Menu

Kepala UPT Parkir Ancam Pengontrak Tak Patuh Aturan, Izin Dicabut

  Dibaca : 219 kali
Kepala UPT Parkir Ancam Pengontrak Tak Patuh Aturan, Izin Dicabut
PENERTIBAN PARKIR— Kepala UPT Parkir Ikrar bersama petugas melakukan penertiban parkir di kawasan Tugu Gempa 30 September, Rabu (17/2) malam.

PADANG, METRO
Melakukan pengelolaan parkir tak semudah yang dibayangkan. Jika tidak taat aturan, maka si pengelola lahan parkir akan mengalami kebangkrutan, tidak bisa melakukan kewajiban tiap hari. Dampak dari ini maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terganggu, apalagi di tengah pandemi Covid-19.

“Untuk itu setiap pengontrak harus mentaati aturan yang berlaku. Identitas yang jelas, sopan dan tidak sembrono melakukan penagihan kepada warga. Tagihlah sesuai dengan apa tertera dalam karcis parkir. Jangan melakukan pelanggaran. Jika terbukti dan didukung dengan bukti kuat, maka pihak UPT Parkir akan mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin kontrak,” ujar Kepala UPT Parkir Ikrar didampingi KTU Alferson kepada POSMETRO, saat pemantauan areal parkir di Padang, Kamis (18/2).

Menghindari terjadinya hal yang demikian, sebut Ikrar, UPT Parkir Dishub Kota Padang setiap bulan mengadakan pertemuan dengan pihak pengontrak. Dalam pertemuan itu, UPT membahas kendala yang ditemui di lapangan. Bahkan, selain mengadakan pertemuan, UPT Parkir juga jemput bola ke lapangan untuk melakukan sosialsasi kepada pengontrak dengan melakukan penertiban.

Dikatakan Ikrar, saat ini UPT Parkir mencatat sebanyak 122 kawasan parkir potensial yang ada di Kota Padang. Selain itu, ada 17 kawasan parkir yang dulu tidak terpantau kini sudah dalam pembinaan UPT Parkir.

Dengan 122 kawasan parkir yang dikelola pengontrak, ini diperkirakan pendapatan sehari sekitar Rp121 juta. Namun pendapatan ini tergantung kawasannya. Jika ramai kawasan itu tentu saja jumlah pendapatan sesuai. Jika sebaliknya terjadi maka setoran tiap hari tak mencapai target.

Dijelaskan Ikrar, bahwa pihak pengontrak harus memiliki identitas resmi dengan rompinya, memiliki karcis dan identitas lain. Untuk sepeda motor mereka berhak menagih Rp2.000, kendaraan roda empat Rp 3.000, untuk mobil boks Rp5.000 dan roda enam Rp 5.000.

Selain itu, di samping si pengontrak yang dibina, petugas UPT Parkir sendiri harus dibina pula mentalnya. “Kita takut terjadi hal yang tak diingini. Namun demikian, sampai saat ini belum ada pelanggaran yang fatal terjadi. UPT Parkir selalu mengingatkan kepada personel untuk bertindak bijaksana di lapangan,” sebut Ikrar.

Sementara itu Jasmar (63), seorang pengontrak parkir yang ditemui di kawasan Jalan Thamrin, mengaku sejak 1988 hingga kini menjalani profesi ini. Sudah 33 tahun saya mengelola parkir di Jalan Thamrin.

Diakui Jasmar bahwa ia memiliki tiga orang anggota dengan sistem setoran tiap hari. Namun, terkadang seminggu disetor, tapi tak mengurangi kewajiban setor dalam sehari. “Salah satu penyebabnya adalah pandemi,” ujar Jasmar.

Mengenai ketegasan pihak UPT Parkir dalam aturan, Jasmar sangat mendukung. Kalau itu saya sangat mendukung sekali,” pungkas Jasmar. (ped)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional