Jakarta, 9 September 2023 – PT PLN (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terkait Kegiatan Pelestarian Lingkungan sebagai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama yang dilakukan antar kedua belah pihak di dalam forum tematik Indonesia Sustainable Forum (ISF), Hotel Park Hyatt, Jakarta, Kamis (7/9).
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung sinergi yang telah dibangun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama PLN dalam kegiatan pelestarian lingkungan berupa pelestarian keanekaragaman hayati, rehabilitasi mangrove, pemanfaatan abu terbang dan abu dasar (fly ash bottom ash/FABA) yang dihasilkan oleh PLTU, pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil menengah dan pengembangan ekowisata, khususnya di sekitar site PLN.
Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti menjelaskan perlu secara strategis menjalankan perannya khususnya pada isu pengendalian perubahan iklim dan rehabilitasi ekosistem mangrove.
“Kerja sama dengan PLN ini merupakan kerja sama pelestarian lingkungan dengan pihak non-kementerian/lembaga pemerintah yang meliputi keragaman hayati, rehabilitasi mangrove, pemanfaatan FABA dan pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Secara khusus dalam pemenuhan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yakni rehabilitasi mangrove, kami memberikan apresiasi kepada PLN yang telah bersedia turut berkontribusi dalam hal ini,” ujar Nani.
Nani menjelaskan salah satu tujuan rehabilitasi mangrove nasional adalah mewujudkan perlindungan penduduk pesisir yang rentan bencana alam dan perubahan iklim. Melalui rehabilitasi mangrove diharapkan tumbuh benteng hijau di pesisir Indonesia yang sekaligus menjadi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari aksi konkrit pengendalian perubahan iklim, yang dilakukan bersama-sama lintas kementerian dan lembaga sesuai dengan kapasitas, kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing pihak,” ujar Nani.
