Ketua DPRD Sidak ke Puskemas Bungtekab, Pelayanan tak Maksimal, Nakes Belum Terima Insentif

BUNGUS, METRO–Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Bungus Teluk Tabung (Bung­tekab), Rabu (28/7). Dalam sidak, didapati bahwa pela­yanan kesehatan untuk masya­ra­kat sekitar tidak maksimal.

“Banyak keluhan masyarakat yang kecewa dengan pelayanan Puskesmas Bungtekab ini. Setelah ditinjau di Pus­kesmas Bungus Teluk Ka­bung, Puskesmas Pem­ban­tu Timbalun dan Puskes­mas Pembantu Koto Ga­dang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, kami me­nyim­pulkan bahwa kinerja puskesmas disana tidak seperti yang masyarakat harapkan,” kata Syafrial Kani.

Ia menambahkan,  saat sidak ke Puskesmas Bungus Teluk Kabung, dari lima tenaga dokter di sana, tidak satupun berada di tempat. Bahkan kepala Puskesmas jarang hadir, dengan alasan mengurus suami sakit stroke.

Ketika ia mengambil sampel sidak ke Puskes­mas Pembantu (Postu) Tim­balun, malah Puskes­mas ditemukan dalam ke­adaan tertutup tanpa satu­pun tenaga kesehatan (na­kes). Begitu juga dengan Puskesmas Pembantu Bu­ngus Timur, hanya satu tenaga bidan saja yang bertugas.

“Setelah kami tanya kenapa dokter puskesmas tidak ditempat, Kasi TU Merry menjawab bahwa dokter sedang berada di Padang tanpa tahu apa urusan dokter ke Padang. Sementara kepala Pus­kesmas sedang mengurus suami yang sedang sakit,” katanya.

Syafrial Kani pun juga sempat mempertanyakan bagaimana pelayanan da­ru­rat disana jika tidak ada dokter satupun di pus­kesmas. “Kasi Tata Usaha (TU) menjawab kepada kami, bahwa pelayanan bisa dilaksanakan oleh tenaga bidan dan tenaga perawat. Kalau dilayani oleh tenaga bidan dan pera­wat, untuk apa ada tenaga dokter disana. Padahal disana sudah ada rumah dinas dokter,” tegasnya.

Di kesempatan itu, Ke­tua DPRD Padang pun men­dengar keluhan Nakes Pus­kesmas Bungus Teluk Kabung yang tidak men­dapat insentif dari Oktober 2020 hingga Juli ini. “Kalau untuk insentif nakes nanti coba kita tanyakan ke Ka­dis Kesehatan, kenapa in­sentif­nya belum turun sam­­pai sekarang. Mudah-mu­dahan ada solusinya, karena insentif ini sudah cukup lama tidak mereka terima,” harapnya.

Di tempat terpisah, di Kelurahan Bungus Timur Syafrial Kani juga men­dengar keluhan lainnya, tentang adanya tenaga nakes yang sejak 1987 me­ngab­di di Bungus dipin­dah­kan ke Lubuk Begalung, ka­rena  disinyalir persoalan 21 nakes di sana sempat melayangkan surat mosi tak percaya kepada kepala Puskesmas, dengan alasan kinerja kepala Puskesmas tidak bagus.

“Kalau untuk nakes yang tidak mau pindah ini, saya mendengar alasan ibu tersebut dipindahkan karena dituduh sebagai motor penggerak pembuat mosi tak percaya kepada kepala Puskesmas. Ibu ini tidak mau pindah karena dia ingin mengabdi hingga pensiun disana. Sebab hu­bungan emosional dengan masyarakat sana sudah terjalin erat dan ibu ini selama mengabdi disana tidak ada masalah dengan masyarakat sekitar,” jelas­nya.

Sementara itu, Kepada Dinas Kesehatan (DKK) Kota Padang dihubungi media ini terkait adanya sidak Ketua DPRD Padang belum ada jawaban baik ditelepon maupun pesan melalui  whatsapp. (hen)