Menu

Ketua DPD RI Dukung Polda Sumbar Awasi Dana Desa Penanganan Covid-19

  Dibaca : 803 kali
Ketua DPD RI Dukung Polda Sumbar Awasi Dana Desa Penanganan Covid-19
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menerima PPUIN.

JAKARTA, METRO

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung langkah Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) yang menginstruksikan jajarannya mengawasi pengelolaan dana desa untuk penanganan Covid-19.

Menurut Senator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Timur itu, pengawasan harus dilakukan untuk meminimalisir penyelewengan.

“Alokasi dana desa sebesar delapan persen untuk penanganan Covid-19 sangat besar. Oleh karena itu, pengawasan dalam penggunaannya sangat perlu agar tepat sasaran. Sehingga, manfaat dan kontribusinya dalam menekan pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian masyarakat benar-benar dirasakan,” kata LaNyalla, Rabu (16/6).

LaNyalla berharap, semua Kepolisian Daerah di Indonesia meniru langkah Polda Sumbar. Hanya saja, ia meminta pengawasan ketat tersebut tidak sampai menimbulkan kegaduhan dan miskomunikasi.

“Tujuan pengawasan kan baik. Saya harap ada kerja sama yang harmonis melalui keterlibatan semua pihak untuk bersama-sama bertanggungjawab dalam penanganan penyebaran Covid-19 yang belakangan ini mulai naik lagi. Jadi aparat desa tidak perlu takut diawasi, sementara aparat juga sebaiknya memberi arahan dengan benar,” pesannya.

Bagi para kepala desa, LaNyalla meminta untuk tetap fokus pada penanganan dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar warga sedapat mungkin diselamatkan dari potensi terpapar virus. Menurutnya, kejadian klaster hajatan di dua desa Jawa Timur harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.

“Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat kegiatan perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih. Makanya gunakan dana desa tersebut secara tepat sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 sesuai Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Desa.

Sementara, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa mencapai total Rp111 miliar.

Angka ini menempati posisi kedua kerugian negara pada 2020, setelah praktek korupsi yang dilakukan oleh klaster politik yakni anggota legislatif dan kepala daerah yang sebesar Rp115 miliar.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto menginstruksikan, seluruh polres dan jajarannya, agar memantau pengelolaan dana desa yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19. Toni tidak ingin ada penyelewengan dana Covid-19 di tingkat desa.

“Saya minta kepada seluruh polres agar dicek penggunaan dana desa yang delapan persen, untuk membantu penanganan Covid-19 di Nagari-nagari yang ada di Sumbar. Untuk memastikan dana desa tersebut tidak disalahgunakan, pengecekan dilakukan dengan ikut mendata dan mengawasi,” kata Toni, Selasa (15/6).

Toni menyebut, pengawasan dana tersebut dilakukan agar benar-benar tepat sasaran, dapat berkontribusi menekan pandemi Covid-19, dan mampu memulihkan perekonomian masyarakat yang masih terpuruk. Menurut Toni, karena adanya PPKM belum sepenuhnya kegiatan perekonomian masyarakat pulih. (fas/adv)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional