Menu

Ketua Fraksi Gerindra DPRD (Mastilizal Aye), ”Interpelasi dan Hak Angket Ada Mekanismenya”

  Dibaca : 63 kali
Ketua Fraksi Gerindra DPRD (Mastilizal Aye), ”Interpelasi dan Hak Angket Ada Mekanismenya”
Mastilizal Aye Ketua Fraksi Partai Gerindra.

SAWAHAN, METRO–Ketua Fraksi Partai Ge­rindra Mastilizal Aye me­nyi­kapi pernyataan Muzni Zen, Sekretaris Fraksi Par­tai Gerindra DPRD Kota Pad­ang terkait penggun­a­an hak angket dan inter­pe­lasi kepada Wali Kota Pa­dang terkait mutasi di ling­kungan Pe­me­rintah Kota Padang dan penonaktifan Seda Kota Padang.

“Belum ada komu­ni­kasi dan instruksi dari ke­tua fraksi, tentang pernya­taan beliau (Muzni Zen). In­terpelasi dan angket ada mekanismenya,” ujar Mas­tilizal Aye, Kamis (2/9).

Ia menambahkan, ka­lau Fraksi Gerindra akan me­lak­sanakan hak inter­pelasi maupun hak angket itu harus di musya­warah­kan terlebih dahulu.

“Baik anggota Fraksi dengan DPC dan diko­muni­kasikan dengan DPD Ge­rindra Sumbar serta de­ngan fraksi lain di DPRD kota Padang.” katanya.

Namun demikian, Aye menegaskan bilamana per­­­­soa­lan yang selama ini be­lum selesai Fraksi Ge­rin­dra bisa saja mengam­bil langkah tersebut. “Da­lam artian bisa nantinya Fraksi Gerindra akan m­e­ngam­bil sikap dan mem­pergu­na­kan hak tersebut,” tegas­nya.

Di sisi lain, Aye yang juga Ketua Badan Kehor­matan (BK) DPRD Padang menuturkan, persoalan internal di Pemko Padang seperti tidak ada Sekda maupun Wakil Wali Kota agar segera diselesaikan, agar layanan terhadap ma­syarakat tidak terganggu dan jangan sampai mas­ya­rakat dirugikan.

“Banyak lagi agenda-agenda Pemko Padang yang harus kita kerjakan diakhir tahun ini. Yang paling urgen adalah tentang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sampai hari ini masih jauh dari harapan,” ujar Aye.

Sebelumnya, sebagai­mana diberitakan, Sekre­ta­ris Fraksi Gerindra DPRD  Kota Padang Muzni Zein mengatakan, Fraksi Gerin­dra DPRD Padang akan me­nyatakan sikap dan akan mempergunakan hak­­­nya termasuk hak ang­ket  ter­kait pelanggaran yang dila­kukan Walikota Padang ter­hadap mutasi dan pe­non­aktifan Sedako Kota Pa­dang baru-baru ini.

Ia mengatakan, mutasi tersebut  dinilai melanggar peraturan perundang-un­dangan saat melakukan mu­tasi pejabat yaitu Un­dang-Undang Nomor 23 Ta­hun 2014 tentang Pemerin­tahan Daerah.

“Mutasi tersebut  telah melanggar Peraturan Pe­me­rintah (PP) Nomor 17 Ta­hun 2020 tentang Mana­je­men Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah,” kata Muzni Zein.

Ia menambahkan, be­lum lagi perseteruan an­tara Walikota Padang de­ngan mantan Sekdako Kota Padang  Amasrul yang su­dah menganggu pelaya­nan kepada masyarakat.

“Artinya Fraksi Gerin­dra sudah lelah melihat permasalahan ini, dan kon­disi seperti ini. Dalam wak­tu dekat kami akan mem­pergunakan hak kami se­bagai anggota DPRD. Aki­bat kinerja yang tidak mak­simal Wali Kota Padang, sehingga berdampak ke­pada  pelayanan kepada warga kota Padang,” tegas­nya. 

Muzni Zein mene­rang­kan, seperti saat ini posisi Sekdakko Padang yang yang ini masih Plh (pelak­sana harian) dan tidak bisa mengambil dan mene­ntu­kan kebijakan di pe­me­rintahan. “Ditegaskan lagi kami Fraksi Gerindra me­rasa terusik dengan sikap Wali Kota Padang,” sebut­nya. (hen)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional