Menu

Kemenag Sumbar Dicanangkan sebagai Pilot Project Implementasi SPIP

  Dibaca : 509 kali
Kemenag Sumbar Dicanangkan sebagai Pilot Project Implementasi SPIP
Entry Meeting--Kanwil Kemenag Sumbar melakukan entry meeting bersama tim Inspektorat Jenderal Kemenag RI, di Aula Amal Bhakti I, Jl. Kuini No 79 b Padang.Kamis (3/6).

PADANG, METRO–Setelah melakukan per­siapan Pemantauan dan Evaluasi SPIP (Sistim Pe­ngen­dalian Internal Peme­rintah), Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kan­wil Kemenag) Sumbar me­lakukan entry Meeting ber­sama tim Inspektorat Jen­deral Kemenag RI, Kamis (3/6/2021) di Aula Amal Bhakti I, Jl. Kuini No 79 b Padang.

Entry Meeting ini diha­diri Plt. Kepala Kanwil Ke­menag Sumbar, H. Syam­suir didampingi Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), H. Irwan beserta selu­ruh Kepala Bidang, Pem­bimas dan ASN yang ikut mendukung pemantauan SPIP Tersebut. Entry Meeting sebagai kegiatan pem­buka rangkaian Pemantau andan Evaluasi yang akan berlangsung hingga bebe­ra­pa hari mendatang.

Syamsuir mengu­cap­kan terimakasih kepada tim Pemantauan dan Eva­luasi Implementasi SPIP yang telah menunjuk Su­matera Barat sebagai Pro­vinsi pertama di Indonesia untuk sosialisasi dan Pilot Project SPIP.

“Ini sebuah kebang­gaan bagi kami telah di­tunjuk sebagai provinsi pertama sekaligus Pilot Project  SPIP. Kendatipun demikian ini juga menjadi tugas berat bagi jajaran Kemenag Sumbar karena SPIP ini masih belum familiar. Untuk itu kami mohon bimbingan sekaligus ara­han dari teman-teman In­spek­torat dalam menye­lesaikan tugas ini,” ungkap Kakanwil.

Kepada jajarannya, te­ru­tama Kabag TU serta seluruh Kepala Bidang dan Pembimas, untuk  mem­fasilitasi dan melengkapi dokumen dan data yang dibutuhkan tim Itjen dalam pemantau dan evaluasi Implementasi SPIP ini.

Sementara itu, Nik­ma­tul Atiyah sebagai Pengen­dali Teknis ada bebera atu­ran yang mendasari pe­man­tauan diantaranya PP Nomor 60 2008 tentang sistem pengendalian pe­me­rintah, PMA Nomor 24 tahun 2011 tantang SPIP dan Peraturan BPKP No­mor Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Pe­leye­lenggaran SPIP Terin­tegrasi dada K/L/Pemda.

Diakui Atiyah, regulasi tentang  SPIP ini sudah ada sejak lama yaitu tahun 2008, kana tetapi dalam implementasinya untuk Satker (Satuan Kerja) da­erah belum pernah diukur.

Menguatkan apa yang disampaikan Atiyah, Mif­tahul Huda sebagai Ketua Tim,  SPIP belum cukup mendalam bisa dikatakan belajar dan mendengar kata SPIP ini agak bosan bagi sebagian orang. Di­sam­paikan Huda nilai ma­tu­ritas SPIP Kemeterian masih dibawah nilai 4. Se­mentara target minimal yang ditetapkan presiden untuk tahun 2024 harus diatas level 4.

“Pengaruhnya jika Ke­men­terian nilai matu­ri­tasnya masih dibawah target yang ditetapkan peme­rinta salahsatunya untuk pertimbangan kenaikan Tukin. Ini memnag berat, setelah ada penilain ZI dan PMP RB ada lagi penilaian SPIP. Banyak sekali Satker-satker itu dinilai dengan Trust-Trus yang ada. Dan Tim Itjen hanya menjalan mandatory yang telah dite­tapkan pemerintah,” te­rang Miftahul Huda. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional