Close

Kemenkumham Sumbar Ikuti FGD

PEMERHATI— Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI Benny Riyanto saat menjadi pamateri dalam FGD, Selasa (14/12) di Basko Hotel Padang.

PADANG, METRO–Sejumlah pejabat perancang perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumbar mengi­kuti Focus Group Discussion (FGD), Selasa (14/12) di Basko Hotel Padang. FGD bertemakan “Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah” ini menghadirkan pemateri Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM Prof. Dr. H.R Benny Riyanto, SH, M.­Hum, CN.

Ketua panitia kegiatan Febriandi mengatakan, kegiatan FGD ini diikuti oleh 23 orang perancang perundang-undangan yang berada di bawah Kanwil Kemenkumham Sumbar. “Kegiatan FGD ini sebagai sarana pe­ning­katan kinerja pejabat pelaksanaan fungsi perancangan di ba­wah Kanwil Sumbar, yang akan dibekali materi oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI. Semoga memberikan manfaat yang besar bagi pe­ser­ta,” katanya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sumbar R. Andika Dwi Prasetya mengatakan, kantor wilayah sebagai instansi vertikal di wilayah mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam fasilitasi dan pengharmonisasian peranca­ngan produk hukum daerah. “Tugas dan fungsi Kantor Wilayah tersebut semakin penting sejalan dengan  politik hukum nasional yang mengkehendaki  dalam pembentukan Peraturan Daerah melibatkan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,”ujar Andika.

Dikatakannya, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan yang me­nyatakan: “Pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Da­erah yang berasal dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan

“Dengan ketentuan tersebut, maka Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Da­erah yang berasal dari Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

Untuk memperkuat tugas dan fungsi dimaksud, Kantor Wilayah Sumatera Barat telah menjalin kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman dengan seluruh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dae­rah di Provinsi Sumatera Barat.  Nota kesepahaman ini dilakukan dalam mewujudkan sinergi dan kerja sama serta koordinasi antar lembaga pemerintah de­ngan bersatu padu dan bergerak aktif sesuai dengan tugas, kewenangan dan fungsi masing-masing dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah,”katanya.

Dijelaskan oleh Andika, Peraturan Daerah merupakan bagian dari satu kesatuan sistem hukum nasional, maka dari itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki pe­raturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai restriksi dari pembentukan Peraturan Daerah.

“Selain itu, dalam pembentukan Peraturan Daerah haruslah selaras dengan paradigma kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan negara yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai  Negara Kesatuan Republik Indo­nesia,”imbuhnya.  (rom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top