Menu

Kemenkumham Sumbar Usulkan 7 UPT Menuju Zona WBK

  Dibaca : 278 kali
Kemenkumham Sumbar Usulkan 7 UPT Menuju Zona WBK
RAKERNISPAS— Kakanwil Kemenkumham Sumbar Suharman  didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Nugroho membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernispas) Pemasyarakatan.

PADANG, METRO
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumbar mengusulkan tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mendapatkan predikat zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). “Saat ini ada tujuh UPT yang diusulkan untuk dinilai secara internal agar mendapatkan predikat WBK,” kata Kakanwil Kemenkunham Sumbar Suharman, Senin (20/7). Suharman menegaskan pada Rakernis tahun 2020 ini mengangkat  tema “Internalisasi pengendalian gratifikasi dan pencegahan pungutan liar dalam rangka pembangunan zona integritas  menuju WBK/WBBM.

Dia menerangkan, tujuh UPT tersebut adalah Lapas Padang, Lapas Pariaman, LPP kelas II B Padang, Rutan Sawahlunto, Kanit Klas I TPI Padang, Kanim Klas II Agam. “Selain tujuh UPT tersebut, Kanwil Kemenkumham Sumbar juga ikut diajukan untuk dinilai secara internal di pusat,” beber Suharman.

Lebih lanjut, Suharman mengatakan meraih predikat WBK adalah target yang ingin diwujudkan pihaknya demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “ Mengingat hingga saat ini UPT ataupun  Kanwil Kemenkumham Sumbar belum ada yang meraih predikat WBK. Namun buka hanya meriah predikat WBK saja yang penting, tapi juga menjaga ketika predikat tersebut telah diraih,” ujar Suharman.

Sementara itu Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Ham RI Nugroho menjelaskan, untuk proses pengajuan penilaian internal itu akan dilakukan di tingkat kementerian. Nugroho menuturkan, prosesnya dimulai dari penilaian Kakanwil untuk menentukan UPT yang akan diajukan untuk dinilai, kemudian diteruskan ke eselon I bidang yang bersangkutan. “Untuk Kanwil diteruskan ke Sekretaris Jenderal, bagian Pemasyarakatan ke Ditjen Pemasyarakatan, begitupun dengan bidang lainnya,” imbuh Nugroho.

Ia menambahkan, jika telah disetujui maka penilaian dilanjutkan lagi ke Inspektorat Jenderal untuk menentukan apakah sudah bisa diusulkan ke Kemenpan-RB. “Untuk seluruh Indonesia ada 796 UPT atau Satker di bawah Kemenkimham RI yang sampai ke Inspektorat Jenderal, sebanyak 520 dinyatakan lulus. Sedangkan pada 2019 diusulkan sebanyak 135 Satker atau UPT, 43 dinyatakan lulus.” Kata Nugroho. (cr1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional