Close

Kerja Sama Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, Pemko Solok Teken MoU dengan Kejari

MOU BERSAMA KEJARI— Wali Kota Solok, Zul Elfian dan Kepala Kejaksaan Negeri Solok, Andi Metrawijaya memperlihatkan MoU kerja sama.

SOLOK, METRO–Pemerintah Kota Solok dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok kembali melakukan kerjasama. Hal ini ditandai ketika Wali Kota Solok, Zul Elfian dan Kepala Kejaksaan Negeri Solok, Andi Metrawijaya menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan permasalahan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di kantor Kejaksaan Negri Solok.

Wali Kota Solok, Zul Elfian mengatakan, pihak Kejaksaan selama ini telah membantu Pemko Solok, termasuk dalam permasalahan hukum perdata dan Tata Usaha Negara.

“Alhamdulillah dengan bantuan dari Kejari Solok, berbagai persoalan hukum dan kendala yang ditemui dapat diselesaikan, serta banyak aset negara terselamatkan,” harapnya.

Selanjutnya ke depan, me­nurut Zul Elfian permasalahan tentu masih ada ditemui. Untuk itu, diminta kepada Kajari selalu membantu dan membimbing Pemko Solok menyelesaikan berbagai persoalan, sehingga terwujudnya Kota Solok Berjuara (Berkah, Maju dan Sejahtera).

Dirinya juga minta dukungan Kejari untuk membantu mengawal berbagai pembangunan yang ada di Kota Solok, seperti pembangunan GOR Marahadin Laing, Revitalisasi Pasar Raya Solok dan Pembangunan RSUD Solok yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp100 Miliar.

Apalagi, Kota Solok saat ini merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Sumbar yang belum memiliki Rumah Sakit.

“Terimakasih kerjasama yang baik dengan Kajari Solok selama ini. Semoga kedepan, kerjasama yang baik ini akan semakin terjalin. Dan kesepakatan ini akan memberikan dampak yang sangat baik bagi Pemko Solok,” tambahnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Solok, Andi Metrawijaya mengatakan, Kejaksaan Negeri diberikan kewenangan terkait fungsi dan tugas berdasarkan UU No 11 tahun 2021 junto UU Nomor 16 Tahun 2004 serta peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021. Kejaksaan melakukan legal audit dalam mendampingi kebijakan kepala daerah terkait pengelolaan keuangan negara.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya.

“Kesepakatan bersama ini juga sebagai payung hukum untuk kegiatan yang lebih lanjut. Diharapkan setiap kegiatan-kegiatan akan dapat menjalankan fungsi pendampingan sekaligus pengawalan,” tambah Kajari. (megi/vko)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top