Menu

Keterisian RS di Padang Capai 84 Persen, Mahyeldi: Banyak Rumah Sakit tak Patuh Input Data Penanganan Covid-19, Pemprov Bentuk Satgas Ketersediaan Oksigen

  Dibaca : 84 kali
Keterisian RS di Padang Capai 84 Persen, Mahyeldi: Banyak Rumah Sakit tak Patuh Input Data Penanganan Covid-19, Pemprov Bentuk Satgas Ketersediaan Oksigen
RAPAT KOORDINASI— Gubenur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah memimpin rapat koordinasi dengan Pimpinan RSUD se-Sumbar, Sabtu (31/7).

JATI, METRO–Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah memimpin rapat koordinasi dengan Pimpinan RSUD se-Sumbar, Sabtu (31/7). Rapat koordinasi membahas penanganan Covid-19, di antaranya terkait input data pasien, kekurangan SDM, pengadaan oksigen dan pengadaan tambahan peralatan rumah sakit (RS).

“Input data dari masing-masing rumah sakit sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam penanganan Covid-19. Data itu di antaranya terkait pasien yang dira­wat, keterisian tempat tidur hingga kebutuhan oksi­gen,” kata Mahyeldi, dalam rapat yang digelar secara virtual di Auditorium Gu­bernur.

Terkait kekurangan SDM kesehatan yang dike­luh­kan banyak RS dalam penanganan Covid-19, ada dua solusi yang menu­rut­nya sangat memung­kin­kan.

Di antaranya dengan po­la perekrutan baru dan ker­jasama dengan seko­lah-sekolah kesehatan yang ada di Sumbar. “Dua so­lusi ini harus segera dijajaki agar persoalan kekurangan SDM bisa se­gera diatasi,” ujarnya.

Beberapa rumah sakit juga mengeluhkan keku­rangan peralatan untuk penanganan Covid-19, te­ru­tama setelah dila­kukan penambahan alokasi tem­pat tidur untuk mengu­rangi BOR. Beberapa da­erah sudah berusaha me­ng­an­tisipasi keku­rangan peralatan ini dengan me­lakukan pengadaan. Ber­da­sarkan Peraturan Menteri Keuangan dibolehkan refocusing 8 persen anggaran untuk penanganan Covid-19 di daerah.

Alokasi anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk penambahan peralatan dan obat-obatan di RS. Namun untuk peman­faa­tan­nya harus berkonsultasi dengan OPD terkait seperti Inspektorat di pemerintah kabupaten kota atau pe­me­rintah provinsi atau bisa juga ke BPKP.

Hal itu untuk meng­anti­si­pasi terjadinya kesalahan administrasi dalam pe­man­faatan dana. Sehingga bisa berujung pada kasus hukum.

Khusus untuk keter­sediaan oksigen, Mahyeldi mengatakan Sumbar telah membentuk Satgas Oksi­gen yang berfungsi untuk memetakan kebutuhan ser­ta distribusi oksigen, dari daerah atau provinsi yang bersedia membantu ke Sumbar.

Satgas Oksigen ini di­pim­pin oleh Asisten II Set­da­prov Sumbar, yang mem­bawahi Dinas Kese­hatan untuk memetakan kebutuhan oksigen dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk distri­busi.

“Satgas ini harus be­kerja secepatnya. Sehing­ga tidak terjadi lagi keku­rangan oksigen untuk me­menuhi kebutuhan rumah sakit yang merawat pasien Covid-19,” katanya.

Kepala Dinas Kese­ha­tan Sumbar, Arry Yus­wan­di menginformasikan kepa­tuhan RS untuk menginput data di Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) online masih kurang. Yaitu hanya mencapai 76 persen dari 81 rumah sakit yang terdaftar.

Dia meminta Direktur Utama RS untuk memas­ti­kan penginputan data ter­sebut. Karena data itulah yang menjadi dasar kebija­kan bagi pemerintah pusat, untuk membantu kebu­tuhan di daerah dalam penanggulangan Covid-19.

“Data itu juga digu­nakan oleh Satgas Oksigen Sumbar untuk memetakan kebutuhan oksigen di ma­sing-masing rumah sakit,” katanya.

Sementara, untuk kete­ri­sian rumah sakit (BOR) Sumbar secara umum saat ini 76,99 persen. Ada bebe­rapa kabupaten/kota yang sudah masuk kategori me­rah BOR-nya di atas 80 per­sen. Yaitu Kabupaten Lima­puluh Kota (100 persen) dari 17 tempat tidur yang tersedia.

Kota Sawahlunto (92 persen). Meski sudah me­nam­bah tepat tidur dari 7 menjadi 25, tetapi karena peningkatan kasus BOR meningkat signifikan.

BOR Kabupaten Agam (91,43 persen) dan Kota Padang (84 persen). Khusus Kota Padang bisa dipahami karena banyak pasien yang dirujuk dari daerah sehingga BOR nya menjadi tinggi.

Terkait kebutuhan oksi­gen, gambarannya kebu­tuhan oksigen liquid 506 M3 sehari, tabung kecil 100 M3 sehari tabung sedang 56 M3 dan tabung besar 15.650 M3.

Kebutuhan itu dian­tisi­pasi dari bantuan tiga pro­vinsi yang diupayakan ma­sing-masing Riau, Sumsel dan Sumut. Juga diminta enam distributor untuk mengutamakan kebutuhan rumah sakit. Terkait ban­tuan oksigen dari luar pro­vinsi dibutuhkan anggaran untuk distribusi diper­kira­kan Rp2.000 per kilogram.

Dalam rapat koordinasi itu Gubernur Sumbar juga didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Sumbar Jasman, Kepala Dinas So­sial Sumbar Jumaidi, dan Kepala Dinas Perhubungan Sum­bar, Heri Nofiardi ser­ta Kepala Dinas Perin­dus­trian Perdagangan Sum­bar, Asben Hendri. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional