Close

Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Dharmasraya Terus Diwujudkan, Manfaatkan Perkembangan Digital

BIMTEK— Wakil Bupati Dasril Panin Dt Labuan bersama Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Lely Arni dan Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Arif Yumardi saat Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Dharmasraya.

DHARMASRAYA, METRO–Wakil Bupati Dharmas­raya, Dasril Panin Dt La­buan menegaskan bahwa pemerintah kabupaten me­lalui PPID Kabupaten Dhar­masraya telah dan terus berkomitmen mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang seluas-luasnya kepada masya­rakat. Hal ini disampaikan wabup saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bagi Peja­bat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Dhar­masraya. Bimtek ini dilaksanakan di Aula Kan­tor Bupati Dharmasraya, Selasa (25/5).

“Komitmen ini terus dilaksanakan bersama PP­ID Kabupaten Dharmas­raya dengan melibatkan seluruh badan publik, baik perangkat daerah ataupun nagari di lingkup Kabu­paten Dharmasraya, “ ujar wabup Dasril Panin Dt La­buan dalam sambutan Bim­tek Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bagi Peja­bat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Dhar­masraya

Menurut Wabup, PPID Kabupaten Dharmasraya telah dan terus berko­mit­men mewujudkan Keter­bukaan Informasi Publik (KIP) yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Hal ini tentunya dengan meman­faatkan teknologi informasi sebagai media. Baik media website maupun akun media resmi.

“Kolaborasi mewu­jud­kan KIP yang transparans dimulai dari organisasi terkecil di tingkat nagari. Sebagai pengelola PPID, baik PPID utama ataupun PPID pembantu mem­pu­nyai kewajiban untuk me­ningkatkan pelayanan ke­pa­da masyarakat sebagai wujud keterbukaan infor­masi,” ungkap Wabup.

Menurutnya, masya­rakat sebagai pemohon informasi wajib dilayani dengan baik, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang keterbukaan infor­masi publik.

“Informasi publik yang dimohon oleh masyarakat ke PPID harus dengan pro­sedur dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang KIP, “ je­las­nya

Informasi yang di­min­ta, sambung wabup bu­kanlah informasi yang ber­sifat rahasia atau diper­kecualian, sebagai infor­masi publik atau bukan juga merupakan informasi yang apabila dibuka justru akan merusak kepentingan yang lebih besar.

“Hakikatnya peme­rin­tah adalah pelayanan ke­pa­da masyarakat. Peme­rin­tahan ada karena ke­hen­dak rakyat. Untuk itu pemerintahan diadakan bukan untuk melayani diri­nya sendiri,  tetapi untuk melayani masyarakat ser­ta menciptakan kondisi yang diinginkan. Salah satu hak masyarakat sesuai dengan konstitusi UUD 1945 adalah hak untuk mem­peroleh informasi publik. Keterbukaan informasi pu­blik diwujudkan melalui pemerintahan yang terbu­ka agar tercipta peme­rintahan yang baik,” pung­kas Wabup.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Arif Yumardi, Anggota DP­RD Provinsi Sumbar, Lely Arni sebagai narasumber, serta Ketua Bidang PSI, Adrian Tuswandi. (gus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top