Menu

Ketua DPRD Kota Padang Pertanyakan Keseriusan Partai Pengusung, PKS dan PAN Jangan Diam, Seriuslah!

  Dibaca : 77 kali
Ketua DPRD Kota Padang Pertanyakan Keseriusan Partai Pengusung, PKS dan PAN Jangan Diam, Seriuslah!
Syafrial Kani Ketua DPRD Kota Padang.

SAWAHAN, METRO–Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mendesak partai pengusung mengirimkan nama-nama calon Wakil Wali Kota Pa­dang. Keseriusan PKS dan PAN yang memenangkan pasangan Mahyeldi-Hendri Septa pada Pil­kada 2018 itu pun dipertanyakan.

“DPRD sampai sekarang be­lum menerima dari PAN dan PKS siapa Cawawako yang dire­ko­men­dasikan,” ujar Syafrial Kani, Rabu (18/8).

Ia menyampaikan bahwa pi­hak­nya mempertanyakan kese­riu­san partai pengusung Mahyel­di­Hendri Septa dalam Pilkada Kota Pa­d­ang 2018 lalu.

Kosongnya kursi Wawako, me­nurut Politisi Partai Gerindra ini ber­akibat pelayanan kepada mas­yarakat secara otomatis akan ter­ganggu. Hal ini merujuk pada tu­gas Wawako yang merupakan penga­was dan pemberi masukan untuk setiap kebijakan Wali Kota.

“Kita semua sadar, Wali Kota juga manusia, pasti butuh diawasi dan diberi ma­sukan untuk menjalankan roda pemerintahan dan pe­layanan kepada ma­sya­rakat. Apalagi tan­tangan saat ini sangat be­rat se­perti pandemi Covid-19 sekarang ini,” ujarnya.

Menurutnya, akan le­bih baik partai pengusung se­rius membahas siapa yang akan mengisi kursi Wa­wako. Permintaan ini meru­pakan hak anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta­hun 2018 dan juga tata tertib DPRD. Untuk mengisi kekosongan sisa periode harus ada wakil wali kota.

“Pengurus partai dari PKS dan PAN seriuslah un­tuk persoalan ini. Lama ko­song, masyarakat juga yang akan rugi,” pung­kasnya.

Syafrial Kani men­jelas­kan, Padang adalah kota besar dan ibu kota Su­matera Barat. Padang  me­miliki persoalan cukup ba­nyak, yang harus disele­saikan secara utuh dan harus berdasarkan kerja sama yang lebih baik.

“Saat ini saja capaian RPMJP masih belum me­menuhi capainnya. Di sam­ping itu, rencana penam­ba­han lokal atau Ruang Kelas Baru (RKB) yang ditar­get­kan 500 lokal yang ter­capai hanya 42  RKB. Belum lagi permasalahan lainnya. Ki­ta berharap dua partai pe­ngu­sung untuk segera me­ngi­rimkan namanya untuk  mengisi kursi Wawako ini. Kami di DPRD Padang akan segera memproses de­ngan sesegera mungkin,” terangnya.

Sebelumnya, Wali Kota Padang Hendri Septa yang juga Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Padang menyebut­kan, untuk kekosongan kursi Wawako diserahkan sepenuhnya kepada dua partai pengusung PAN dan PKS.

“Untuk nama Wawako saya serahkan sepenuh­nya kepada partai,” kata Hendri Septa beberapa hari lalu.

Untuk Partai PAN, ketika ditanya kapan waktunya menyerahkan nama calon Wawako, Hendri men­ja­wab dengan tawa kelara­kar dan belum memberi kepastian.

“Tidak tahu lah saya. Di partai masih ada lagi di atas dalam hal ini pimpinan, itu urusan mamak-mamak kita di atas,” ujar Hendri Septa.

Sementara itu, Ketua Fraksi Persatuan Berkarya NasDem DPRD Kota Pa­dang, Helmi Moesim, men­desak partai pengusung pemenang Wako dan Wa­wako Padang untuk mengi­rim­kan nama- nama untuk me­ngisi kekosongan wakil wali kota yang susah bebe­rapa bulan kosong.

Ia mempertanyakan keseriusan partai pengu­sung Mahyeldi  Hendri Septa dalam Pilkada Kota Padang 2018 yakni PKS dan PAN. Kosongnya kursi wakil wali kota, maka pelayanan kepada masyarakat secara otomatis akan terganggu. Hal ini merujuk pada tugas wakil wali kota yang meru­pakan pengawas dan pem­beri masukan untuk setiap kebijakan walikota.

“Kita semua sadar, wali kota juga manusia, bukan robot. Pasti butuh diawasi dan diberi masukan untuk menjalankan roda peme­rin­tahan dan pelayanan ke­pada masyarakat. Apa­lagi tantangan saat ini sa­ngat berat seperti pandemi Covid-19 sekarang ini. Ti­dak tahu kapan berakhir­nya. Jadi akan lebih baik partai pengusung untuk kembali serius membahas siapa yang akan mengisi kursi wakil wali kota,” ujar­nya.

Menurutnya, ini meru­pakan hak anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 ta­hun 2018 dan juga tata tertib DPRD. Untuk mengisi kekosongan sisa periode harus pakai wakil wali kota.

“Baik pengurus partai ataupun anggota legislatif dari PKS dan PAN. Seriuslah untuk persoalan ini. Kela­maan kosong, masyarakat juga yang akan rugi,” pa­par­nya.

Ia juga mengatakan dengan lamanya keko­songan kursi wakil wali kota ini, terbentuk opini negatif di masyarakat ter­hadap DPRD. Padahal me­kanisme awal penunjukan siapa yang mengisi kursi wakil wali kota harus dari partai pengusung terlebih dahulu.

“Mekanisme awal mu­lai dari DPP, DPW dan DPD PKS maupun PAN mengu­sulkan nama calon ke wali kota belum selesai. Bagai­mana DPRD bisa mem­proses. Sedangkan masya­rakat sudah terlanjur ber­opini negatif kepada kami akibat lama­nya keko­so­ngan kursi wakil wali kota ini,” ung­kapnya.

Jika partai pengusung sudah menetapkan nama-nama calon, mereka akan memberikan nama ke wali kota. Setelah itu wali kota memberikan ke DPRD. Ba­ru­lah nantinya DPRD mem­bentuk panitia khusus yang bekerja selama satu bulan lamanya untuk finishing siapa wakil wali kota. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional