Menu

Kemenhub Mengetatkan Syarat Perjalanan Transportasi

  Dibaca : 119 kali
Kemenhub Mengetatkan Syarat Perjalanan Transportasi
Petugas kesehatan melakukan tes swab antigen kepada calon penumpang kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021).

JAKARTA, METRO–Kementerian Perhu­bu­ngan (Kemenhub) menge­tatkan syarat perjalanan transportasi dengan me­nambah sejumlah keten­tuan. Hal itu tertuang da­lam dua Surat Edaran (SE) Kemenhub pada masa PP­KM Darurat.

“Dan kedua surat eda­ran ini akan berlaku efektif pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atau perkembangan terakhir di lapangan,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam konferensi pers se­cara daring, Jumat (9/7).

Adita menjelaskan se­jumlah ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 43 Tahun 2021 tentang P­e­tun­juk Pelaksanaan Perja­lanan Orang Dalam Negeri De­ngan Transportasi Darat Pa­da Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (CO­VID-19), diubah men­jadi SE Nomor 49 Tahun 2021.

Secara umum SE No­mor 43 Tahun 2021 memuat ketentuan syarat perja­lanan jarak jauh dan per­jalanan dari /menuju Jawa dan Bali harus menun­juk­kan kartu telah vaksin (mi­nimal dosis pertama), hasil RT-PCR 2×24 Jam atau Antigen 1×24 Jam.

Adapun tambahan ke­ten­tuan perjalanan dalam SE Nomor 49 Tahun 2021 ialah memberlakukan sya­rat bagi penumpang untuk me­nunjukkan Surat Tanda Re­gistrasi Pekerja (STRP) yang dikeluarkan oleh Pem­­prov DKI Jakarta, bagi ma­sya­­­rakat yang akan ke Jakar­ta.

“Selain STRP, diber­la­kukan juga Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon dua bagi sektor peme­rin­tahan, yang berstempel, cap basah, atau tanda ta­ngan elektronik,” ujar Adita.

Kemenhub, lanjut dia, juga memperketat syarat perjalanan bagi calon pe­numpang Kereta Rel Listrik (KRL), yang sebelumnya diatur dalam SE Nomor 42 Tahun 2021 tentang Per­keretaapian, kemudian di­u­bah menjadi SE Nomor 50 Tahun 2021.

Pada SE yang baru, ma­syarakat yang bisa naik KRL nantinya adalah para pekerja perkantoran di sek­tor esensial ataupun kritikal dengan menyer­takan STRP dari peme­rintah daerah (pemda) setempat dan atau surat tugas yang diteken pim­pinan perusahaan.

Dia menambahkan per­jalanan rutin dengan ke­reta dalam wilayah aglo­merasi itu wajib dilengkapi dokumen STRP atau surat tugas yang ditandatangani pimpinan perusahaan atau minimal pejabat eselon II yang berstempel cap ba­sah atau tanda tangan elektronik.

“Menambah ketentuan tentang perjalanan rutin kereta komuter dalam wi­layah aglomerasi hanya berlaku bagi perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan kritikal sesuai perundang-undangan yang berlaku,” jelas Adita.

Pemerintah melalui Ke­men­komarves telah mem­perjelas aturan masuk ker­ja pada sektor esensial dan kritikal. Adapun bidang yang menjadi sektor e­sensial adalah, sektor ke­uangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Ke­mu­dian,Pasar modal, Tek­nologi informasi dan ko­munikasi meliputi operator seluler, data center, in­ternet, pos, media terkait dengan penyebaran infor­masi kepada masyarakat.

Kemudian sektor Per­hotelan non penanganan karantina,sektor industri orientasi ekspor di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) se­lama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang me­nunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI (Izin Operasional dan Mo­bilitas Kegiatan Industri).

Sedangkan untuk sek­tor kritikal, seprti Kese­hatan, keamanan dan ke­tertiban masyarakat, ener­gi, logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat,makanan dan minuman dan penun­jang­nya, termasuk untuk ter­nak/hewan peliharaan,  Pe­tro­kimia, semen dan bahan bangunan,objek vital na­sional, proyek stra­tegis nasional, konstruksi dan utilitas dasar (listrik, air, pengelolaan sampah). (*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional