Close

Kemendagri Tinjau Tapal Batas Tanahdatar-Kabupaten Solok

TINJAUAN LAPANGAN—Tim Verifikasi Kemendagri RI tinjau langsung ke Nagari Simawang terkait tapal batas dua daerah.

TANAHDATAR, METRO–Menindaklanjuti permintaan kajian ulang dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terkait Berita Acara Kesepakatan Tapal Batas dengan Kabupaten Solok yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu di Jakarta, Tim verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) turun la­ku­kan peninjauan lapa­ngan langsung ke Nagari Simawang Kecamatan Ram­batan, Kamis (4/8).

Dikatakan Bupati Eka Putra, tim dari Kemendagri bersama tim dari Provinsi Sumatera Barat sengaja diundang untuk melakukan pengukuran dan verifikasi ulang terhadap beberapa titik perbatasan antara Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Ta­nah Datar dengan Nagari Bukit Kanduang Kecamatan X Koto Diatas Kabupa­ten Solok.

“Alhamdulillah, kegiatan hari ini tindak lanjut kunjungan kedua Saya ber­sama OPD terkait ke Kemendagri dua minggu lalu terkait permintaan verifikasi ulang terhadap beberapa titik perbatasan, yakni di Puncak Rayo, Talago Anduang dan Puncak Kinari,” sampainya.

Diungkapkan Bupati, yang menjadi dasar permintaan peninjauan atau verifikasi ulang adalah adanya ketidaksamaan data yang tertuang dalam berita acara dengan kondisi sebenarnya di lapangan.  “Saat ini ada perselisihan data tentang batas wilayah, sehingga dalam data sebelumnya ada sekitar 350 hektar lahan dan wilayah Tanah Datar termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Solok. Data ini yang kita coba verifikasi dan ukur u­lang bersama tim dari Kemendagri,” terang Eka.

Diungkapkan Eka lagi, tim yang melakukan verifikasi dan pengukuran u­lang bukanlah untuk memutuskan batas kedua dae­rah, namun dicocokan de­ngan keadaan atau data yang telah kita sampaikan ke Kemendagri untuk menjadi pertimbangan untuk diterbitkannya Berita A­cara yang baru.

“Sekali lagi Saya menegaskan verifikasi dan pe­ngukuran ulang ini bukanlah sengketa, namun untuk men­­cocokan data terbaru yang kita ajukan langsung ke lapangan oleh tim se­hingga selisih data luas wilayah bisa disempurnakan, sehingga tidak ada masyarakat ataupun pihak yang dirugikan,” sampai­nya.

Sementara itu, Kasub­dit Batas Antar Daerah Wilayah 1 Kemendagri War­dani pada kesempatan itu mengakui, pihaknya turun ke lapangan untuk me­lakukan verifikasi, pengukuran ulang, dan mencocokan koordinat batas an­tara yang tercantum dalam berita acara dan yang ditemukan di lapangan.

“Hasil pengukuran dan verifikasi ini akan disampaikan kepada pimpinan dan akan menjadi bahan pertimbangan utama da­lam menetapkan batas kedua wilayah, melalui Keputusan Mendagri,” katanya.

Dijelaskan Wardani la­gi, kedatangan tim dari Kemendagri memenuhi undangan Pemkab Tanah Datar hanya untuk verifikasi dan pengukuran ulang sesuai data yang diajukan, bukan untuk mengambil keputusan. “Kami tidak mengambil keputusan, ha­nya mencocokkan dan menemukan bukti-bukti. Batas wilayah ditetapkan dengan mempedomani kesepakatan daerah yang berba­tasan, dalam hal ini Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok yang nan­tinya juga bakal difasi­litasi oleh Pemerintah Pro­vinsi Sumatera Barat,” jelasnya.

Kunjungan lapangan selain Bupati Tanah Datar, Tim Kemendagri, tim Pemprov Sumbar juga dihadiri Anggota DPRD Tanah Datar, Asisten Pemerintahan dan Kesra Elizar, dan OPD terkait lainnya, Camat Ram­batan, Wali Nagari, KAN Simawang dan undangan lainnya serta dihadiri juga beberapa pejabat terkait di Pemkab Solok, Wali Nagari Bukit Kandung dan beberapa pihak lainnya. (ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top