, dan retri­busi penyediaan kakus umum sebesar Rp 606 juta lebih,” ulas  Andree Alga­mar yang juga Ketua Purna Paskib­raka Indonesia ( PPI) Sumbar itu.

Lebih lanjut, Disdag op­timis capaian peneri­maan re­tribusi sampai akhir ta­hun bisa sedikit mencapai target yang dibe­bankan pada tahun 2021 yakni se­besar Rp 12,6 mi­liar lebih.

Ia menegaskan, salah satu langkah untuk men­dekati target retribusi ter­sebut yakni dengan mem­berikan tindakan tegas bagi pedagang maupun mitra yang tidak mau membayar retribusi yang sudah men­jadi kewajiban mereka.

“Contohnya adalah be­berapa hari yang lalu kami menyegel puluhan toko yang berada di pasar yang mana pemilik toko tersebut menunggak pembayaran retribusi mereka,” tutup Andree yang juga meru­pakan Ketua Pengcab PGSI Padang ini. (ade/hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top