Close

Ketua Forum Dekan Syariah & Hukum: Permendikbudristek PPKS Bikin Gaduh

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta A. Tholabi Kharlie.

JAKARTA, METRO–Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta A. Tholabi Kharlie mengkritisi terbitnya Permendikbudristek PPKS (Pencegahan dan Penanganan Ke­kerasan Seksual) di perguruan tinggi. Tholabi menilai perlu kehati-hatian dan sikap bijak dalam merumuskan norma dalam Pe­r­mendikbudristek PPKS yang menimbulkan ke­gaduhan itu.

Dia memahami Per­men­­dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang dite­ken Mendikbudristek Ma­karim pada akhir Agustus, itu sebagai respons atas praktik kekerasan seksual yang marak di lingkungan perguruan tinggi.

“Munculnya kasus kekerasan seksual di lingku­ngan perguruan tinggi, harus direspons secara aktif oleh negara dan civitas academica di perguruan tinggi,” kata Tholabi di Jakarta, Rabu (10/11).

Respons tersebut me­nurut Tholabi bermacam-macam, baik secara internal maupun dengan me­nerapkan due process of law kepada pelaku. Termasuk, pendampingan kepada penyintas kekerasan seksual hingga menerbit­kan aturan seperti Permendikbudristek PPKS. Na­mun, ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Ke­agamaan Islam (PTKI) se-Indonesia itu menyebut respons pemerintah melalui  Permendikbudristek PPKS justru menimbulkan persoalan baru terkait de­ngan penormaan.

Tholabi menyatakan definisi kekerasan seksual yang tertuang di Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, g, h, l, m pada Permendikbudristek PPKS, secara terang-tera­ngan mengintrodusir tentang konsep consent atau voluntary agreement, persetujuan aktivitas seks yang tidak dipaksakan.

 “Dalam konteks norma yang dimaksud adalah la­rangan melakukan perbuatan seks tanpa persetujuan korban,” ucap Tholabi.

Pada norma berikutnya, yakni di Pasal 5 Ayat (3), membuat kategorisasi ti­dak legalnya persetujuan aktivitas seks sebagaimana disebutkan di Pasal 5 Ayat (2) apabila korban dalam keadaan belum dewasa, di bawah tekanan, di bawah pengaruh obat-obatan, tidak sadar, kondisi fisik/psikologis yang ren­tan, lumpuh sementara a­tau mengalami kondisi terguncang

 “Konsepsi consent diadopsi penuh dalam be­leid ini. Di sini letak krusialnya,” ujar Tholabi menegaskan.

Dia menyebut perdebatan serupa pernah terjadi saat pembahasan R­UU Penghapusan Kekera­san Seksual (PKS) yang juga mengakomodasi konsep consent terkait de­ngan aktivitas seks. Mes­kipun da­lam draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Sek­sual (TPKS) yang terbaru dari Baleg DPR, norma tentang consent ini makin ber­ku­rang jauh di­banding saat draf RUU PKS.  “Permendikbudristek 30/2021 ini seperti memutar kaset lama, ruang publik kembali gaduh. Ini yang menjadi kontraproduktif,” ucap Tholabi menyesalkan. (esy/jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top