Close

Kick off Sosialisasi UU HPP, Sri Mulyani Tekankan Urgensi Reformasi Pajak

Sri Mulyani dalam acara kick off sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center pada Jumat (19/11/2021).

JAKARTA, METRO–Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan reformasi per­pajakan sangat diperlukan untuk mendukung u­paya mewujudkan  Indonesia  maju.  Indonesia  maju  adalah  cita-cita  Indonesia  menjadi  negara  high income dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045.

“Di  masa  bonus  demografi  menjadi  momentum  reformasi  untuk  pe­nguatan  fondasi  dan  daya saing dibutuhkan reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal yang berkelanjutan,” ujar  Sri  Mulyani  dalam  acara kick  off  sosialisasi  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (19/11).

Acara  kick  off  sosia­lisasi  UU  HPP  ini  sendiri  merupakan  awal  rangkaian kegiatan sosialisasi terkait UU HPP yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, Sri Mulyani melanjutkan, di tengah upaya mewujudkan Indonesia maju, pandemi Covid-19  mengguncang  perekonomian  dan  me­nimbulkan  tekanan  fiskal  yang  signifikan.  Pada  tahun 2020,  pertumbuhan  ekonomi  terkontraksi  -2,07%,  jauh  di  bawah  ekspektasi  APBN  5,3%.

Penerimaan  pajak  me­lemah  hingga  hanya  mencapai  8,33%  PDB  di  bawah  kondisi  rata-rata dalam lima tahun terakhir di angka 10,2%, sementara defisit dan rasio utang meningkat tajam.

Sampai dengan saat ini, APBN telah bekerja keras untuk menahan agar pemburukan tidak terjadi terlalu dalam. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi dampak pemulihan perekonomian pascapandemi  yang  masih  dibayangi  ketidakpastian,  reformasi  perpajakan  yang  mendorong sistem  perpajakan  yang  adil,  sehat,  efektif,  dan  akuntabel  menjadi  semakin  diperlukan.  Untuk itulah, UU HPP lahir.

UU HPP sendiri menurut Sri Mulyani adalah sua­tu bekal untuk meneruskan perjalanan Indonesia maju yang mengalami disrupsi yang luar biasa akibat Co­vid-19. Reformasi yang dilakukan pada masa  pandemi  ini  diharapkan  menjadi  momentum  yang  tepat  untuk  mengantisipasi  dampak ketidakpastian ekonomi global dan diharapkan dapat menjadi instrumen multidimensio­nal objektif.  Yaitu,  fungsi  penerimaan  pajak  yang  bersamaan  dengan  pemberian  insentif  untuk mendukung dunia usaha pulih, namun tidak menjadikan administrasinya semakin sulit.

Ketua  Komisi  XI  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  RI,  Dito  Ganinduto,  yang  turut  hadir  dalam acara tersebut, meng­ung­kapkan pandangannya. Menurutnya, UU HPP adalah hasil kolaborasi semua pemangku kepentingan. DPR RI melibatkan se­tidaknya 80 asosiasi, akademisi, organisasi pendi­dikan dan kesehatan, Himbara, dan banyak lagi untuk didengarkan pendapatnya.

Setelah UU HPP  ini  disahkan, DP  RI berkomitmen  untuk  terus  mengawal reformasi yang dilakukan pemerintah dan terus bekerja sama dalam pelaksanaan dan  pengawasan UU HPP, sehingga tujuan pembentukan UU untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Senada dengan itu, pa­da acara yang sama, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan di­sebabkan perkembangan ekonomi pascapandemi dan keterbatasan kapasitas administrasi dan kebijakan.  Pemerintah  melalui  DJP  menyusun  materi  RUU  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan (KUP), yang telah berada di program legislasi nasional (prolegnas) dan merupakan Nomor SP- 38/2021 bagian  dari  tahapan  reformasi  kebijakan  fiskal  DJP,  tidak  hanya  berisi  ketentuan  formal  tetapi juga ketentuan material, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, Pajak  Karbon,  dan  Program  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak.

Pada  akhirnya,  RUU  KUP tersebut disetujui de­ngan nama RUU HPP de­ngan beberapa perubahan yang didasarkan pada masukan dari para pemangku kepentingan, seperti perubahan pada ketentuan PPh, PPN, serta mengubah  Program  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  menjadi  Program  Pengungkapan Sukarela (PPS).

Masih pada acara yang sama, yang juga menghadirkan Wakil Gubernur Bali, para anggota DPR RI,  Asosiasi  KADIN  dan  APINDO,  serta  Wajib  Pajak  (WP)  prominen  di  Provinsi  Bali  tersebut, Suryo  juga  mengungkapkan  bahwa  setelah  pengesahan  UU  HPP  tanggal  29  Oktober  lalu, direncanakan  akan  ada  43  aturan  pelaksana  UU  HPP,  8  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah (PP)  dan  35  dalam  bentuk  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK).  Oleh  sebab  itu,  pemerintah sangat mengharapkan  ma­sukan  dari  para  pemangku  kepentingan  da­lam  penyusunan  aturan pelaksana tersebut.

Para  Fungsional  Pe­nyuluh  Pajak  di  masing-masing  unit  vertikal DJP  dikerahkan  untuk  menyosialisasikan  UU  HPP  di  wilayah  kerja  masing-masing.  Selain  itu, dilakukan juga dialog serap aspirasi kepada asosiasi-asosiasi di Indonesia. “Sosialisasi kepada para  pengusaha  asosiasi  juga  dilakukan  sembari  menyerap  aspirasi  untuk  penyusunan  aturan pelaksanaan dari UU HPP,” tutup Suryo. (ren/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top