Close

Kewenangan Gubernur Lemah Terhadap Bupati dan Wali Kota, Pakar Otda Wacanakan Perlu Dibentuk Kepala Pemerintahan Regional

BERSAMA— Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Pakar Otda, Djohermansyah saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Jumat (18/11), di Padang.

PADANG, METRO–Pakar Otonomi Daerah (Otda), Djohermansyah Djohan menawarkan dua wacana yang bisa menjadi solusi atas lemahnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. “Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, namun peran dan kewenangannya sangat lemah dalam hal koordinasi, bimbingan dan pengawasan (Korbinwas) terhadap bupati dan wali kota. Perlu solusi untuk hal itu,” katanya, saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Jumat (18/11), di Padang.

Menurutnya problematika korbinwas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah saat ini cukup banyak. Di antaranya relasi kekuasaan gubernur dengan presiden dan bupati/wali kota tidak “smooth” (konfliktual).

Kemudian kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan gubernur masih lemah, pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) dalam menjalankan tugas dekon sering langsung kepada bupati/wali kota tanpa melalui gubernur. Lalu bupati dan wali kota tidak tunduk kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal itu disebabkan perbedaan partai politik dan punya wilayah serta konstituen sendiri. Akibatnya gubernur cenderung lebih nyaman dengan bupati dan wali kota yang satu aliran partai dengannya.

Gubernur juga tidak memiliki perangkat sebagai wakil pemerintah pu­sat di daerah, juga tidak men­dapat dukungan ang­ga­ran khusus untuk menjalankan peran tersebut. Ter­akhir, tugas pemerinta­han umum yang dilim­pah­kan kepada gubernur oleh presiden tidak berjalan karena tidak ada aturan turunan seperti PP. Me­nilik banyaknya persoalan itu, Djohermansyah me­nawar­kan konsep rekayasa koor­di­nasi, bimbingan dan pengawasan gubernur seba­gai wakil pemerintah pusat ke depannya.

“Konsep pertama, sistem pemilihan gubernur dan bupati/wali kota harus dibedakan. Gubernur tetap dipilih langsung oleh rak­yat, sementara bupati/wali kota dipilih oleh DPRD,” ujarnya.

Kekurangan konsep itu menurutnya legitimasi bupati/wali kota menjadi le­mah dan masih terbuka potensi ketidakpatuhan gubernur kepada presiden.

Namun di sisi lain, konsep itu memiliki kelebihan karena tidak perlu me­rubah konstitusi UUD 1945, kontrol pemerintah pusat terhadap 37 gubernur di Indonesia lebih mudah dan murah, dibandingkan terhadap 508 bupati dan wali kota di Indonesia.

Legitimasi gubernur yang dipilih langsung juga lebih tinggi dari bupati dan wali kota yang tidak punya konstituen. Dengan demikian kepatuhan bupati/wali kota kepada gubernur lebih terjamin.”Koordinasi, bimbingan dan pengawa­san gubernur kepada bupati/wali kota juga lebih efektif,” katanya.

Konsep kedua, dibentuk kepala pemerintahan regional. Konsep ini menurutnya memiliki basis historis dan komparatif di mancanegara.

Sesuai konsep ini dibentuklah kantor pemerintahan pusat di enam pulau besar yang dipimpin oleh kepala pemerintahan regional yang merupakan perpanjangan tangan presiden. Tugasnya melakukan koordinasi, bimbingan dan pengawasan terhadap da­erah otonom dan menja­lan­kan pemerintahan umum sebagai wakil pemerintah pusat.

Namun ada catatan da­lam konsep ini yaitu menambah beban institusi/unit kerja presiden dan biaya sekretariat pada enam wilayah besar (semacam “federal office” dalam sis­tem federasi). Konsep ter­sebut menurutnya juga tidak akan mengubah konstitusi UUD 1945 dan efektivitas pemerintahan bisa terwujud karena kendali di bawah Kepala Pemerintahan Regional dan legitimasi gubernur, bupati/wali kota tetap tinggi.

Gubernur Sumatera Ba­rat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyebut eva­luasi pakar otonomi daerah tentang persoalan terkait lemahnya kewe­nangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat itu memang sangat dirasakan, termasuk di Sumbar. Ia menyebut persoalan tersebut memang harus dicarikan solusi agar pemerintahan bisa berjalan efektif mulai dari pusat hingga daerah.(fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top