Menu

Kemenkes Segera Tindaklanjuti Keputusan Presiden, Batalkan Vaksin Berbayar

  Dibaca : 141 kali
Kemenkes Segera Tindaklanjuti Keputusan Presiden, Batalkan Vaksin Berbayar
TINJAU—Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Ganip Waristo, meninjau vaksinasi dan gudang obat di Kota Surakarta, Sabtu (17/7) lalu.

JAKARTA, METRO–Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan kemen­te­rian kesehatan untuk se­gera menindaklanjuti kepu­tusan Presiden Joko Wi­dodo membatalkan pelak­sanaan vaksinasi berbayar individu. Menurutnya, ke­pu­­tusan itu menunjukkan bahwa presiden men­de­ngar saran dan masukan dari masyarakat. “Dengan kebijakan ini, presiden me­negaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak se­mua orang. Oleh kare­na­nya, tidak boleh membe­bani dan memberatkan masyarakat,” ujar Saleh dalam keterangannya, Ming­gu (18/7).

Dia kemudian menya­ran­kan Kemenkes segera me­ngubah Peraturan Men­teri Kesehatan (PMK) No­mor 19/2021 tentang Per­uba­han Kedua Atas Pe­ra­turan Men­teri Kesehatan No­mor 10/2021 tentang Pe­lak­­sanaan VAKSINASI da­lam rangka penang­gu­la­ng­an pandemi CORONA VI­RUS DISEASE 2019 (CO­VID-19). Saleh me­nya­ran­kan PMK diubah ke­mu­dian di­­sesuaikan dengan ara­han presiden.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini ke­mudian menyebut bahwa vaksin gotong royong a­walnya dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum dan badan usaha.

Menurutnya, jika program tersebut hendak d­i­lan­jutkan, maka peraturan menteri kesehatan tentang hal tersebut harus segera direvisi. Dipastikan bahwa penanggung jawab pem­bayaran dan biaya vak­sinasi tidak dibebankan kepada orang per orang.

“Kalau masih tetap vak­sin gotong royong, ma­ka biayanya dibebankan kepada para pengusaha dan pemilik perusahaan. Kalau pengusaha dan pe­milik perusahaan yang membayar, tentu tidak a­kan memberatkan indi­vi­du-individu,” ucapnya.

Soleh merasa tetap per­lu dibuka ruang kepada pihak lain yang mau ber­donasi untuk pelaksanaan vaksinasi. “Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung a­gar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target,” katanya. Percepatan pelak­sanaan vaksinasi harus segera dilakukan. Pa­sal­nya, WHO baru saja me­ngumumkan bahwa se­cara global baru 25,8 per­sen yang telah menda­patkan vaksin dosis per­tama. Namun, varian-va­rian baru Covid-19 makin berkembang.

“Indonesia harus be­kerja keras. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Target memvaksin 181,5 juta wa­r­ga tidak mudah. Karena itu, semua pihak harus bergo­tong royong untuk mem­bantu pemerintah.” “Kita berlomba dengan pening­katan jumlah orang yang terpapar. Kita juga sedang merasa was-was dengan kapasitas rumah-rumah sakit dan kecukupan te­naga-tenaga me­dis. ”De­ngan vaksin, jumlah orang yang terpapar diharapkan segera turun dan secara perlahan dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia,” pungkas Saleh.(gir/jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional