Close

Kemelut Lahan di Bukit Peti-Peti, Warga Kembali Datangi DPRD, Ahli Waris hanya Bermodal Surat Keputusan PN

HEARING DENGAN DPRD— Perwakilan warga dari RW I Kelurahan Telukbayur kembali melakukan hearing dengan DPRD Padang, Senin (4/10). Dalam hearing itu juga hadir LPM Teluk Bayur, Dinas Pertanahan Kota Padang, BPN Kota Padang, KAN 8 Suku Kota Padang, Kabag Hukum Pemko Padang serta perwakilan Marahtando yang menghibahkan tanahnya ke Lantamal II Padang.

SAWAHAN, METRO–Lebih dari 100 orang warga dari RW I di Kelu­rahan Teluk Bayur berpe­luang kehilangan lahan dan rumah yang telah ditempati selama berpu­luh tahun akibat pe­ngem­bangan dari Lan­tamal II Padang.

Hal ini diketahui setelah warga RW I Kelurahan Teluk Bayur kembali me­ngadakan hearing dengan DPRD Padang yang turut mengikut sertakan LPM Teluk Bayur, Dinas Perta­nahan Kota Padang, BPN Kota Padang, KAN 8 Suku Kota Padang, Kabag Hu­kum Pemko Padang serta perwakilan Marahtando yang menghibahkan tanah­nya ke Lantamal II Pa­dang.

Marahroni selaku per­wa­kilan dari Marahtando, menjelaskan memiliki la­han seluas 6,5 Ha yang berada di Bukit Peti-peti, Teluk Bayur, Padang dan akan menghibahkan untuk pembangunan Lantamal II Padang.

“Berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri no 71 tahun 1972, yang keluar pada 1976 telah menerang­kan gugatan dari Sutan Udin dan Sutan Umar di tolak atas lahan tersebut. Alhasil jelas sudah Marah­tando CS memiliki lahan secara sah,” ucap Marah­roni perwakilan keluarga dari Marahtando CS pada, Senin (4/10)

Ia menambahkan, ka­re­na demi pengembangan Lantamal II, keluarga meng­hibahkan lahan seluas 6,5 Ha tersebut kepada Lantamal II.

“Pada saat ini, kita telah menghibahkan lahan ter­sebut kepada Lantamal II. Jika akan terjadi penggu­suran oleh pihak Lantamal II, itu bukan urusan kita. Malahan hal tersebut men­jadi urusan pemerintah,” paparnya.

Sementara, Ketua RW I Kelurahan Teluk Bayur mempertanyakan jika be­nar lahan tersebut meru­pakan milik dari Marahtan­do CS, kenapa dari dulu tidak dikelola dengan baik, karena lahan tersebut su­dah tiga gene­rasi di tempa­ti oleh warga Teluk Bayur.

“Jika benar lahan ter­sebut milik Marahtando, kenapa sedari dulu tidak dikelola, dan kenapa me­lakukan pembiaran hingga saat tanah tersebut akan di hibahkan kepada Lanta­mal. Kenapa tidak meng­hibahkan kepada warga,” Tanya Yadmida.

Ia meminta perlindu­ngan dari DPRD Padang tentang permasalahan yang mereka hadapi.

“Jelas sudah, saat ini kami terusir oleh Pelindo II dan akan tergusur oleh Lantamal II. Kemana kami akan menggantungkan na­sib lagi. Lahan tersebut telah kami tempati dan kelola sejak tiga genarasi. Yang sangat disesalkan, kenapa dari dulu peme­rintah tidak menjelaskan kepada kami tentang kepe­milikan lahan ini,” jelasnya.

Ia berjanji akan tetap mempertahankan lahan tersebut hingga titik nafas terakhir.

“Jika benar Lantamal II akan melakukan pemba­ngunan, kita warga memin­ta master plan rencana pembangunan dari Pangli­ma TNI. Yang jelas, warga Teluk Bayur tidak mau pin­dah dari lahan yang telah di tempati bertahun-tahun tersebut. Kami akan mem­bawa ke jalur hukum ten­tang permasalahan ini,” tegasnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Padang, Amril Amin sempat mempertanyakan kepada perwakilan Marah­tando apakah lahan terse­but pernah dikelola, dan ada penanda seperti pan­dam pekuburan dari ke­luarga Marahtando CS sebagai bukti selain kepu­tusan pe­ngadilan yang menjelaskan tanah terse­but milik dari Marahtando CS.

Mendapat pertanyaan tersebut, Marahroni men­jelaskan tidak memiliki bukti selain surat dari putu­san pengadilan tersebut. “Kami tidak memiliki bukti lain, selain surat keputusan dari Pengadilan Negeri,” ucapnya.

Mendengar jawaban tersebut, Amril Amin men­jadi geram dan meminta BPN Kota Padang menelu­suri lebih jelas tentang kepemilikan lahan yang berdampak besar bagi war­ga yang berada di Kel­ura­han Teluk Bayur.

“Jangan di bodoh-bo­dohi warga yang tidak tahu hukum ini. Yang jelas, per­masalahan lahan ini harus dituntaskan. Ahli waris hanya bermodal surat ke­putusan pengadilan saja,” ucapnya.

Anggota DPRD Kota Padang, Boby Rustam akan mendukung warga yang mengupayakan jalur hu­kum sebagai langkah mem­perjuangkan hak milik warga dari lahan tersebut.

“Saya akan mendukung langkah hukum yang akan di lakukan oleh warga. kita di DPRD tidak ingin ada warga terzolimi, oleh kare­na itu, saya akan mem­pertaruhkan semuanya hingga permasalahan ini tuntas,” ucapnya.

Budi Syahrial mem­be­rikan solusi langkah hukum dan menerima ganti rugi bangunan dan lahan yang akan dikembangkan Lan­tamal II tersebut.

“Saya menyarankan, ada dua opsi yang akan di tempuh warga Kelurahan Teluk Bayur. Langkah hu­kum dengan mencari data-data yang sah, serta menerima dengan adanya penggantian dari lahan dan bangunan yang akan dimanfaatkan Lantamal II,” ucapnya.

Silakan Digugat

Sementara itu, Kabag Hukum Pemko Padang, Yo­pi Krislova menjelaskan dalam kasus ini, kesalahan dari pemilik lahan adalah tidak melakukan sosialiasi tentang lahan yang dimi­likinya.

“Saya menyarankan, jika warga tetap bersikeras tentang lahan tersebut, silahkan gugat dengan mem­­berikan bukti kepe­milikan. Selain itu, ganti rugi dan relokasi menjadi solusi. Kami pemerintah daerah tidak bisa masuk ka­rena telah ada kepu­tu­san pe­ngadilan yang ber­kekuatan hukum,” jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah warga di Kelurahan Teluk Bayur, Kota Padang  telah mengadukan nasibnya ten­tang kepemilikan lahan yang berada di Bukit Peti-peti yang berada di Teluk Bayur yang akan dikuasi oleh Lantamal II Padang pada 27 September 2021 yang lalu. Hearing yang dilakukan sekarang meru­pakan lanjutan dari hearing yang pernah dilakukan se­belumnya.

Dalam hearing yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti yang didaulat mempimpin hearing men­je­laskan, DPRD tidak bisa memberikan keputusan. “Warga telah membuat ke­putusan dengan melan­jut­kan permasalahan ini ke pe­ngadilan,” pungkasnya. (ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top